home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Sejumlah Unit di BPPK Sandang Predikat WBK-WBBM Kemenkeu 2022
Sekretariat Badan
Selasa, 13 Desember 2022 14:31 WIB
[Jakarta] Selasa, 13 Desember 2022. Sejumlah unit satuan kerja di wilayah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kemenkeu Tahun 2022. Acara ini berlangsung secara hybrid di Aula Mezzanine Kemenkeu dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu beserta para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada seluruh elemen Kemenkeu untuk dapat meningkatkan integritasnya agar makin tangguh. Hal ini sesuai dengan tema Hakordia tahun ini yang bertajuk “Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh” tersebut.
“Tema ini memberikan pesan yang nyata kepada kita semua. Dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian saat ini, maka upaya kita dalam merespons hal tersebut harus tetap dengan menjaga integritas. Bahkan integritas yang tangguh menjadi syarat pentingnya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang sustainable ke depan,” sebut Menkeu.
Pada acara puncak Hakordia tahun 2022 ini, terdapat penghargaan kepada unit-unit kerja di lingkungan Kemenkeu yang memperoleh predikat WBK maupun WBBM, tak terkecuali BPPK. Adapun unit kerja BPPK yang menyandang predikat tersebut adalah sebagai berikut.
Selain itu, terdapat pula para pegawai BPPK yang turut serta mendapat pengukuhan sebagai Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) di lingkungan Kemenkeu, antara lain:
Acara peringatan Hakordia ini merupakan acara rutin yang telah diselenggarakan oleh Kemenkeu dan diperingati setiap tanggal 9 Desember untuk meningkatkan kesadaran pentingnya budaya anti korupsi. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai Kemenkeu kembali diingatkan untuk selalu menjalankan tugas dengan penuh integritas. (LH)
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik