Berita :: Menjaring Aspirasi, Memperkuat Kolaborasi: BDK Palembang Gelar FKP dan Stakeholder Gathering 2026

Menjaring Aspirasi, Memperkuat Kolaborasi: BDK Palembang Gelar FKP dan Stakeholder Gathering 2026

Balai Diklat Keuangan Palembang

Selasa, 29 September 2026 17:25 WIB

Palembang (29/9) – Membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Semangat tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Stakeholder Gathering BDK Palembang Tahun 2026 yang digelar di Aula Balai Diklat Keuangan (BDK) Palembang, Selasa (29/9).

Mengusung tema “Aspirasi dan Kolaborasi Stakeholder Wujudkan Pembelajaran yang Berdampak”, kegiatan ini mempertemukan unsur internal Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, media, komunitas, serta pengguna layanan dan alumni pelatihan BDK Palembang.

Dalam laporannya, Kepala BDK Palembang, Agung Heru Pranyoto, menyampaikan bahwa FKP menjadi ruang dialog untuk menyampaikan informasi mengenai standar pelayanan dan program kerja BDK Palembang sekaligus menghimpun aspirasi, masukan, dan saran sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder.

Pada sesi pembukaan, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Wahyu Kusuma Romadhoni, menekankan bahwa organisasi sektor publik dituntut semakin adaptif, agile, dan responsif terhadap harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyempurnaan administrasi, tetapi juga memastikan tata kelola pemerintahan mampu menghadirkan manfaat nyata melalui layanan yang efektif dan kolaboratif. Karena itu, FKP diharapkan tidak berhenti sebagai formalitas atau sekadar pemenuhan amanat regulasi, tetapi menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan kritik, masukan, dan saran.

“Layanan publik bukan sekadar administrasi, tetapi juga mencakup prosedur, jangka waktu, pengaduan, serta bagaimana memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna layanan,” ujarnya.

Wahyu juga menyampaikan komitmen Kementerian Keuangan untuk terus memberikan pelayanan terbaik melalui regulasi standar pelayanan di lingkungan BPPK. Selain itu, ia menekankan peran BPPK dalam pembinaan Jabatan Fungsional (JF) di bidang Keuangan Negara, mulai dari standar kompetensi, uji kompetensi, pengembangan kompetensi, hingga pelaksanaan tugas dan fungsi JF.

Memasuki sesi materi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembelajaran BDK Palembang, Joko Kisworo, memaparkan berbagai layanan dan program kerja BDK Palembang dalam mendukung pengembangan kompetensi SDM. Pada sesi yang sama, R.S. Wisnu Wardana Hariadi, Kepala Bidang Pembinaan JF pada Pusat Pembinaan JF dan Penjaminan Mutu (Pusbin JFPM), menyampaikan berbagai kebijakan pembinaan JF KN, mulai dari fleksibilitas pola karier dan uji kompetensi, pengembangan kompetensi, kebutuhan formasi, tata kelola uji kompetensi, hingga sistem aplikasi pendukung.

Setelah pemaparan materi, para peserta memperoleh kesempatan menyampaikan pertanyaan, saran, dan masukan secara langsung. Dalam diskusi tersebut, mengemuka masukan terkait peluang kolaborasi dalam berbagai program pengembangan kompetensi, termasuk pentingnya sinergi antara BDK Palembang dan para stakeholder dalam merespons kebutuhan kompetensi serta berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

Rangkaian FKP kemudian ditutup dengan pembacaan hasil Forum Konsultasi Publik dan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan dan saran yang disampaikan selama forum.

Melalui FKP dan Stakeholder Gathering 2026, BDK Palembang tidak hanya menyampaikan informasi mengenai layanan dan program yang dimiliki, tetapi juga membuka ruang kolaborasi untuk memastikan pengembangan kompetensi dan layanan yang diberikan semakin relevan dengan kebutuhan stakeholder. [ST]

<hr />
Balai Diklat Keuangan Palembang terus berkomitmen menjaga integritas dan sikap antikorupsi serta senantiasa memberikan pelayanan dengan HEBAT (Hati, Efektif, Berkelanjutan, Akurat, dan Tanggap) dalam rangka mempertahankan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Pelaporan dapat dilakukan melalui upg.bdkpalembang@kemenkeu.go.id atau www.wise.kemenkeu.go.id

Layanan Informasi Unit

Informasi

Layanan