Pembukaan PJJ Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II dan PJJ Tata Naskah Dinas

Balai Diklat Keuangan Medan

Senin, 27 September 2021 11:04 WIB

<p class="ql-align-center"><img src=""></p><p class="ql-align-center"><em style="color: black;">Peserta PJJ Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II dan PJJ Tata Naskah Dinas</em></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Senin (27/9) Kepala Balai Diklat Keuangan Medan, Frisda Agriani Ambarita, secara resmi membuka Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II dan PJJ Tata Naskah Dinas.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> </span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Dalam sambutannya, Frisda Agriani Ambarita menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak senantiasa melakukan langkah strategis untuk mencapai target penerimaan pajak. Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran pajak, pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Di masa pandemi covid-19 yang masih melanda, tentu saja kegiatan sosialisasi terkait ketentuan perpajakan ini penuh tantangan. Oleh sebab itu, peran para penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak dalam memberikan edukasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran pajak, diantaranya melalui kegiatan pajak bertutur, </span><em style="color: black;">tax goes to school</em><span style="color: black;"> dan kegiatan penyuluhan lainnya.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;"> </span></p><p class="ql-align-justify">Selain itu, Frisda Agriani Ambarita juga menyampaikan bahwa naskah dinas sebagai alat komunikasi kedinasan resmi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu organisasi, sehingga dibutuhkan kemampuan atau kompetensi para ASN dalam menyusun naskah dinas sesuai peraturan yang berlaku<span style="background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(54, 54, 53);">. </span>Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 tahun 2018, tata naskah dinas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi antarunit organisasi khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan dengan penggunaan naskah dinas elektronik. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan dalam pengelolaan tata naskah dinas, sehingga harapannya ke depan akan tercipta kelancaran komunikasi yang efisien dan efektif khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan.</p><p class="ql-indent-6"><br></p>