Sosialisasi Antikorupsi Periode Februari di BDK Palembang

Balai Diklat Keuangan Palembang

Senin, 27 Februari 2023 11:07 WIB

<p style="text-align:justify"><img src="https://klcstatic.kemenkeu.go.id/portal-bppk-uploads/admin_bdk_palembang/2023/02/27/image-20230227120546-7.jpeg" style="height:540px; width:810px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><em><span style="font-size:10.0pt">Kepala BDK Palembang dan Narasumber</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Untuk meningkatkan integritas dan kesadaran diri pegawai BDK Palembang serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, BDK Palembang mengundang Ibu Nurmesrah Dewi, Penyuluh Antikorupsi Danarakca, pada kegiatan Sosialisasi Antikorupsi periode Februari yang diadakan hari Jumat, 24 Februari 2023 di Ruang Makan BDK Palembang. Pegawai dan PPNPN BDK Palembang mengikuti sosialisasi tersebut setelah melaksanakan olahraga pagi dalam acara Jumat Krida.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img src="https://klcstatic.kemenkeu.go.id/portal-bppk-uploads/admin_bdk_palembang/2023/02/27/image-20230227120629-8.jpeg" style="height:480px; width:853px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><em><span style="font-size:10.0pt">Narasumber menyampaikan materi kepada para peserta sosialisasi</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Topik yang diangkat dalam Sosialisasi Antikorupsi periode Februari ini adalah “Perilaku Koruptif dan Dampak Sosialnya”. Dalam kesempatan ini, Ibu Nurmesrah Dewi membahas tentang informasi umum terkait korupsi, dampak korupsi terhadap masyarakat, dan pentingnya keluarga dalam penanggulangan korupsi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang rendah, yakni 38 dari skala 100. Ini menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara. Mayoritas pelaku tindak pidana korupsi berasal dari penyelenggara pemerintahan dengan modus korupsi yang melibatkan keluarga. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Korupsi memberikan dampak buruk bagi masyarakat, seperti kemiskinan, kerusakan alam, dan biaya ekonomi yang tinggi bagi negara. Dalam sesi diskusi juga diketahui bahwa korupsi menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam penanggulangan korupsi, karena banyak pelaku melakukan tindak pidana korupsi akibat tuntutan yang berlebihan dan pembenaran dari keluarga.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Sosialisasi Antikorupsi “Perilaku Koruptif dan Dampak Sosialnya” adalah salah satu bentuk upaya BDK Palembang dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan semangat integritas di lingkungan BDK Palembang. [AK & DN]</span></span></p>