Dasar Hukum dan Referensi

Dasar Hukum

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di LingkunganKementerian Keuangan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 609);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1861);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1737);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679); dan
  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan Corporate University;

Buku & Jurnal Ilmiah

  1. Beilock, S. L., Afremow, J. A., Rabe, A. L., & Carr, T. H. (2001). “Don’t miss!” The debilitating effects of suppressive imagery on golf putting performance. Journal of Sport and Exercise Psychology, 23(3), 200-221.​
  2. Brooks, D. C. (2012). Space and consequences: The impact of different formal learning spaces on instructor and student behavior. Journal of Learning Spaces, 1(2), n2.
  3. Kirkpatrick, D., & Kirkpatrick, J. (2006). Evaluating training programs: The four levels. Berrett-Koehler Publishers.
  4. Knowles, M. S. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers.
  5. Marquardt, M. J. (1996). Building the learning organization: A systems approach to quantum improvement and global success. McGraw-Hill Companies.
  6. Marquardt, M. J. (2002). Building the learning organization: Mastering the 5 elements for corporate learning. Nicholas brealey publishing.
  7. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university press.
  8. Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Currency.

Peraturan Perundang-Undangan

  1. Republik Indonesia (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
  2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
  3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
  4. Kementerian Keuangan RI. (2013). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.01/2013 tentang Program Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2013. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
  5. Kementerian Keuangan RI. (2014). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
  6. Kementerian Keuangan RI. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
  7. Kementerian Keuangan RI. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
  8. Kementerian Keuangan RI. (2018). Kementerian Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
  9. Kementerian Keuangan RI. (2018). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan Corporate University. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
  10. Kementerian Keuangan RI. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
  11. Kementerian Keuangan RI. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 tentang Leaders Factory di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
  12. Kementerian Keuangan RI. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
  13. Kementerian Keuangan RI. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
  14. Kementerian Keuangan RI. (2020). Surat Edaran Nomor SE-44/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan Konseling Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
  15. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI. (2017). Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Sekretariat BPPK Kementerian Keuangan RI.
  16. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI. (2017). Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Sekretariat BPPK Kementerian Keuangan RI.
  17. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI. (2017). Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-140/PP/2017 tentang Cetak Biru Kementerian Keuangan Corporate University. Jakarta: Sekretariat BPPK Kementerian Keuangan RI.
  18. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI. (2018). Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Sekretariat BPPK Kementerian Keuangan RI.