Profil Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik merupakan salah satu unit eselon II di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang mempunyai tugas membina pelatihan terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, sektor keuangan, intelijen ekonomi dan keuangan, dan bidang keuangan negara lainnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Unit ini dibentuk tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik terdiri atas:

• Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan;
• Subbagian Tata Usaha;
• Subbidang Manajemen Pengetahuan;
• Subbidang Program dan Sistem Kerja;
• Tim Kerja Keuangan Publik 01 (Kekayaan Negara);
• Tim Kerja Keuangan Publik 02 (Sistem Informasi);
• Tim Kerja Keuangan Publik 03 (Riset, Ekonomi, dan Sektor Keuangan); dan
• Kelompok Jabatan Fungsional.

Visi

Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Publik yang unggul, inovatif, dan responsif guna mendukung visi BPPK “Menjadi Knowledge Institution berbasis teknologi digital untuk menghasilkan SDM Pengelolaan Keuangan Negara yang kompeten dan berkarakter” ​

Misi

• Menyediakan program pelatihan berkualitas tinggi yang berfokus pada pengembangan kompetensi keuangan publik, serta program pembelajaran tematik dan lintas fungsi yang responsif terhadap isu strategis nasional dan internasional​

• Mewujudkan sistem manajemen pengetahuan dan tata kelola berbasis digital yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan berdampak dalam kerangka Kementerian Keuangan Corporate University

• Mengembangkan infrastruktur dan teknologi pembelajaran yang mutakhir untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta menyediakan sarana yang mendukung kreativitas dan kompetensi SDM di bidang keuangan negara

• Memperkuat kerja sama dengan berbagai stakeholders untuk mewujudkan ekosistem pelatihan yang sinergis dan berkelanjutan, serta mendorong internalisasi literasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan, pemerintah, dan masyarakat umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Membina pelatihan terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Fungsi

1. pengelolaan pelatihan teknis dan/ atau pelatihan fungsional serta manajemen pengetahuan terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya; 
2. perencanaan dan pengembangan program, desain, dan teknologi pembelajaran terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya; 
3. pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan pembelajaran terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya; 
4. pelaksanaan dan koordinasi validasi, evaluasi, pemantauan, pelaporan penyelenggaraan, pengolahan hasil, dan penerbitan surat keterangan pembelajaran terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya; 
5. pelaksanaan konsultasi, pendampingan, dan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya; 
6. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan pusat; 
7. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri mengenai pengembangan kompetensi terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya; 
8. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan 
9. pengelolaan kinerja dan risiko serta pelaksanaan administrasi pada pusat. 

Struktur organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik dapat dilihat pada gambar di bawah ini.