Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal BPPK
- Volume
- 11
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2018
- DOI
- 10.48108/jurnalbppk.v11i1
Artikel (5)
-
Articles
DOES CORRUPTION AFFECT POVERTY IN INDONESIA?
Azwar Azwar Azwar (Balai Diklat Keuangan Makassar), Rahmaluddin Saragih (Balai Diklat Keuangan Makassar)
Hlm. 1-14 doi:10.48108/jurnalbppk.v11i1.175
Abstrak
Corruption is likely to increase poverty because it reduces the potential income earning of the poor. Therefore, eradicating corruption is a crucial issue in the poverty reduction process. This study is set out to investigate and analyze the short and long-run relationship between corruption and poverty. It uses secondary data from World Bank and Transparency International then Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and dynamic Error Correction Model (ECM), focuses on capability poverty using headcount poverty index during year 1995-2017. The results of study indicated that corruption have positive significant effect on the level of poverty ratio in 1% significance level In the long run. This implies that in the long run, there is relationship between corruption and poverty. In the long run, the coefficient of corruption effect implies that 1% increase in corruption would increase the poverty ratio by 1.36%. The negative implication of corruption on the life of the citizens is a major disaster in the economy and harmful to the growth and development of the citizens in particular and the economy in general. The simple pearson correlation findings also show that corruption has significant distributional consequences by affecting growth and government expenditures. High and rising corruption increases poverty by reducing the level and effectiveness of groth and social spending (education and health). For effective sustainable and management of this disaster, government should embark on policies that will reduce the level of corruption significantly so as to have positive influence on the standard of living of the citizens in terms of quality and efficient education, sound management of our natural resources, provision of good health facilities and other infrastructures that will transcend to the growth of the economy.
Kata kunci: corruption, poverty ARDL, ECM
-
Articles
IS THE CURSE OF NATURAL RESOURCES OCCURING IN INDONESIA?
Joko Tri Haryanto (Fiscal Policy Agency)
Hlm. 15-27 doi:10.48108/jurnalbppk.v11i1.152
Abstrak
Theories explain the occurrence of natural resource curse phenomenon as a the conditions in a country has an abundance of mining sector but unsustainable patterns of development. In case of Indonesia, several studies conducted to measure natural resource curse also occurs during decentralization era. Therefore, this research conducted by analyze the performance of APBD in mining areas. By using share analysis, the highest area is East Kalimantan Province, while the lowest is NTT Province. Meanwhile, from growth, the highest area is West Java and the lowest category is Banten Province. From the quadrant analysis, four areas are in the quadrant I, seven areas in quadrant II, six areas in quadrant III and most areas in quadrant IV. This massive number of mining areas in quadrant IV shall inflict a serious note for the Central Government, could be an early indication of the emergence of natural resource curse in Indonesia.
Kata kunci: Natural resource curse, quadrant method, share, growth
-
Articles
KENDALA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TRANSNASIONAL
arfin bin ibrahim fasini (BPPK)
Hlm. 28-55 doi:10.48108/jurnalbppk.v11i1.49
Abstrak
Tindak pidana korupsi terjadi secara elitis, endemik, dan sistemik, sehingga merugikan keuangan negara serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Salah satu cara untuk mencegah, melindungi, dan mengembalikan hak-hak masyarakat akibat tindak pidana korupsi melalui pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (i) permasalahan korupsi di Indonesia; (ii) faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan didukung pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembalian aset merupakan suatu proses yang sulit, bahkan dalam keadaan yang ideal sekalipun, upaya pengembalian aset merupakan proses kompleks dan multidisiplin. Mekanisme pengembalian aset yang diatur dalam peraturan perundang‑undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlalu sederhana dan masih bersifat konvensional, selain itu belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, sehingga tidak memungkinkan pengembalian aset secara efektif dan efisien.
Kata kunci: korupsi, keuangan, pengembalian aset
-
Articles
ANALISIS PERBANDINGAN KELEMBAGAAN ADMINISTRASI PABEAN DI DUNIA
Arfiansyah Darwin (Pusdiklat Bea dan Cukai BPPK Kemenkeu)
Hlm. 56-74 doi:10.48108/jurnalbppk.v11i1.133
Abstrak
Administrasi pabean adalah institusi yang bertanggung jawab dalam memproses perdagangan antar negara. Berbagai upaya telah diusahakan oleh World Customs Organization (WCO) untuk memberikan standar pelayanan kepabeanan untuk tercapainya tujuan peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi pabean dalam pelaksanaan tugasnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai administrasi pabean di Indonesia, serupa dengan administrasi pabean di berbagai negara, menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance. Bagaimana suatu administrasi dalam memandang fungsi utamanya, menentukan bentuk kelembagaan yang dipilih. Di dunia terdapat empat bentuk kelembagaan administrasi pabean, yaitu administrasi pabean dalam bentuk Customs Agency (berdiri sendiri di bawah kepala pemerintahan), Revenue Authority (bergabung dengan institusi penerimaan lain membentuk badan tersendiri), Ministry Department (sebagai institusi di bawah suatu kementerian), atau Border Protection Service (penjaga perbatasan). Kajian ini membahas beberapa administrasi pabean di dunia yang menerapkan bentuk-bentuk kelembagaan tersebut.
Kata kunci: administrasi pabean, customs administration, kelembagaan pabean, institusi pabean, customs institution
-
Articles
Optimalisasi Peran BKPM Dalam Meningkatkan Investasi Sektor Infrastruktur Strategis Guna Mendorong Pemerataan Pembangunan
Muhammad Baidarus (Politeknik Keuangan Negara STAN), Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni (Politeknik Keuangan Negara STAN), Hazada Zafira Mauliza (Politeknik Keuangan Negara STAN)
Hlm. 75-86 doi:10.48108/jurnalbppk.v11i1.163
Abstrak
Infrastruktur merupakan kunci penggerak ekonomi suatu bangsa. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia sangat besar seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur fisik dalam rangka mempermudah konektivitas antar wilayah di Indonesia. Bappenas memperkirakan kebutuhan dana untuk mencapai target pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 sebesar Rp 4.796,2 triliun. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia membuat pemerintah hanya mampu menyediakan pendanaan kurang dari setengahnya sehingga menimbulkan financial gap. Untuk memenuhi financial gap tersebut, pemerintah perlu mencari alternatif sumber pendanaan yang lain. Melalui studi literatur, salah satu alternatif untuk memenuhi financial gap tersebut yaitu melalui investasi PMA dan PMDN yang dialokasikan ke sektor infrastruktur strategis. Untuk menarik minat investor, pemerintah melalui BKPM perlu memberikan fasilitas penanaman modal khusus di bidang infrastruktur seperti fasilitas fiskal, penyederhanaan regulasi investasi sehingga akhirnya berpengaruh pada pemenuhan financial gap dalam pembangunan infrastruktur.
Kata kunci: Fasilitas Investasi, Layanan Investasi, Pembangunan Infrastruktur, Penanaman Modal, Regulasi Investasi, Financial Gap, Pertumbuhan Ekonomi