Pertanyaan yang Sering Diajukan

Jadwal pendaftaran, hasil ujian dan informasi resmi lainnya dapat dilihat pada laman uskp dengan alamat https://bppk.kemenkeu.go.id/uskp/ atau dengan mengikuti kanal media sosial Pusbin JFPM (@pusbin.jfpm instagram)

Panitia USKP akan melakukan proses verifikasi dengan menggunakan data dokumen yang diunggah peserta di aplikasi registrasi.
Data dan dokumen yang telah disubmit oleh peserta tidak dapat dilakukan perubahan. 

Untuk mengetahui hasil verifikasi, Sobat dapat melihat langsung alasan atau penyebab ketidaklolosan pada aplikasi pendaftaran. Apabila status pendaftaran Sobat tidak mencantumkan alasan, hal tersebut menandakan bahwa kuota pada lokasi yang dipilih telah penuh.

Jika belum lulus UKP, apakah tersedia ujian mengulang?

Jawab: 

Tidak. UKP tidak menyediakan ujian mengulang. Peserta yang belum lulus dapat mendaftar kembali pada periode UKP berikutnya.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Jawaban: 

Sampaikan kendala melalui email uskp@kemenkeu.go.id. Sertakan uraian masalah dan tangkapan layar yang tidak memuat data rahasia.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Nilai hasil UKP dapat dilihat pada hari yang sama dengan pelaksanaan ujian, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

🕛 Sesi Pagi: Dapat dilihat mulai pukul 12.00 WIB
🕔 Sesi Siang: Dapat dilihat mulai pukul 17.00 WIB

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Setelah pendaftaran di-submit, data dan dokumen yang telah diunggah tidak dapat diperbaiki. Sobat diimbau untuk menunggu hasil verifikasi dokumen yang akan dilakukan oleh panitia.

Bagaimana cara melihat nilai hasil ujian UKP? 
Jawab: 

Nilai hasil ujian dapat dilihat setelah seluruh peserta menyelesaikan ujian melalui laman KLC CAT. Silakan login menggunakan SEB dan kembali masuk ke UKP yang telah dibuat. Perlu dipahami bahwa nilai yang muncul merupakan perhitungan jawaban yang dijawab benar oleh peserta dan bukan merupakan penetapan resmi kelulusan. Panitia akan melakukan validasi atas notifikasi pelanggaran selama pelaksanaan ujian. Apabila pelanggaran dapat terkonfirmasi berdasarkan bukti yang ada, panitia dapat menggugurkan nilai yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apakah informasi operasional UKP seperti materi, biaya, jadwal, dan nilai kelulusan sudah tersedia?

Sudah tersedia sebagian melalui FAQ dan pedoman resmi KLC: UKP tidak dipungut biaya, nilai ambang batas kelulusan 60, jadwal diumumkan pada laman BPPK UKP, dan materi mengikuti pedoman pada https://t.kemenkeu.go.id/InfoUKP. Gunakan pengumuman terbaru karena jadwal dan pedoman teknis dapat berubah.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/                 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Saya tidak dapat login karena diminta memasukkan kode unik, tetapi tidak ada barcode yang muncul. Apa yang harus dilakukan?

Jawab: 

Kapan periode pendaftaran UKP dibuka dan ditutup?

Jawab: 

Jadwal pembukaan dan penutupan pendaftaran diumumkan pada laman BPPK UKP di https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/t/bppk-ukp. Peserta perlu memantau laman tersebut untuk periode terbaru.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Jika lulus UKP, di mana Surat Keterangan Kompetensi dapat diunduh?

SKK diterbitkan pada akun KLC Sertifikasi peserta di https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi dan dapat diunduh melalui menu Hasil Ujian.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa yang harus dilakukan jika formulir token tidak muncul ketika masuk ke halaman ujian UKP?

Jawab: 

ketika sudah masuk ke laman ujian dan token tidak muncul dikarena belum masuk pengerjaan ujian.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Di mana pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan dilakukan?

Pendaftaran sampai penerbitan SKK dilakukan melalui laman Sertifikasi Kementerian Keuangan di https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/t/bppk-ukp.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Saya mendapatkan keterangan “NIK sudah digunakan”, tetapi merasa belum pernah membuat akun SSO. Apa yang harus dilakukan?

Jawab: 

Berapa nilai ambang batas kelulusan UKP?

Jawab: 

Nilai ambang batas kelulusan UKP adalah 60.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apakah Notifikasi Pelanggaran yang muncul pada KLC CAT otomatis mengurangi nilai ujian dan menentukan kelulusan?

Jawab: 

Tidak, karena notifikasi pelanggaran yang muncul akan divalidasi terlebih dahulu oleh pengawas dan panitia ujian. Apabila peserta terbukti melakukan pelanggaran maka akan mempengaruhi kelulusan. 

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Bagaimana alur lengkap pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan?


Jawaban: 

Alur lengkap pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan dapat dilihat melalui pedoman pendaftaran resmi yang tersedia di https://t.kemenkeu.go.id/InfoUKP dan Manual Pengguna Peserta pada laman FAQ KLC.

Pastikan akun, profil, dokumen, dan pengajuan verifikasi diselesaikan sesuai urutan pada pedoman terbaru.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses : https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat diakses:https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi

Aplikasi apa saja yang perlu dipasang sebelum UKP?

Jawaban: 

Gunakan KLC CAT Device Test versi 1.0.2 dan paket Safe Exam Browser (SEB) resmi versi 1.0.2 dari halaman Panduan SEB KLC. Hapus SEB lama atau ganda sebelum memasang versi resmi, jalankan Device Test paling lambat sehari sebelumnya, dan simpan file konfigurasi .seb resmi di Desktop. Pada pagi hari ujian, pilih Restart—bukan Shut down—kemudian tutup aplikasi lain, sambungkan charger, dan pastikan internet stabil. Seluruh perangkat harus siap paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat diakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Di mana pengumuman hasil verifikasi dan kelulusan UKP disampaikan?

Jawab:

Hasil verifikasi, pengumuman kelulusan, dan pembaruan terkait ujian disampaikan melalui laman pendaftaran. Peserta wajib memantau laman pendaftaran secara mandiri.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Dimana dapat diakses pengumuman resmi UKP?

Jawab: 

Pengumuman resmi hasil UKP dapat diakses pada klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi serta disebarluaskan melalui kanal media sosial Pusbin JFPM (Whatsapp Channel dan Instagram).

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti Uji Kompetensi Perpajakan?

Peserta harus Warga Negara Indonesia dan memiliki NPWP berupa NIK yang telah diaktivasi sebagai NPWP dalam administrasi perpajakan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apakah peserta dapat langsung mengikuti UKP tingkat B atau C tanpa lulus tingkat A?

Bisa. UKP tidak berjenjang; peserta dapat langsung mengikuti tingkat B atau C tanpa harus mengikuti atau lulus tingkat A terlebih dahulu.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa spesifikasi perangkat yang harus disiapkan untuk UKP?

Jawaban: 

Spesifikasi minimum yang dicantumkan pada Panduan SEB KLC adalah Windows 10, prosesor Intel Core i5 generasi ke-10 atau AMD Ryzen 5 4000, RAM terpasang 8 GB, RAM tersedia saat ujian 2 GB, ruang penyimpanan kosong 5 GB, dan skor CPU 800. Koneksi internet minimum 2 Mbps untuk unggah dan unduh per peserta, dengan 5 Mbps disarankan. Jalankan KLC CAT Device Test sebelum ujian karena kesiapan aktual perangkat tetap perlu diperiksa.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat diakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Apa perbedaan SKK, sertifikat lulus ujian profesi, dan Izin Konsultan Pajak?

SKK membuktikan kompetensi di bidang perpajakan. Sertifikat tanda lulus ujian profesi membuktikan kelulusan ujian profesi yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak. Izin Konsultan Pajak adalah izin untuk berprofesi dan memberikan jasa sebagai Konsultan Pajak. SKK dan sertifikat lulus ujian profesi merupakan dokumen persyaratan permohonan izin, bukan pengganti izin.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa perbedaan USKP, uji kompetensi, dan ujian profesi Konsultan Pajak?

USKP adalah skema sertifikasi lama yang masih dijalankan PPSKP dalam masa transisi sampai 31 Desember 2026. Uji kompetensi adalah pengujian untuk memperoleh SKK dan diselenggarakan oleh Unit Pengelola. Ujian profesi diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan kelulusannya menjadi salah satu syarat memperoleh Izin Konsultan Pajak.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Aplikasi apa saja yang perlu dipasang sebelum UKP?

Jawab: 

Gunakan KLC CAT Device Test versi 1.0.2 dan paket Safe Exam Browser (SEB) resmi versi 1.0.2 dari halaman Panduan SEB KLC. Hapus SEB lama atau ganda sebelum memasang versi resmi, jalankan Device Test paling lambat sehari sebelumnya, dan simpan file konfigurasi .seb resmi di Desktop. Pada pagi hari ujian, pilih Restart—bukan Shut down—kemudian tutup aplikasi lain, sambungkan charger, dan pastikan internet stabil. Seluruh perangkat harus siap paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Dokumen apa yang diperoleh setelah lulus ujian profesi?

Kelulusan dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus ujian profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak. Dokumen ini diunggah dalam permohonan Izin Konsultan Pajak.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apakah Surat Keterangan Kompetensi perlu dilegalisasi?

Jawab: 

Tidak. Surat Keterangan Kompetensi (SKK) tidak perlu dilegalisasi.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Persyaratan mencakup pemimpin yang merupakan Konsultan Pajak, dokumen pendirian, NPWP kantor, rancangan sistem pengendalian mutu, bukti domisili, bukti kepemilikan atau sewa kantor, serta pernyataan hubungan kekerabatan sesuai ketentuan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Kantor Konsultan Pajak dapat berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma, atau perseroan terbatas.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Tidak harus sama. Peserta dapat menggunakan alamat email yang berbeda, sepanjang email yang digunakan untuk membuat akun SSO masih aktif dan dapat diakses.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Berapa lama SKK berlaku?

SKK berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apakah peserta dapat memperoleh soal dan jawaban UKP setelah ujian?

Jawab: 

Tidak. Soal UKP merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan tidak diberikan kepada peserta.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Ada berapa tingkat Surat Keterangan Kompetensi?

SKK diklasifikasikan menjadi tingkat A, tingkat B, dan tingkat C.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa akibatnya jika data pendaftaran uji kompetensi terbukti tidak benar?

Jika kemudian ditemukan bahwa data dan informasi dalam permohonan pendaftaran tidak benar, SKK dinyatakan tidak berlaku.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Apa cakupan kompetensi SKK tingkat A?

SKK tingkat A menerangkan kompetensi dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi, kecuali orang pribadi yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa cakupan kompetensi SKK tingkat B?

SKK tingkat B menerangkan kompetensi untuk orang pribadi dan badan, kecuali badan dengan penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, serta orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa cakupan kompetensi SKK tingkat C?

SKK tingkat C menerangkan kompetensi dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan untuk seluruh orang pribadi dan badan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Pihak Lain wajib memberikan jasa sebagai kuasa sesuai klasifikasi SKT yang dimiliki dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Konsultan wajib memberi jasa sesuai klasifikasi izin, mematuhi Kode Etik dan Standar Praktik, menjaga independensi, menjadi anggota Asosiasi, mengikuti PPL, melaporkan perubahan alamat atau tempat bekerja, serta menyampaikan laporan tahunan. Ruang lingkup jasa Konsultan Pajak diatur lebih lanjut dalam Pasal 14.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Apa perbedaan Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak?

Konsultan Pajak adalah profesi yang wajib memiliki Izin Konsultan Pajak dan dapat memberikan jasa perpajakan sesuai klasifikasi izinnya. Pihak Lain adalah orang selain Konsultan Pajak dan keluarga yang memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan ditunjuk Wajib Pajak sebagai kuasa. Dasar legalitas keduanya berbeda: Izin Konsultan Pajak untuk Konsultan Pajak dan SKT untuk Pihak Lain.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa perbedaan ujian profesi dan uji kompetensi di bidang perpajakan?

Uji kompetensi diselenggarakan Unit Pengelola dan menghasilkan SKK. Ujian profesi diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak dan menghasilkan sertifikat tanda lulus ujian profesi. Keduanya merupakan unsur yang berbeda dalam persyaratan Izin Konsultan Pajak.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Pemohon harus telah berpraktik sesuai jangka waktu yang dipersyaratkan dan memiliki SKK sesuai klasifikasi izin yang dimohonkan. Permohonan diajukan secara elektronik dengan mengunggah SKK dan surat keterangan pengalaman kerja yang mencantumkan lama bekerja.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Apa persyaratan umum untuk memperoleh Izin Konsultan Pajak?

Persyaratan mencakup WNI, kompetensi perpajakan, lulus ujian profesi, pendidikan paling rendah S-1 atau setara, pengalaman sesuai klasifikasi, NPWP, tidak memiliki status pekerjaan yang dilarang, memenuhi persyaratan integritas dan hukum, serta ketentuan khusus bagi mantan PNS atau PPPK Kementerian Keuangan. Rincian lengkap harus diperiksa pada Pasal 5 ayat (2).

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Pemimpin wajib melaporkan perubahan alamat, susunan rekan atau pengurus, dan sistem pengendalian mutu paling lambat 30 hari sejak perubahan. Kantor juga wajib menyampaikan laporan tahunan secara lengkap dan benar paling lambat 30 April tahun berikutnya.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa saja tingkat Izin Konsultan Pajak dan cakupannya?

Izin terdiri atas tingkat A, B, dan C. Tingkat A untuk orang pribadi dengan pengecualian tertentu; tingkat B untuk orang pribadi dan badan dengan pengecualian badan PMA, bentuk usaha tetap, serta subjek di negara mitra P3B; dan tingkat C untuk seluruh orang pribadi dan badan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Sanksi administratif bagi Pihak Lain terdiri atas pembekuan SKT dan pencabutan SKT. Sanksi dikenakan oleh Direktur Jenderal dan dapat dikenakan tidak secara berurutan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa yang diatur dalam PMK Nomor 55 Tahun 2026?

PMK Nomor 55 Tahun 2026 mengatur Konsultan Pajak, Izin Konsultan Pajak, Kantor Konsultan Pajak, Asosiasi Konsultan Pajak, uji kompetensi dan Surat Keterangan Kompetensi (SKK), ujian profesi, Pihak Lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak, pembinaan, pengawasan, kewajiban, larangan, sanksi, serta ketentuan peralihan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa yang dimaksud dengan uji kompetensi di bidang perpajakan?

Uji kompetensi di bidang perpajakan adalah pengujian yang harus diikuti dan diluluskan untuk memperoleh SKK sebagai bukti kompetensi di bidang perpajakan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa yang dimaksud dengan ujian profesi Konsultan Pajak?

Ujian profesi Konsultan Pajak adalah ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak dengan mengacu pada kebijakan Panitia Penguatan Profesionalisme Konsultan Pajak. Kelulusannya menjadi salah satu syarat memperoleh Izin Konsultan Pajak.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Dapat. Untuk peningkatan 2 tingkat, pemegang izin harus telah berpraktik paling singkat 2 tahun sejak keputusan izin terakhir dan memiliki SKK sesuai klasifikasi izin yang dimohonkan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Apakah lulus ujian profesi wajib untuk memperoleh Izin Konsultan Pajak?

Ya. Lulus ujian profesi merupakan salah satu persyaratan memperoleh Izin Konsultan Pajak. Pemohon juga harus memenuhi persyaratan lain, termasuk kompetensi, pendidikan, pengalaman sesuai klasifikasi, dan persyaratan administratif.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apakah materi, jadwal, tata cara, dan nilai kelulusan ujian profesi sudah ditetapkan?

PMK 55/2026 tidak merinci materi, jadwal, tata cara teknis, atau nilai kelulusan ujian profesi. Ketentuan tersebut harus mengikuti kebijakan Panitia Penguatan Profesionalisme dan pengumuman Asosiasi Konsultan Pajak penyelenggara.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apakah mempunyai SKK berarti sudah menjadi Konsultan Pajak?

Tidak. Pemegang SKK baru memiliki bukti kompetensi di bidang perpajakan. Untuk menjadi Konsultan Pajak, seseorang tetap harus memenuhi seluruh persyaratan dan memperoleh Izin Konsultan Pajak.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Ya. Pendirian Kantor Konsultan Pajak wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

PMK 55/2026 menerapkan ketentuan uji kompetensi dan SKK kepada Pihak Lain, sedangkan kewajiban lulus ujian profesi pada Pasal 5 ditujukan untuk permohonan Izin Konsultan Pajak. Karena Pihak Lain bukan Konsultan Pajak, jangan otomatis menerapkan ujian profesi kepadanya tanpa dasar kebijakan lain yang berlaku.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Ya. Klasifikasi SKT mengikuti klasifikasi SKK yang diterbitkan. Cakupan kompetensinya mengikuti ketentuan klasifikasi A, B, dan C yang berlaku secara mutatis mutandis.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Apakah ujian profesi Konsultan Pajak berbayar?

PMK 55/2026 tidak menetapkan besaran atau mekanisme biaya ujian profesi. Informasi biaya harus mengikuti pengumuman resmi Asosiasi Konsultan Pajak penyelenggara dan kebijakan Panitia Penguatan Profesionalisme.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apakah Unit Pengelola dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam uji kompetensi?

Ya. Unit Pengelola dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan uji kompetensi di bidang perpajakan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Bagaimana cara memperpanjang SKK?

Perpanjangan dilakukan dengan mengikuti dan lulus ujian penyegaran yang diselenggarakan oleh unit Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Permohonan disampaikan secara elektronik kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Pihak Lain harus memenuhi ketentuan kompetensi, mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk memperoleh SKK, serta memperoleh SKT. Penerbitan SKT dilakukan bersamaan dengan penerbitan SKK. Ketentuan penunjukan sebagai kuasa juga harus mengikuti peraturan perpajakan terkait.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Setiap tahun, pemegang izin tingkat A wajib memenuhi minimal 20 SKP termasuk 16 SKP terstruktur; tingkat B minimal 30 SKP termasuk 24 terstruktur; dan tingkat C minimal 45 SKP termasuk 36 terstruktur. Kewajiban mulai berlaku pada Januari tahun berikutnya setelah izin diterbitkan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Berapa lama minimal pengalaman kerja perpajakan untuk menjadi Konsultan Pajak?

Untuk izin tingkat B diperlukan pengalaman minimal 1 tahun secara akumulasi dalam 3 tahun terakhir. Untuk izin tingkat C diperlukan pengalaman minimal 2 tahun secara akumulasi dalam 3 tahun terakhir. Pasal 5 tidak mensyaratkan surat pengalaman tersebut untuk permohonan izin tingkat A.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Jika permohonan lengkap dan benar, izin atau persetujuan ditetapkan paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima. Jika belum lengkap atau benar, permintaan kelengkapan disampaikan paling lama 5 hari kerja dan pemohon mempunyai waktu paling lama 30 hari kerja untuk melengkapinya.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

SKT berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan. SKT tidak berlaku jika pemegangnya meninggal dunia atau SKK yang dimiliki tidak berlaku.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Apakah UKP dilaksanakan secara luring atau daring?

Jawaban: 

UKP dilaksanakan secara daring menggunakan perangkat komputer melalui sistem Computer Assisted Test (CAT).

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Pengalaman dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja. Untuk permohonan izin, surat harus memuat pengalaman yang relevan dan ditandatangani oleh pemimpin Kantor Konsultan Pajak atau pemimpin perusahaan yang berwenang serta Konsultan Pajak sebagai penyelia.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Dokumen apa yang harus diunggah untuk mengajukan Izin Konsultan Pajak?

Dokumen utama meliputi KTP, SKK sesuai klasifikasi izin, sertifikat tanda lulus ujian profesi, ijazah minimal S-1 atau setara, surat pengalaman kerja untuk izin B atau C, NPWP berupa NIK yang telah diaktivasi, serta surat pernyataan dan dokumen khusus lain sesuai kondisi pemohon. Daftar lengkap terdapat pada Pasal 5 ayat (3).

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Dokumen apa saja yang wajib diunggah saat mendaftar UKP?

Jawaban: 

Dokumen yang wajib diunggah adalah KTP, ijazah terakhir, dan pasfoto ukuran 4x6 dengan latar belakang putih.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Apa yang harus dilakukan jika formulir kamera tidak menampilkan gambar peserta saat UKP?

Jawab: 

Pastikan kamera atau webcam sudah terpasang sebelum SEB dijalankan. Setelah itu, restart SEB dan periksa kembali tampilan kamera.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Kapan PMK Nomor 55 Tahun 2026 mulai berlaku?

PMK Nomor 55 Tahun 2026 mulai berlaku pada saat diundangkan, yaitu 24 Agustus 2026.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Kapan SKK dapat diperpanjang?

Perpanjangan SKK dapat dilakukan paling cepat 1 bulan sebelum masa berlaku SKK berakhir.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Kapan ujian profesi Konsultan Pajak paling lambat mulai diselenggarakan?

Penyelenggaraan ujian profesi oleh Asosiasi Konsultan Pajak harus dilaksanakan paling lama pada 31 Desember 2026.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa saja materi yang diujikan dalam UKP?

Jawaban: 
Cakupan materi mengikuti pedoman ujian terbaru yang tersedia di https://t.kemenkeu.go.id/InfoUKP.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Pemimpin Kantor Konsultan Pajak harus merupakan Konsultan Pajak. Komposisi pendiri, rekan, direksi, dan komisaris bergantung pada bentuk usaha serta harus memenuhi ketentuan Pasal 16.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Pihak Lain adalah seseorang selain Konsultan Pajak dan keluarga yang telah memperoleh SKT dan ditunjuk oleh Wajib Pajak sebagai kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Siapa yang melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan PMK 55 Tahun 2026?

Kewenangan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan berada pada Menteri Keuangan dan dilimpahkan dalam bentuk mandat atau delegasi kepada Direktur Jenderal sebagaimana didefinisikan dalam PMK 55/2026. Unit Pengelola memiliki peran khusus dalam uji kompetensi. Pembagian operasional antarunit perlu mengikuti penetapan organisasi dan kanal layanan resmi terbaru.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

SKT ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan diterbitkan bersamaan dengan SKK.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses:
https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/

Siapa yang menyelenggarakan uji kompetensi di bidang perpajakan?

Uji kompetensi diselenggarakan oleh Unit Pengelola, yaitu unit di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan. Unit Pengelola dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Siapa yang wajib memiliki Izin Konsultan Pajak?

Setiap orang yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak wajib memiliki Izin Konsultan Pajak.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat mengakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Bagaimana bentuk soal UKP?

Jawab: 

Soal UKP berbentuk pilihan ganda.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa syarat ruangan untuk mengikuti UKP secara daring?

Jawab: 

Peserta wajib mengikuti ujian di ruangan tertutup, tenang, dan memiliki pencahayaan yang memadai.

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/ 

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ 

Apa yang harus dilakukan, jika tidak menerima email aktivasi SSO?

Jawab: 

Silakan memeriksa folder Kotak Masuk (Inbox) dan Spam/Junk pada email yang digunakan saat pendaftaran. Jika email aktivasi belum ditemukan, peserta dapat melakukan permintaan link aktifasi dengan masukan email tedaftar pada tautan berikut https://sso.kemenkeu.go.id/NewAccount/ResendActivationLink

Untuk pertanyaan yang lebih detail dapat diakses: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/

Untuk informasi UKP lebih lanjut dapat mengakses: https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/