Meningkatkan Kualitas Aspek Pengeluaran dan Penerimaan Negara Melalui Dua Pelatihan

Pekan ini, BDK Palembang memulai dua kegiatan pelatihan jarak jauh (PJJ) secara bersamaan di ruang virtual Zoom, yaitu PJJ Proses Bisnis E-Commerce dan PJJ Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Kepala BDK Palembang, Denny Handoyo Supriatman, membuka kedua pelatihan ini secara bersamaan pada hari Senin, 20 Februari 2023. Pembukaan pelatihan kali ini cukup spesial, karena peserta yang mengikuti pelatihan bukan hanya dari Kementerian Keuangan, melainkan juga dari berbagai unit kerja Kementerian, Lembaga, dan Kepolisian di penjuru wilayah Indonesia.

Pengelolaan keuangan negara memiliki aspek yang sangat luas, mulai dari aspek penerimaan, pengelolaan dan pelaksanaan belanja, hingga pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dari dua pelatihan ini, PJJ PPSPM mewakili aspek pengelolaan dan pelaksanaan belanja negara, dan PJJ Proses Bisnis E-Commerce mewakili aspek penerimaan negara.

Kepala BDK Palembang menyambut para peserta pelatihan

PPSPM adalah pejabat perbendaharaan negara di tingkat satuan kerja yang memiliki tugas yang vital dalam mewujudkan harapan masyarakat dalam pengelolaan APBN yang akuntabel. Hal ini memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan kredibel. Penyelenggaraan PJJ PPSPM yang mengikutsertakan para pejabat dari eksternal Kementerian Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para PPSPM dalam berbagai aspek tugasnya, demi mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.

Perkembangan teknologi digital yang masif berimbas pada meningkatnya transaksi berbasis digital melalui E-commerce, yang menuntut adanya sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki kompetensi dalam melakukan pengawasan, pelayanan dan perlindungan terhadap para pelaku E-commerce di dalam negeri.

Suasana ruang virtual Zoom dalam acara pembukaan bersama dua pelatihan

PJJ Proses Bisnis E-Commerce adalah pelatihan yang dikhususkan untuk pegawai Kementerian Keuangan yang bertugas di DJBC. Sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari unit kerja DJBC di seluruh Indonesia akan mengikuti pelatihan ini melalui aplikasi collaboration tools Kemenkeu hingga 23 Februari 2023.

PJJ PPSPM dikhususkan untuk para pejabat di Kementerian/Lembaga yang telah atau akan menjalankan tugas sebagai PPSPM. Berbagai unit kerja Kementerian/Lembaga dan Kepolisian di seluruh Indonesia telah menugaskan 43 orang pejabatnya untuk mengikuti pelatihan ini melalui ruang virtual Zoom, yang akan berlangsung hingga 24 Februari 2023. [AK]