Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Penagihan Angkatan II Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Pelayanan Angkatan II Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II, III, dan IV (Pengawasan) Angkatan III Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN LOKAKARYA RULES OF ORIGIN ANGKATAN I T.A. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN SAH MENGIKUTI UJIAN DAN LOKASI UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN FEBRUARI TA 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Keberatan dan Banding Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Meningkatkan Kemampuan Penggalian Potensi Pajak melalui Pelatihan ALK

    [Yogyakarta] Senin, 19 Februari 2018. Penerimaan dari sektor pajak sejauh ini merupakan ujung tombak penerimaan negara. Baca Selengkapnya
  • Perencanaan BMN Yang Baik Bapat Berujung Pada Penerimaan Negara

    [Yogyakarta] Senin, 19 Februari 2018. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Baca Selengkapnya
  • Apakah Soft Competency Itu?

    Mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 5 Maret 2018 Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan Diklat Desain Grafis dan Multimedia Angkatan I. Diklat ini merupakan Diklat Teknis Umum (DTU) yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pegawai Kementerian Keuangan dalam membuat desain grafis dengan menggunakan software CorelDRAW dan Adobe Photoshop dan Desain Multimedia, seperti penggunaan kamera digital, video kamera, software multimedia dan lain-lain guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Jumlah peserta yang direncanakan mengikuti diklat ini adalah 33 orang dan berasal dari berbagai unit di Kementerian Keuangan. Baca Selengkapnya
  • Penandatanganan Kontrak Kinerja Level Kementerian Keuangan-Three

    [Tangerang Selatan], Kamis, 15 Februari 2018, Pada pukul 09.00 bertempat di ruang Rapat Asset Manajemen IV, Kepala Pusdiklat KNPK Bapak Syamsu Syakbani memimpin rapat pembahasan dan penandatanganan kontrak kinerja level Kementerian Keuangan-Three yang dihadiri para Pejabat eselon III dan IV serta para Pegawai Pusdiklat KNPK. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Angkringan vs Restoran Tinjauan dari Aspek Keadilan Pajak

    Oleh Irawan Purwo Aji (Widyaiswara BDK Balikpapan)   Abstrak Sektor usaha kuliner saat ini tumbuh dengan pesat seiring perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia. Tumbuhnya sektor ini secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dalam kajian ini akan dibahas kebijakan perpajakan terhadap sektor usaha kuliner dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa terdapat asas keadilan belum diterapkan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha sektor kuliner ini. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, beban pajak penghasilan sektor usaha kuliner yang menggunakan tempat usaha permanen berbeda dengan yang menggunakan tempat usaha tidak permanen atau bongkar pasang. Penulis memberikan gambaran dan simulasi penghitungan pajak penghasilan untuk masing-masing usaha tersebut. Kata kunci:Kuliner, asas keadilan, pajak penghasilan Baca Selengkapnya
  • Internal Control over Financial Reporting (ICoFR): Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya Abstrak: Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh, Oleh karena itu maka Sistem Pengendalian Intern ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pernyataan tanggung jawab yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Penanggung jawab unit akuntansi belum didasari dengan mekanisme penilaian ICOFR (Internal Control over Fiancial Reporting) atau PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) yang sistematis dan terdokumentasikan dengan baik, sehingga diperlukan Penerapan, penilaian dan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Baca Selengkapnya
  • Internal Control over Financial Reporting (ICoFR): Tahap Perencanaan Proses Penilaian Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya Abstrak: Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh, Oleh karena itu maka Sistem Pengendalian Intern ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016