Berita :: Workshop "Penguatan Kapasitas Terkait Pengelolaan APBN dan Kebijakan Makroekonomi bagi Kemenkeu Leaders di Wilayah Kalimantan"

Workshop "Penguatan Kapasitas Terkait Pengelolaan APBN dan Kebijakan Makroekonomi bagi Kemenkeu Leaders di Wilayah Kalimantan"

Balai Diklat Keuangan Balikpapan

Selasa, 8 Februari 2022 07:32 WIB

Balikpapan - Pada hari Kamis, 27 Januari 2022, BDK Balikpapan menyelenggarakan Workshop "Penguatan Kapasitas Terkait Pengelolaan APBN dan Kebijakan Makroekonomi bagi Kemenkeu Leaders di Wilayah Kalimantan" Workshop dibuka dengan keynote speech oleh Kepala BPPK, Bapak Andin Hadiyanto dan dipandu oleh WI Utama Pusdiklat AP, Bapak Erman Jaya. Kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal yaitu Bapak Rofyanto Kurniawan, Direktur Penyusunan APBN dan Bapak Abdurohman, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.  <img src=""> Salah satu materi yang dibahas yakni terkait dengan respon kebijakan fiskal di masa pandemi. Seperti yang kita tahu bahwa dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa pada tahun 2020 mengakibatkan defisit APBN melebar hingga 6,34% PDB. Ini pertama kali Indonesia memiliki defisit di atas 3% dan diperbolehkan karena adanya UU No. 2 Tahun 2020 dalam situasi yang tidak biasa. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mengakselerasi recovery dampak pandemi Covid-19 melalui keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan transformasi melalui reformasi. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 telah meningkat dan mencapai angka pertumbuhan sebesar 3.69%. Pemerintah berharap pada tahun 2023 mendatang defisit kembali maksimal sebesar 3% PDB dan risiko utang terkendali. BDK Balikpapan bersinergi dengan seluruh unit Kementerian Keuangan di wilayah kerja Kalimantan Timur, Utara dan Selatan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan akan terus mendukung secara aktif upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi dan percepatan pembangunan di Kalimantan Timur, Utara dan Selatan salah satunya melalui program ALCo (Asset Liability Committee) Regional dan Regional Chief of Economist (RCE). (mw/ln/aa)<h4> </h4>

Layanan Informasi Unit

Informasi Publik

Layanan Pengaduan