home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Pelatihan Jarak Jauh
Pelatihan Klasikal
Open Class
BDK Podcast Mappakoe
Dashboard Pelatihan
Kalender Pembelajaran
Pojok Keuangan BDK Makassar
BDK Makassar Gelar Stakeholder Gathering untuk Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Berbasis Kewilayahan bagi Mitra Internal
Balai Diklat Keuangan Makassar
Jumat, 7 Juni 2024 09:50 WIB
Makassar (06/06). Balai Diklat Keuangan (BDK) Makassar menyelenggarakan Stakeholder Gathering bagi Mitra Internal pada Kamis (06/06). Acara ini berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Sekretariat BDK Makassar dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja BDK Makassar, yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Acara ini diselenggarakan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan bagi Mitra Internal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Bapak Rohmat Wahyudi, Kepala BDK Makassar, dan Bapak Ismail Gaffar, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembelajaran BDK Makassar, memaparkan sosialisasi mengenai program pembelajaran, kebijakan pembelajaran, serta mekanisme penyampaian dan pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan.
Pada sesi berikutnya, para peserta dibagi ke dalam kelompok berdasarkan unit Eselon I masing-masing untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD). Diskusi ini bertujuan mengidentifikasi potensi kebutuhan pembelajaran yang bersifat khas, unik, dan spesifik sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
Melalui kegiatan ini BDK Makassar berharap dapat mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan pembelajaran dari setiap satuan kerja. Informasi tersebut kemudian akan disampaikan kepada Sekretariat BPPK guna ditindaklanjuti untuk pemenuhannya.
Acara ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antar satuan kerja Kementerian Keuangan di wilayah kerja BDK Makassar serta meningkatkan efektivitas program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap daerah.
Galeri
None
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik