Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DTS Perpajakan Menengah Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Juru Sita Pajak Angkatan II Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Penelaah Keberatan Dasar Angkatan IX Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DF Pemeriksa Dasar Angkatan V Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Account Representative Dasar E-Learning Angkatan III Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas Tk. I TA 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Pekan Diklat Pengelolaan SDM di Pusdiklat PSDM

    (Tangerang Selatan) Selasa, 17 Oktober 2017 – Sejak Senin, 16 Oktober 2017, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan diklat yang berkaitan dengan pengeloaan Sumber Daya Manusia. Kedua diklat tersebut adalah Diklat Pengelolaan SDM untuk Pengelola SDM Kementerian Keuangan Angkatan III dan Diklat Manajemen SDM Tingkat Dasar Angkatan III. Khusus untuk adalah Diklat Pengelolaan SDM untuk Pengelola SDM Kementerian Keuangan Angkatan III, seluruh peserta berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selama satu pekan, 19 orang peserta Diklat Pengelolaan SDM untuk Pengelola SDM Kementerian Keuangan Angkatan III dan 18 orang peserta Diklat Manajemen SDM Tingkat Dasar Angkatan III akan mengikuti rangkaian kegiatan selama lima hari kerja atau berakhir Jumat, 20 Oktober 2017. Para peserta diklat dari kedua diklat tersebut telah mengikuti kegiatan pembukaan yang dipimpin oleh Hari Sasmito, Kepala Subbidang Penyelenggaraan, pada Senin pagi sekitar pukul 08.00 WIB di ruang diklat masing-masing. Baca Selengkapnya
  • Capacity Building

    [Tangerang Selatan], Selasa, 17 Oktober 2017. Pada tanggal 11 Oktober 2017 Kepala Pusdiklat KNPK Bapak Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., MM,. CA membuka kegiatan Capacity Building Pusdiklat KNPK yang akan di laksanakn selama 3 (tiga) hari yang laksanakn dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017 dan diikuti para Pejabat, para Widyaiswara serta para Pegawai Pusdiklat KNPK. Kegiatan Capacity Building yang diawali dengan belajar bersama memperdalam tentang “Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)”. Baca Selengkapnya
  • Sosialisasi Sertifikasi Bendahara pada K/L

    Jakarta, 16 Oktober 2017 Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan pada hari Senin/ 16 Oktober 2017 menyelenggarakan Sosialisasi Sertifikasi Bendahara kepada Kementerian/Lembaga pengelola APBN dengan tema “Mewujudkan Bendahara Yang Profesional Melalui Sertifikasi Menuju Pemberntukan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan” di Aula Gedung eks Mahkamah Agung, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan atau yang mewakili dari Kementerian/Lembaga. Baca Selengkapnya
  • Jurnalistik Berperan Sangat Penting Dalam Pemerintahan, Hal Ini Tertuang Dalam Pilar Ke 4 Demokrasi di Negara Kita

    [Yogyakarta]Senin, 16 Oktober 2017. Seiring dengan perkembangan dibidang informasi terutama bidang jurnalistik, institusi pemerintahan dituntut juga untuk mengikuti perkembangan tersebut. Media kehumasan dalam suatu isntitusi sangat penting dalam menyampaikan kebijakan publik khususnya di Kementerian Keuangan. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PENELITIAN KETENTUAN IMPORTASI DENGAN SKEMA FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

    Oleh: Kurniawan, SE Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai ASBTRAK Skema FTA pada dasarnya ditujukan untuk pengaturan penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk, sebagai wujud dari berkembangnya liberalisasi ekonomi dunia, sehingga tariff barriers dan non-tariff barriers dapat dihilangkan atau dikurangi karena dianggap sebagai penghambat bagi kelancaran arus barang dalam rangka perdagangan internasional. Untuk dapat menikmati skema FTA, pengusaha pengirim barang yang terlibat harus mengajukan dokumen surat keterangan asal (SKA) kepada instansi penerbit yang ditunjuk oleh pemerintah di negara asal barang. Dokumen FTA merupakan pernyataan bahwa barang ekspor telah memenuhi ketentuan asal barang (origin criteria rules), ketentuan pengiriman barang (direct transportation rules) dan prosedur penerbitan (prosedural provision). Keyword: fta, origin criteria, direct transportation, procedural provision Baca Selengkapnya
  • OPTIMALISASI PENERTIBAN IPOR BERISIKO TINGGI (PIBT)

    Oleh: Mohamad Jafar Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai Fungsi kepabeanan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah pengawasan atas barang impor dan ekspor, serta  pemungutan bea masuk dan bea keluar. Serbuan barang impor yang masuk ke Indonesia dapat merusak produk dalam negeri apalagi jika barang impor masuk secara ilegal. Masuknya barang impor ilegal juga mengurangi penerimaan negara yang sangat kita butuhkan akhir-akhir ini yang mengalami kendala likuiditas keuangan negara. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan upaya serius mencegah impor ilegal melalui jalur resmi berupa penertiban impor berisiko tinggi. Baca Selengkapnya
  • KETENTUAN TATA RUANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PROPERTI : SEBUAH ILUSTRASI

    Oleh: Nur Hendrastuti Widyaiswara Pusdiklat KNPK       Pendahuluan Baru-baru ini Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa pembangunan Simpang Susun Semanggi II menggunakan dana perusahaan swasta berupa dana KLB (Koefisien Lantai Bangunan) yang dibayarkan oleh para pengembang kepada Pemda. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan KLB tersebut? Lebih lanjut masyarakat menjadi bertanya apakah keuntungan yang akan diperoleh Pengembang dengan membayarkan dana KLB tersebut sehingga mereka bersedia membayar, mengingat pembangunan simpang susun seperti ini tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar? Apabila dihubungkan dengan nilai tanah karena tanah merupakan obyek dari ketentuan mengenai KLB, maka pertanyaan ini akan menjadi jelas jawabannya. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016