home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Tanda tangani Kontrak Kinerja Tahun 2021, Kepala BPPK Dorong Pegawai Terus Munculkan Inovasi untuk Kemenkeu Corpu
Sekretariat Badan
Jumat, 29 Januari 2021 20:34 WIB
[Jakarta] Jumat, 29 Januari 2021. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rionald Silaban melakukan penandatanganan kontrak kinerja Kemenkeu-Two Tahun 2021 di lingkungan BPPK. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan pejabat dari seluruh Pusdiklat, Sekretariat, dan PKN STAN.
Pada tahun 2021, BPPK menetapkan target kinerja yang diwujudkan ke dalam peta strategi berupa 9 Sasaran Strategis (SS) yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Masing-masing indikator kinerja tersebut memiliki target tersendiri yang telah ditentukan berdasarkan histori capaian tahun sebelumnya.
Dalam mencapai target tersebut, Kepala Badan mendorong agar seluruh pegawai BPPK mampu menemukan inovasi-inovasi. "Sehingga kita dapat menjalankan tugas utama kita dalam mewujudkan Kemenkeu Corporate University (corpu)," imbuhnya.
Terlebih pada tahun ini dimana pandemi Covid-19 masih belum menunjukkan tanda akan berakhir. "Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menjaga agar kegiatan dan kinerja di tahun ini tetap berjalan dengan baik," pesan Kepala Badan.
Lebih lanjut, Kepala Badan menyampaikan instruksi khusus dari Menteri Keuangan agar pembelajaran digital harus bisa menunjukkan peningkatan efektivitas dari BPPK. Salah satu parameternya yaitu penyesuaian penghematan anggaran dengan kinerja BPPK yang terus meningkat.
"Sehingga manakala kita masih memerlukan penyesuaian yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran, sertifikasi, maupun knowledge management, kita masih memiliki kesempatan untuk dibahas terus di dalam level pimpinan," ujarnya.
Di akhir acara, Kepala Badan mengingatkan untuk senantiasa tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi yang masih berlangsung ini.
Sebelumnya di hari yang sama, Kepala BPPK juga telah menandatangani Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Resiko Kemenkeu-Wide-One 2021 bersama Menteri Keuangan. (LH)
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik