Pusdiklat KNPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Pimpinan Instansi Daerah
Gambar 1 dari 20
Dalam rangka meningkatkan penguasaan pengetahuan dan/atau kompetensi teknis terkait kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah bagi para ASN Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah, Pusdiklat KNPK menyelenggarakan kegiatan Workshop yang berlangsung pada tanggal 17 s.d. 18 Oktober 2023, yakni Workshop Kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Pimpinan Instansi Daerah.
Workshop dibuka oleh Kepala BPPK, Andin Hadiyanto, dilanjutkan dengan ceramah umum Current Issue Kebijakan HKPD oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang terbagi menjadi dua sesi.
Sesi pertama membahas mengenai harmonisasi belanja pusat dan daerah dengan tiga narasumber: Ibu Dewi Puspita (BKF); Bapak Radies Kusprihanto Purbo (DJPK); dan Bapak Dudi Hermawan (DJPK).
Sesi kedua membahas mengenai Kebijakan Transfer ke Daerah dan Kualitas Pengelolaan Belanja Daerah dengan dua narasumber yakni: BpK Jamiat Aries Calfat (DJPK) dan Ibu Maya Restusari (Kemendagri).
Diskusi berlangsung dengan elaboratif dan dihadiri oleh sekitar 90 peserta yang merupakan Pejabat Tinggi Pratama/eselon 2 atau Pejabat Administrator/eselon 3 di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara (Bapenda, Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat Daerah).
Kegiatan Workshop Kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Pimpinan Instansi Daerah pada hari kedua di sesi pertama, para Peserta diberikan materi terkait Integritas dan Profesionalisme dalam Pengelolaan Keuangan Negara oleh Bapak Sudarso (ITJEN) kemudian pada sesi kedua Best Practice/Sharing Session oleh BPKD Pemprov DKI.
Semoga dengan kegiatan ini bermanfaat bagi semua pihak. Pusdiklat KNPK berkomitmen memfasilitasi pembelajaran strategis bagi para stakeholder. Salam SIGAP sobat KNPK