home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Instagram
Youtube
Facebook
Daftar Aset Intelektual
Daftar Open Access BPPK
LIKEPKU
Kalender Pelatihan
LAKIP 2023
Laporan Keuangan 2023
Monika
Monika 2024
Program Inkubasi Koperasi Calon Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Provinsi Riau
Balai Diklat Keuangan Pekanbaru
Kamis, 6 Agustus 2026 10:57 WIB
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi sebesar60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah menetapkan target rasio kredit UMKM sebesar 30%. Namun, pada tahun 2025, rasio tersebut baru mencapai 19,4%. Di sisi lain, penyaluran pembiayaan program seperti Ultra Mikro (UMi) masih menghadapi tantangan struktural, di mana 96% dana terserap ke sektor perdagangan dan belum menyentuh sektor produktif secara optimal.UMi adalah program dana bergulir pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bagi usaha ultra mikro unbankable.
Diperlukan diversifikasi penyalur Non-Lembaga Jasa Keuangan (Non-LJK) melalui pemberdayaan koperasi lokal.Berdasarkan Data Keragaan Koperasi Provinsi Riau Tahun 2026, terdapat 5.705 koperasi aktif, di mana 1.519 di antaranyaadalah Koperasi Produsen dan 249 Koperasi Simpan Pinjam.Koperasi memiliki keunggulan berupa kedekatan sosial (social proximity) dengan anggotanya, yang mampu menekan biaya operasional penagihan dan memitigasi risiko kredit macet. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Provinsi Riaudan Balai Diklat Keuangan Pekanbarumenginisiasi "Program Inkubasi Koperasi Calon Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)di Provinsi Riau". Program ini bertujuan mengurasi dan mendampingi koperasi potensial agar memenuhi standar kelayakan PIPMelalui intervensi ini, diharapkan tercipta arsitektur pembiayaan berbasis ekosistem yang inklusif, produktif, berkelanjutan, dan memastikan keuntungan pembiayaan kembali ke masyarakat daerah dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU).
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik