Rakernas IWI: Widyaiswara Wajib Dukung dan Perkuat Kebijakan Pemerintah

Widyaiswara Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan BPPK sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan Ikatan Widyaiswara Indonesia,

Lalu Hendry Yujana

[Jakarta] Senin, 20 Januari 2020. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia (DPP-IWI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bertempat di Aula Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Rakernas ini terselenggara tepat setelah pelantikan kepengurusan periode 2019-2023. Menurut Lalu Hendry Yujana, widyaiswara BPPK yang menjabat Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan (MPK) IWI, widyaiswara sebagai ASN wajib mendukung dan memperkuat kebijakan pemerintah.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai macam kajian dan penelitian yang terpublikasi baik secara tertulis maupun online (website). Namun, materi publikasi tersebut harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu sesuai dengan tugas dan fungsi widyaiswara yang bersangkutan. "Harus ada yang bertanggung jawab dalam publikasi ini," lanjutnya.

Terhadap kepengurusan DPP-IWI yang baru, Lalu turut memberikan masukan agar program kerja yang disusun harus menyesuaikan kebutuhan langsung organisasi dan pengembangan kompetensi widyaiswara. "Bukan yang Anda bisa atau yang Anda suka," tambahnya. Ketua MPK IWI ini juga menekankan agar para pengurus mampu disiplin pada tugas masing-masing bidang/wilayah. "Jangan ada overlap tugas yang terlalu lebar," jelas widyaiswara Pusdiklat KNPK ini.

Rakernas DPP-IWI ini merupakan rakernas pertama yang terselenggara di tahun 2020. Adapun rakernas ini mengambil tema "Dengan Konsolidasi Organisasi, Kita Tingkatkan Peran IWI Dalam Membangun SDM Apatarur Sipil Negara Yang Unggul Dan Berkarakter Untuk Indonesia Maju". (LH)