BPPK Lakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan arahannya dalam rapat kerja BPPK dengan unit eselon I Kemenkeu lainnya
[Jakarta] Jumat, 31 Januari 2020. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melakukan rapat kerja koordinasi dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati yang berlangsung di Aula Sekretariat BPPK. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya dan para pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan BPPK.
Dalam rapat kerja tersebut, Kepala BPPK Rionald Silaban memaparkan capaian dan transformasi pembelajaran BPPK dalam bentuk digital learning yang sedang digalakkan akhir-akhir ini. Rionald juga menyampaikan beberapa isu strategis terkait format baru program beasiswa FETA yang akan ditujukan bagi para talent di seluruh unit Kemenkeu. Hal ini sedikit berbeda dari program sebelumnya dimana penerima beasiswa merupakan persetujuan unit eselon I yang memenuhi Human Capital Development Program (HCDP). HCDP ini merupakan program pengembangan kapasitas pegawai untuk memenuhi kebutuhan SDM di seluruh unit kerja Kemenkeu.
Selain itu, Rionald juga tengah menyiapkan program pelatihan untuk penguatan kapabilitas pengelola keuangan negara pada Kementerian/Lembaga. "Kami (BPPK) telah berkoordinasi dengan DJKN, DJA, dan DJPB. Nantinya akan dibentuk tim bersama untuk merencanakan dan melaksanakan program tersebut," imbuh Rionald.
Dalam rapat kerja tersebut, BPPK juga menyediakan video conference untuk memfasilitasi seluruh Balai Diklat Keuangan dan Balai Diklat Kepemimpinan di Indonesia
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menyambut baik dan mengapresiasi positif yang menurutnya sejalan dengan visi dan misi Indonesia ke depan yang mengutamakan pengembangan kapasitas SDM. "Aset terbaik dari bangsa ini adalah SDM," ujar Menteri Keuangan ini. Karenanya, Sri Mulyani berharap BPPK dapat menjalankan strategi corporate university sebagai institusi pembelajar agar dapat memenuhi kebutuhan pengembangan pegawai Kemenkeu untuk menunjang tugas kesehariannya.