Open Class Dengan Tema "Transaksi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah"

[Jakarta, 4 September 2019]. Perkembangan zaman semakin pesat akhir-akhir ini. Penggunaan teknologi informasi dan komputer tidak dapat dihindari, dan telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan kita. Dalam beberapa tahun terakhir, tak terkecuali dalam bidang ekonomi dan bisnis, penggunaan TIK telah meningkat sangat signifikan. Transaksi bisnis telah berkembang menuju ke arah cashless. Berbagai macam keuntungan bisa didapatkan dengan dilakukannya transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Tak terkecuali instansi pemerintah pun bergerak ke arah yang sama, dengan diluncurkannya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Tujuan dari digunakannya KKP ini diantaranya meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, danmMengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP.

Untuk membahas mengenai mekanisme penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ini, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan open class dengan mengambil tema "Transaksi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah" pada hari Selasa, 4 September 2019 di Sekretariat BPPK, Jakarta Selatan. Kegiatan ini rencananya merupakan seri pertama dari rangkaian open class yang akan diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan terkait Kartu Kredit Pemerintah ini. Dalam open class seri pertama ini dibahas prinsip KKP, penggunaan KKP, mekanisme belanja menggunakan KKP, pembayaran tagihan, dan mekanisme pembukuan di bendahara pengeluaran. Dalam open class kali ini dihadirkan narasumber Bapak Andres Silalahi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb serta moderator Bapak Hasan Ashari, Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Antusiasme peserta sangat tinggi terlihat dari intensifnya sesi diskusi dan tanya jawab mengenai KKP yang bisa dikatakan masih baru dalam instansi pemerintahan ini. Para peserta yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga juga mengharapkan untuk diadakan kembali seri selanjutnya yang membahas lebih lanjut dioantaranya masalah perpajakan dari penggunaan KKP ini, serta masalah-masalah teknis lainnya. [LN]