Berita :: Gelar Rakor PPID, BPPK Bersiap Wujudkan Transparansi Informasi Publik

Gelar Rakor PPID, BPPK Bersiap Wujudkan Transparansi Informasi Publik

Sekretariat Badan

Selasa, 2 Maret 2021 13:02 WIB

<img src="" width="600" style="display: block; margin: auto;"><h6 class="ql-align-center">Rapat Koordinasi bagi perangkat PPID di lingkungan BPPK digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom</h6> [Jakarta] Selasa, 2 Maret 2021. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyelenggarakan rapat koordinasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPPK. Adapun acara ini bertujuan meningkatkan awareness dan kapasitas para perangkat PPID BPPK dalam pengelolaan layanan informasi untuk mewujudkan transparansi informasi publik. Dalam sambutannya, Sekretaris BPPK Iqbal Islami menyampaikan pentingnya pengelolaan data dan informasi yang terdapat di BPPK. "Data dan informasi yang kita kelola, tidak hanya digunakan untuk internal dalam rangkaian proses bisnis. Namun sebagai badan publik, BPPK juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi bagi masyarakat luas sebagai wujud tangggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas," ungkap Iqbal. Pernyataan tersebut senada dengan penjelasan dari Titi Susanti, Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi, yang bertindak sebagai narasumber. Menurutnya, setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. "Hal ini merupakan salah satu asas dalam layanan informasi publik melalui jalur PPID," imbuhnya. "Namun kita juga harus tahu, (informasi) ini boleh diakses atau tidak. Fokus kita ini. Tidak perlu mencari tahu siapa pemohon informasinya," lanjut narasumber yang berasal dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal Kemenkeu ini. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para perangkat layanan PPID Kemenkeu, PPID BPPK tingkat I, II, dan III, serta para pengelola informasi unit kerja di Pusdiklat. Dalam rapat tersebut juga diselenggarakan simulasi penggunaan aplikasi PPID Kemenkeu yang terintegrasi oleh Biro KLI. Dengan demikian, para perangkat PPID BPPK di seluruh tingkatan dapat mengimplementasikan pengelolaan informasi publik secara maksimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas. (LH)

Layanan Informasi Unit