Lewati ke konten
BPPK Kementerian Keuangan
Halaman

Sistem Pengendalian Internal

Pusdiklat Bea dan Cukai

Dasar Hukum

KMK 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan

Latar Belakang

  1. Implementasi PP Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Kemenkeu mengacu pada KMK 940/KMK.09/2017
  2. Perlu adanya pemisahan ketentuan mengenai kerangka kerja penerapan system pengendalian intern dan ketentuan mengenai pedoman pemantauan pengendalian intern
  3. Pemisahan bertujuan agar penerapan sistem pengendalian intern:
  1. dapat lebih dipahami dan ditingkatkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai;
  2. dilaksanakan dengan efektif, efisien;
  3. selaras dengan perkembangan kebutuhan organisasi.
  1. Pengembangan konsep Model Tiga Lini oleh IIA
  2. Penataan struktur tingkatan Unit Kepatuhan Internal

Kerangka Kerja dan SPI

Kerangka kerja penerapan SPI digunakan sebagai acuan dalam merancang, menerapkan, memantau, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan atas penerapan sistem pengendalian intern (SPI) pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkeu.

Sistem Pengendalian Intern (SPI):

  • Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
  • Oleh pimpinan dan seluruh pegawai
  • Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
  • Melalui:
    • kegiatan yang efektif dan efisien,
    • keandalan pelaporan keuangan,
    • pengamanan aset negara,
    • dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

 

 

Unsur SPI

1. Lingkungan Pengendalian

  1. Penegakan integritas dan nilai etika
  2. Komitmen terhadap kompetensi
  3. Kepemimpinan yang kondusif
  4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
  5. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab yang tepat
  6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat terkait pembinaan SDM
  7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
  8. Hubungan kerja yang baik dengan unit kerja terkait

2. Penilaian Risiko

  1. Identifikasi Risiko
  2. Analisis Risiko

3. Kegiatan Pengendalian

  1. Reviu atas kinerja unit kerja yang bersangkutan
  2. Pembinaan SDM
  3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
  4. Pengendalian fisik atas asset
  5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
  6. Pemisahan fungsi
  7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
  8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
  9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
  10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
  11. Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

  1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
  2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

5. Pemantauan

  1. Pemantauan berkelanjutan
  2. Evaluasi terpisah
  3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

 

Prinsip Penerapan SPI

  1. Menciptakan SPI yang mendukung pencapaian tujuan organisasi
  2. Mempertahankan SPI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi dan dalam pengambilan keputusan khususnya terkait dengan perencanaan strategis
  3. Menjalankan SPI secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu
  4. Melaksanakan SPI dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat
  5. Melaksanakan SPI dengan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Model Tiga Lini

Model Tiga Lini membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik dalam membantu pencapaian tujuan dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

Lini Pertama : Manajemen Operasional (termasuk seluruh pegawai)

Lini Kedua: UKI (Unit Kepatuhan Internal)

Lini Ketiga: Inspektorat Jenderal dan SPI BLU

 

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Pusdiklat Bea dan Cukai

Pusdiklat Bea dan Cukai merupakan unit Eselon II di bawah BPPK, Kementerian Keuangan telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang berlaku di Kementerian Keuangan.

Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai Lini Pertama memiliki peran dan tugas:

  1. Pencegahan
  1. Penguatan Integritas, melalui Sosialisasi Antikorupsi, Publikasi tentang antikorupsi melalui media-media yang tersedia, Pakta Integritas dsb.
  2. Melakukan pengendalian internal sesuai dengan SOP
  1. Deteksi
  1. Pelaporan penyimpangan
  2. Memanfaatkan FRS
  3. Mengikuti SPI
  4. Menyediakan data dalam kegiatan asurans
  5. Pengukuran kinerja pegawai
  1. Respon
  1. Menyediakan data untuk kegiatan investigasi
  2. Menindaklanjuti aduan yang masuk
  3. Menindaklanjuti hasil pemantauan dari Lini Kedua
  1. Monev

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut  aduan dan keluhan secara berkala.