Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala

A.   Informasi tentang profil BPPK

1. Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak
2. Struktur organisasi
3. Gambaran umum satuan kerja
4. Profil pimpinan
5. Tugas dan fungsi
6. Visi dan misi
7. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Kementerian Keuangan untuk diumumkan

B.   Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup BPPK, yang meliputi:

1. Matrik program, kegiatan, dan target BPPK

a. Rencana Kerja (Renja)

b. Rencana Strategis (Renstra)

c. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

e. Laporan Realisasi Anggaran

2. Informasi tentang program Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

a. Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

b. Ringkasan Program dan Kegiatan Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

c. Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang sedang maupun telah dilaksanakan

3. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas BPPK

4. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat

5. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada BPPK yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum

6. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat BPPK

C.   Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup BPPK berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya

D.   Ringkasan laporan keuangan

E.   Ringkasan laporan akses informasi publik

F.    Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh BPPK

1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan di bidang keuangan negara yang sedang dalam proses pembuatan
2. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan di bidang keuangan negara yang telah disahkan atau ditetapkan

G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi

1. Tata cara memperoleh Informasi Publik
2. Tata cara pengajuan keberatan
3. Prosedur penyelesaian sengketa
4. PPID Tk. I BPPK

H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat BPPK maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari BPPK

I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa

• Link 1 : LPSE Kementerian Keuangan
• Link 2 : SIRUP
• Link 3 : RUP Kemenkeu
• Link 4: Dokumen Pengadaan Tahap Pemilihan
• Link 5: Dokumen Pengadaan Tahap Pelaksanaan

J. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor BPPK

• Kebakaran
• Gempa Bumi

K. Informasi mengenai keuangan negara

Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Usai pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19 yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2022, Badan Pendidikan dan Pelatihan perlahan menyelenggarakan beberapa pelatihan secara tatap muka. Meski demikian mayoritas pelatihan masih diadakan secara online ataupun hybrid.

Pelatihan jarak jauh, online, e-learning/microlearning, dilaksanakan sesuai jadwal yang dapat dicek melalui Kalender BPPK 2026.

BPPK dapat dihubungi melalui Pusat Kontak Layanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu PRIME) berikut:

Telepon: 134, Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, Whatsapp: 081310004134, dan pengajuan tiket Kemenkeu PRIME.

Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

A.    Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan dan BPPK

B.    Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan BPPK

C.    Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara: BPPK tidak memiliki rancangan peraturan perundang-undangan di bidang  
        keuangan negara

D.    Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik

1. SOP Layanan PPID
2. SOP Penanganan Keberatan
3. SOP Penanganan Sengketa
4. SOP Pemutakhiran dan Pemeliharaan Informasi Publik

E.      Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan:

1.     Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil, dan Keuangan

a. Pedoman Pengelolaan Organisasi:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2026 tentang Manajemen Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan

b. Pedoman Pengelolaan Administrasi:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.01/2022 tentang Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Keuangan beserta Lampiran
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen Penting Dan/ Atau Bersifat Rahasia Terkait Penanganan Masalah Hukum Dan Penyelesaian Piutang Negara beserta Lampiran

Internal

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KM.1/SJ.2/2022 tentang Penomoran dan Cap Dinas Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

c. Pedoman Pengelolaan Kepegawaian:

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja Serta Penegakan Disiplin Berkaitan Dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penetapan Pejabat Pelaksana ke dalam Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Internal

• Surat Edaran Kepala BPPK Nomor SE-3/PP/2022 tentang Pakaian Kerja Kementerian Keuangan Corporate University di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
• Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-6/PP/2025 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
• Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-151/PP/2021 tentang Implementasi After-Action Review di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
• Surat Edaran Kepala BPPK Nomor SE-1/PP/2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan dan Area Rawan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

d. Pedoman Pengelolaan Keuangan:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Internal

• Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-97/PP/2022 tentang Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
• Intruksi BPPK Nomor INS-1/PP/2019 tanggal 18 Desember 2019, tentang Gerakan Efisiensi Birokrasi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai BPPK

• Pimpinan
• Pegawai

3.     Anggaran

a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPK

b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPK

c. Laporan Keuangan BPPK

4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh BPPK

• Organisasi
• Administrasi
• Kepegawaian | Link 1 | Link 2 | Link 3
• Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

F.     Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga tersedia di masing-masing unit

G.    Surat menyurat pimpinan atau pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersedia di masing-masing unit

H.    Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan BPPK tidak mengeluarkan izin

I.      Data perbendaharaan atau inventaris tersedia di masing-masing unit

J.      Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPPK

1. Rencana Strategis

2. Rencana Kerja

K.     Agenda kerja pimpinan

L.    Layanan Publik

• Layanan Pendidikan

1. Portal PKN STAN
2. Beasiswa

• Layanan Pembelajaran dan Manajemen Pengetahuan

1. Kalender Pembelajaran
2. Kemenkeu Learning Center
3. Knowledge Management System
4. Semantik BPPK
5. KC Fun Quest
6. RTC
7. Open Access

• Akreditasi dan Sertifikasi

1. Akreditasi
2. Sertifikasi

• Layanan Lainnya

1. Jurnal BPPK
2. Kerja Sama Program Pembelajaran
3. Ujian Online
4. Olimpiade APBN

M.    Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya

N.    Daftar serta hasil-hasil penelitian

1. Jurnal BPPK

2. Kajian Akademis

N.     Siaran Pers dan Keterangan Pers