World Bank x Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan : Strengthening Global Standard in Local Expertise

World Bank x Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan : Strengthening Global Standard in Local Expertise

Bogor, Pusdiklat AP – Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan bersama dengan World Bank berkolaborasi untuk menyelenggarakan FGD yang bertajuk “Preparation and Implementation of Foreign Loan & Grant in Indonesia”. FGD ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelatihan pengelolaan keuangan negara, sekaligus bentuk komitmen Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan untuk selalu menyajikan kurikulum pembelajaran yang berbasis praktik terbaik dunia. Adapun penyelenggaraannya, FGD ini dilaksanakan di Malaka Rooms, Indonesia Stock Exchange Building,  Rabu (11/02/2026).

Tidak hanya dihadiri oleh perwakilan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dan World Bank, FGD ini juga turut melibatkan regulator dan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, antara lain Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSEF). Kegiatan ini menjadi wadah diskusi strategis untuk menyelaraskan klausul loan agreement internasional dengan regulasi domestik serta memperkuat koordinasi antarunit.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber narasumber dari tim Financial Management World Bank, Novira Asra dan Teddy Wijayakusuma, memaparkan sejumlah materi utama, meliputi:

1. Strategi Pengadaan (PPSD) & Procurement Regulations,
2. Financial Management & Disbursement, dan
3. Inovasi Blockchain (FundsChain) untuk transparansi dana.

Dari pembahasan di atas tentunya berhasil memberikan sudut pandang lain serta solusi terhadap tantangan pengelolaan keuangan negara serta menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Melalui FGD ini, pengelolaan pinjaman dan hibah diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain:

1. Strategi Pengadaan (PPSD) & Procurement Regulations, yaitu untuk mendorong proyek publik lebih cepat, adil, dan berkualitas, karena proses pengadaan lebih terencana, kompetitif, dan sesuai aturan.
2. Financial Management & Disbursement, yaitu untuk memastikan dana publik lebih tepat waktu dan tepat guna, sehingga pembangunan tidak tertunda dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.
3. Inovasi Blockchain (FundsChain), yaitu untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana meningkat, meminimalkan potensi penyimpangan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dengan pemahaman yang selaras, diharapkan implementasi pinjaman dan hibah luar negeri semakin efektif, efisien,serta mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.