Definisi dan Tipe Swakelola

Balai Diklat Keuangan Makassar

Selasa, 26 Oktober 2021 14:40 WIB

<p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">A. Pendahuluan</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Instansi pemerintah baik di pusat dan daerah memiliki kewajiban memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Dalam memberikan pelayanan tersebut, instansi pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana dalam bentuk barang dan jasa yang diperlukan seperti kendaraan operasioanal, bangunan/Gedung kerja, kebersihan kantor layanan dan lain-lain. Kebutuhan mengenai barang/jasa yang diperlukan dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau oleh pihak lain (penyedia barang/jasa).</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Kegiatan instansi pemerintah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam regulasi ini kebutuhan pengadaan barang/jasa yang meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi dapat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Dalam artikel ini, penulis akan membatasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola dan akan dibahas beberapa hal sebagai berikut :</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1.  Definisi swakelola.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2.  Tipe-tipe Swakelola.</span></p><p><span style="color: black;"> </span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">B. Pembahasan</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">1.  Definisi Swakelola</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Pada perbendaharaan kata bahasa jawa, swakelola merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu </span><strong style="color: black;"><em>swa </em></strong><span style="color: black;">artinya sendiri dan </span><strong style="color: black;"><em>kelola</em></strong><span style="color: black;"> artinya mengatur. Dengan demikian kata swakelola memiliki pengertian mengelola sendiri.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Sedangkan kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan kata swakelola adalah pengelolaan sendiri.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Perpres 16 Tahun 2018 pada pasal 1 angka 23, menjelaskan bahwa swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Swakelola tersebut dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola. Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas dan Kelompok Masyarakat. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Contoh barang/jasa yang dapat dilaksanakan dengan swakelola adalah sebagai berikut:</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Pagelaran seni oleh siswa/siswi sekolah, pembuatan film, atau penyelenggaraan pertandingan olahraga antar sekolah/kampus.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, pembangunan sumur resapan, pembuatan gapura atau pembangunan/ peremajaan kebun rakyat.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu, pelayanan kesehatan lingkungan, atau peningkatan kualitas sanitasi sederhana.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi.</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> </span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">2.  Tipe-Tipe Swakelola</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Penyelenggaraan kegiatan swakelola untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dilakukan berdasarkan tipe swakelola. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tipe swakelola yang akan ditetapkan dapat diidentifikasikan sejak identifikasi kebutuhan Barang/Jasa sampai dengan penetapan Barang/Jasa. Penentuan pilihan tipe swakelola dibedakan dari aspek pelaksanaan, proses, dan prosedur.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">PA/KPA menetapkan tipe Swakelola berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan kriteria barang/jasa yang dapat diadakan secara Swakelola serta disesuaikan dengan kompetensi/keahlian dan beban kerja yang cukup dari pelaksana Swakelola. </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Adapun tipe-tipe Swakelola berdasarkan perpres 16 tahun 2018 terdiri atas:</span></p><ul><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.</span></li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tabel berikut menjelaskan bagaimana cara menentukan tipe swakelola yang akan digunakan.</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>Cara</strong> <strong style="color: black;">Menentukan Tipe Swakelola</strong></p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">Tipe I</em><span style="color: black;"> :</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Jika Barang/Jasa yang dibutuhkan masuk kriteria Barang/Jasa yang dapat diadakan secara Swakelola dan merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">serta memiliki kompetensi dan beban kerja yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut maka tipe Swakelola yang di pilih</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">adalah Tipe I</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Contoh : </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1. Kegiatan bimbingan teknis</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2. Penyuluhan</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">3. Sosialisasi peraturan baru.</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">Tipe II</em><span style="color: black;"> :</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Jika Barang/Jasa yang dibutuhkan masuk kriteria Barang/Jasa yang dapat diadakan secara Swakelola dan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan teresbut, namun kompetensinya dan beban kerja yang cukup dimiliki oleh instansi lain diluar Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah tersebut. Dalam kondisi ini dipilih Swakelola Tipe II</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Contoh : </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2. pengujian laboratorium, Kajian kebijakan </span></p><p><span style="color: black;">3. Barang/Jasa yang masih dalam tahap pengembangan misalnya pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik.</span></p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">Tipe III</em><span style="color: black;"> :</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Jika Barang/Jasa yang dibutuhkan masuk kriteria Barang/Jasa yang dapat diadakan secara Swakelola dan pelaksanaannya memerlukan keterlibatan organisasi masyarakat yang dianggap mampu dan beban kerja yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan. </span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Contoh : </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1. pemberian vaksin untuk pemberantasan penyakit rabies pada hewan peliharaan </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2. Pelatihan tata cara pemotongan hewan kurban</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">3. Pelatihan tata cara pananganan jenazah</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><em style="color: black;">Tipe IV</em><span style="color: black;"> :</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Jika Barang/Jasa yang dibutuhkan masuk kriteria Barang/Jasa yang dapat diadakan secara Swakelola dan/atau berdasarkan usulan dari Kelompok Masyarakat, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu dan beban kerja yang cukup untuk melaksanakannya. </span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Contoh : </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita oleh oleh Kader PKK/Posyandu, </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2. Renovasi rumah tidak layak huni</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">3. Perbaikan jalan lingkungan</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Penyelenggara swakelola yang melaksanakan kegiatan swakelola terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan pelaksana swakelola berdasarkan ketersediaan pelaksana swakelola.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> </span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">Kesimpulan </strong></p><ol><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Tipe-tipe swakelola terdiri dari 4 tipe yaitu tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran, tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola, tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola, dan tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.</span></li></ol><p class="ql-align-justify"><span style="color: red;"> </span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"> </strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">REFERENSI</strong></p><ol><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</span></li><li class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.</span></li></ol>