Sinergi Antargenerasi: Membangun Budaya Kerja Harmonis dan Produktif di Balai Diklat Keuangan Makassar
Di era digitalisasi dan serba cepat, sinergi antargenerasi menjadi penting untuk mencapai keberhasil...
Keterkaitan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kerangka Kerja Integritas Kementerian Keuangan
Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Kementerian Keuangan me...
Empat Hal Penting dalam Penyusunan HPS Konsultan Perancangan Kontrak Lumsum (Bagian II)
Oleh: Mandar Trisno Hadisaputra, Widyaiswara Ahli Muda, Kementerian Keuangan Bagian II Untuk m...
Empat Hal penting dalam Penyusunan HPS Konsultan Perancangan Kontrak Lumsum (Bagian I)
Oleh: Mandar Trisno Hadisaputra, Widyaiswara Ahli Muda, Kementerian Keuangan Penyusunan Harga Per...
MENUMBUHKAN BUDAYA TATA KELOLA YANG BAIK DALAM PENGELOLAAN BUM DESA
Berdasarkan laporan Kementerian Desa yang dipublikasikan dibeberapa media nasional menyebutkan bahwa tahun 2023 jumlah BUM Desa di Indonesia sebanyak 60.417 buah, dan 16.558 buah sudah berstatus badan hukum. Dari sekian banyak BUM Desa yang telah didirika
BELANJA BARANG & JASA DAN BELANJA MODAL DALAM PEROLEHAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA (Bagian II)
Oleh: Mandar Trisno Hadisaputra, Widyaiswara Ahli Muda, Kementerian Keuangan Bagian II Belanja...
BELANJA BARANG & JASA DAN BELANJA MODAL DALAM PEROLEHAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA (Bagian I)
Oleh: Mandar Trisno Hadisaputra, Widyaiswara Ahli Muda, Kementerian Keuangan Seringkali dalam...
SK PENGANGKATAN MERUPAKAN BENTUK KOMITMEN SEBAGAI DASAR TAGIHAN NEGARA
Oleh: Mandar Trisno Hadisaputro, Widyaiswara Ahli Muda, Kementerian Keuangan Pendahuluan D...
KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PENGELOLAAN APBN, IKUT SIAPA? (Bagian II)
Oleh: Mandar Trisno Hadisaputro, Widyaiswara Ahli Muda Kementerian Keuangan Tipologi PPK LKP...
KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PENGELOLAAN APBN, IKUT SIAPA? (Bagian I)
Oleh: Mandar Trisno Hadisaputro (Widyaiswara Ahli Muda BDK Makassar) A. Pendahuluan Pengadaan ...
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DESA
Oleh: Heru Cahyono, Widyaiswara Ahli Madya Kementerian Keuangan *) Sesuai amanat UU No 6 tahun 20...
TRANSKRIP SENJA SEPEKAN, SETENGAH JAM SEPUTAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Edisi 7
[Edisi 7] Bentuk, Pembuatan, Pencatatan Komitmen Pelaksanaan Anggaran dimulai dengan dilakukan p...
BENTUK PEMBAYARAN KONTRAK PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
Oleh : Mandar Trisno Hadisaputra (Widyaiswara Ahli Muda) Pendahuluan Suatu kontrak pengadaan b...
Kontrak Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian
Secara umum kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa dan/atau pelaksana swakelola. Kegiatan Penelitian merupakan pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus. Kebutuhan pengdaan barang
Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera: Dari Mana Dimulai?
Pendahuluan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan legal standing dan landasan strategis untuk pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, menuju desa yang mandiri dan sejahtera. UU Desa memberikan pengakuan dan penyerahan kekuasaan bers...
Definisi dan Tipe Swakelola
A. Pendahuluan Instansi pemerintah baik di pusat dan daerah memiliki kewajiban memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Bendahara
Berdasarkan pengalaman selama bertugas di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, masih dijumpai beberapa satker yang menggunakan mekanisme pembayaran LS yang menurut saya kurang tepat. Ada beberapa satker yang mengajukan pembayaran konsultan perencanaan...
Pelaksanaan Lelang Dalam Masa Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease (Covid-19)
PENDAHULUAN Lelang pada hakikatnya merupakan salah satu cara melakukan jual beli. Proses jual beli melalui lelang dapat dikelompokkan pada penjualan tidak langsung, karena dalam praktiknya ada pihak lain yang mempertemukan antara penjual dan pemb...