Forum Koordinasi Pembelajaran Keuangan Negara
Gambar 1 dari 5
BPPK, 15 Desember 2022
Tahun ini, BPPK ditetapkan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Terakreditasi melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 487/K.1/PDP.09/2022. Dengan penetapan ini, BPPK diberikan mandat untuk mengakreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di bidang keuangan negara. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 15 Desember 2022, BPPK mennggelar Forum Koordinasi Pembelajaran Keuangan Negara melibatkan BPSDM/Badan Diklat Provinsi di Indonesia, untuk menyosialisasikan kebijakan akreditasi program pembelajaran.
Forum yang mengusung tema Kolaborasi Pembelajaran Keuangan Negara yang Inklusif ini diselenggarakan secara hybrid di Aula Gedung B Lantai 5, dengan menghadirkan Bapak Muhammad Taufiq (Deputi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI), Bapak Andin Hadiyanto (Kepala BPPK), dan Bapak Ludiro (Direktur Sistem Perbendaharaan) mewakili Dirjen Perbendaharaan.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Andin Hadiyanto menyampaikan kebijakan akreditasi dan program-program pembelajaran keuangan negara yang potensial diakreditasikan kepada BPSDM/Badan Diklat Provinsi. Perwakilan BPSDM/Badan Diklat dari 22 provinsi mengapresiasi inisiasi BPPK dalam kegiatan tersebut. Mereka juga menyampaikan kebutuhan serta aspirasi mengenai pengembangan kompetensi keuangan negara bagi ASN di daerah, dalam diskusi hangat yang dipandu oleh Bapak Tohirin (Widyaiswara Pusdiklat KNPK).
Akreditasi program pembelajaran keuangan negara menjadi salah satu cara untuk memastikan SDM pengelolaan keuangan negara di seluruh pelosok Indonesia memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengawal APBN kita.
#BelajarTanpaBatas
#kitapemelajar