Diseminasi Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2026 untuk Perkuat Kolaborasi Kemenkeu dan Perguruan Tinggi
Gambar 1 dari 10
JAKARTA (Sekretariat Badan) – Berlokasi di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada tanggal 22-23 Agustus 2025, telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2026 dan Rencana Pembentukan Pusat Studi Keuangan Negara yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Keuangan Publik. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari perguruan tinggi, local expert, kantor perwakilan Kemenkeu di daerah, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia.
Hari pertama kegiatan dimulai dengan pemaparan oleh Plt. Kepala BPPK, Sudarto yang menjelaskan latar belakang perlunya penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk skema rencana kerja sama antara Kemenkeu dengan perguruan tinggi dalam edukasi publik, riset, dan rekomendasi perumusan kebijakan.
Pemaparan dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Arif Wibawa yang menjelaskan penguatan peran Regional Chief Economist (RCE) dan sinergi dengan local expert. Hal tersebut diperlukan dalam rangka menjawab tantangan ekonomi kewilayahan, dimana RCE perlu turut berkontribusi dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional dan wilayah.
Kegiatan hari pertama pun diakhiri dengan pemaparan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang diwakili oleh Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal, Rukijo terkait penguatan tata kelola dan kemitraan pusat, daerah, dan akademisi dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. Penguatan ini diperlukan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks dan dinamis, dimana keuangan negara diharapkan dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan target strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional, sehingga diperlukan SDM yang memadai dari sisi kualitas maupun kuantitas baik dari pusat maupun daerah.
Hari kedua dilakukan sesi diskusi bersama Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, yang menyampaikan perlunya penguatan hubungan baik dan kerja sama dengan perguruan tinggi, terutama dalam merumuskan strategi dan implementasi inovasi pengelolaan keuangan, baik keuangan negara maupun keuangan publik.
Selanjutnya Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan tentang kebijakan fiskal dalam menjawab tantangan global dan program prioritas nasional tahun 2026. Dalam penyampaiannya, Wamenkeu menekankan bahwa kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara yaitu mewujudkan amanat konstitusi, serta bagaimana kebijakan fiskal ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut dengan melakukan fungsi dari APBN, yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Sebagai penutup, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi menyampaikan terkait strategi optimalisasi penerimaan negara. Beliau mengungkapkan bahwa diperlukan strategi dalam mengoptimalisasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan usaha agar tetap kondusif, mengingat adanya tantangan global, pergeseran struktur perekonomian konvensional ke digital, adaptasi dan efektivitas best practice perpajakan internasional dalam menghadapi perubahan global, serta efektivitas keberlanjutan reformasi perpajakan.
Kegiatan diseminasi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi Kemenkeu dengan perguruan tinggi dalam memperkuat strategi perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan, serta bersama-sama menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.