Artikel :: Objek Audit Kepabeanan

Objek Audit Kepabeanan

Pusdiklat Bea dan Cukai

Senin, 5 Oktober 2026 12:00 WIB

<h1 style="text-align:center; text-indent:0cm; margin-top:16px; margin-bottom:8px">Objek Audit Kepabeanan</h1> Suryadi Widyaiswara Ahli Muda, Pusdiklat Bea dan Cukai (2026) &nbsp; Objek Audit dan Auditee &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak secara eksplisit menyebut pihak-pihak yang menjadi objek audit atau auditee.&nbsp; Pasal 86 UU ini menyebutkan bahwa orang yang disebut dalam Pasal 49 apabila menyebabkan pejabat bea cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 75 juta. Pasal 49 yang dimaksud menyatakan bahwa orang-orang itu adalah importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, dan pengusaha pengangkutan.&nbsp; Pasal ini mewajibkan orang-orang ini untuk menyelenggarakan pembukuan. Penyelenggaraan pembukuan menjadi penting bagi Bea Cukai untuk keperluan audit kepabeanan yang dilaksanakan setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean.&nbsp; Dalam audit tersebut, orang-orang tadi diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan. Di peraturan lebih lanjut, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2024, soal objek audit ini disebut lebih jelas.&nbsp; Rincian orang-orangnya masih sama, yaitu enam kategori orang tadi namun sudah ada sebutan khusus, yakni objek audit.&nbsp; Sementara itu, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai menyebut objek audit ini sebagai Auditee. Objek Audit Lain Sebuah entitas bisa jadi masuk dalam lebih dari satu kategori, misalnya, selain sebagai importir, ia juga eksportir.&nbsp; Selain objek audit kepabeanan yang enam itu, ada dua entitas lain yang menjadi objek audit kepabeanan, yakni Platform E-Commerce (tempat penjualan barang yang ditimbun pada PLB E-Commerce) dan Bursa Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas (tempat penjualan PLB Ekspor Barang Komoditas). Boleh dikatakan bahwa platform, bursa, dan pasar lelang ini ikut menjadi objek audit kepabeanan lantaran menjadi sarana penjualan yang dilakukan pengusaha TPB, yakni pengusaha PLB. Objek Audit dalam Kodifikasi LHA Kalau regulasi hanya menyebut enam jenis objek audit, maka dalam kodifikasi temuan LHA kita bisa melihat lebih gamblang apa saja yang menjadi objek audit walaupun kodifikasi ini bertujuan untuk identifikasi, pengelompokan, pengorganisasian dan pengelolaan database laporan hasil audit (LHA).&nbsp; Di Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-18/BC/2025, tiap kategori dibagi menjadi beberapa subkategori. Misalnya, importir bisa berupa importir umum dan importir produsen.&nbsp; Eksportir bisa berupa eksportir umum, eksportir produsen, eksportir yang terkena bea keluar, re-eksportir, dan eksportir sementara. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pengusaha TPB bisa berupa kawasan berikat, gudang berikat, toko bebas bea, pameran berikat, dan pusat logistik berikat.&nbsp; Penerima fasilitas kepabeanan yang umumnya melakukan impor dan ekspor meliputi penerima fasilitas KITE pembebasan, KITE pengembalian, fasilitas BKPM, fasilitas BKPM khusus (pertambangan batu bara), impor sementara, fasilitas KKKS, pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, kawasan bebas, KEK, fasilitas re-impor, dan importir BKC. Jadi ketika seorang auditee bertanya-tanya kenapa dia diaudit, inilah jawabannya.&nbsp; Dia diaudit karena masuk dalam kategori sebagaimana disebutkan dalam regulasi, mulai dari undang-undang hingga surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Prosedur Pemilihan Objek Audit Objek audit perlu dipilih secara hati-hati, sistematis, dan transparan. Hal ini dapat diwujudkan apabila DJBC menempuh prosedur yang seragam setiap kali akan menentukan objek audit.&nbsp; Untuk memenuhi kebutuhan inilah Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Edaran nomor SE-17/BC/2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Pedoman Penentuan Objek Audit, Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Lain.&nbsp; Surat edaran ini menyebutkan bahwa penentuan objek audit kepabeanan dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko oleh Tim Analis yang terdiri dari pejabat fungsional dan/atau pejabat Bea dan Cukai.&nbsp; Tim ini ditunjuk oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Berikut ini gambaran yang disederhanakan dari uraian mendetail yang dapat dibaca lebih saksama di surat edaran dimaksud.&nbsp; Yang perlu diingat adalah bahwa proses penentuan objek audit ini melalui tiga tahapan penting, yakni penentuan objek analisis, kegiatan analisis, dan diakhiri dengan penerbitan Nomor Penugasan Audit (NPA). Kegiatan analisis oleh Tim diawali dengan menentukan objek analisis menggunakan data yang terdapat pada database dan/atau hasil observasi lapangan.&nbsp; Penentuan objek analisis ini dilakukan melalui rapat Tim Analis dan hasilnya dituangkan dalam Daftar Nominasi Objek Audit (DNOA). Untuk maksud analisis, DNOA ini memerlukan pasokan data dan informasi termasuk hasil observasi lapangan.&nbsp; Data dimaksud antara lain NPWP, fasilitas kepabeanan dan cukai, referensi klasifikasi dan tarif, nilai pabean, pemberitahuan pabean dan cukai, pelanggaran dan penetapan, juga data eksternal, misalnya data perpajakan dan data dari Bank Indonesia.&nbsp; . Tim Analis kemudian meneliti dengan cara mengolah dan menginvestigasi data guna mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan cukai dalam rangka penentuan objek audit. Tidak cukup sampai di situ, hasil penelitian harus melewati tahap quality assurance perencanaan.&nbsp; Hal ini dilakukan bersama oleh Tim Analis dan pejabat struktural.&nbsp; Kegiatan ini krusial untuk dilakukan guna memastikan kesesuaian antara hasil penelitian dengan kriteria dan parameter, yang artinya bersifat kualitatif dan kuantitatif. Hasil Quality Assurance Perencanaan dituangkan dalam Berita Acara Quality Assurance Perencanaan. Isinya menyimpulkan entitas mana yang akan disusunkan Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) dan daftar entitas yang kembali ke database disertai alasannya. Apabila berita acara menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara entitas itu dengan kriteria dan parameter serta mempertimbangkan manajamen risiko, Tim Analis menindaklanjuti dengan menyusun LAOA.&nbsp; Sebaliknya, bila tidak sesuai dengan kriteria dan parameter serta mempertimbangkan manajamen risiko maka dikembalikan ke database. Langkah selanjutnya adalah rapat pembahasan LAOA, baik pada kantor wilayah, kantor pelayanan utama, maupun Direktorat Audit.&nbsp; Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan. Berdasarkan berita acara ini, pada Kanwil/KPU, kepala kantor membuat usulan NPA kepada Direktur Audit. Sementara pada Direktorat Audit, Kasubdit Perencanaan Audit mengajukan penerbitan NPA kepada Direktur Audit. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dan akhirnya, Direktur Audit menerbitkan NPA yang berfungsi sebagai sarana pengawasan pelaksanaan Audit serta menjadi dasar penerbitan surat tugas atau surat perintah audit kepabeanan. &nbsp; &nbsp; &nbsp; Referensi <ol> <li style="text-align:justify">Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.</li> <li style="text-align:justify">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018.</li> <li style="text-align:justify">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.</li> <li style="text-align:justify">Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.</li> <li style="text-align:justify">Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-17/BC/2025 tentang Penentuan Objek Audit, Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Lain.</li> <li style="text-align:justify">Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-18/BC/2025 tentang Program Audit, Kodifikasi Temuan Audit, Kertas Kerja Audit, dan Kodifikasi Penomoran Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai.</li> </ol>

Layanan Informasi Unit

Pelatihan Pusdiklat Bea Cukai

Sertifikasi

Laporan Kinerja

Pengawasan Publik

Tentang Pusdiklat Bea Cukai

Layanan Publik