Menuju Knowledge Management yang Terintegrasi End-to-End di Kementerian Keuangan

[Jakarta] Kamis, 12 Juni 2025. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan hari ini menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) BPPK 2025 bertema “Pengembangan Standar Pelayanan di Bidang Manajemen Pengetahuan”. Kegiatan dibuka dengan sambutan Sekretaris BPPK yang diwakili oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sugeng Satoto. Beliau menyampaikan bahwa nilai sebuah layanan sejatinya disediakan bersama-sama antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Melalui forum ini, diharapkan mitra BPPK selaku pengguna layanan manajemen pengetahuan dapat memberikan saran dan masukan atas konsep layanan manajemen pengetahuan yang telah disusun oleh BPPK. 

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Presiden Knowledge Management Society Indonesia (KMSI), Prof. Dr. Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, M.Eng yang menyampaikan tentang Pentingnya Manajemen Pengetahuan End to End. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa pengelolaan manajemen pengetahuan sangat penting untuk menghadapi dinamika perubahan dalam organisasi. Dengan manajemen pengetahuan yang baik, organisasi dapat lebih cepat beradaptasi dan bisa membuat keputusan lebih baik. 

Untuk mencapai manajemen pengetahuan yang baik, terdapat empat prinsip yang harus dipenuhi. Pertama, pengetahuan bukan hanya disimpan atau direkam (stock) tetapi harus digunakan atau didistribusikan (flow). “Pengetahuan itu jika hanya disimpan dan tidak didistribusikan, ibarat air yang tidak mengalir,” ungkap Jann. Ia juga menyebutkan jika pengetahuan tidak mengalir maka mengindikasikan bahwa organisasi tersebut sedang sakit. 

Kedua, manajemen pengetahuan yang baik juga harus memiliki tiga komponen, yaitu people and motif, structure and processes, dan technologies and systems yang efektif. Ketiga, manajemen pengetahuan harus memiliki tujuan. Terakhir, manajemen pengetahuan harus memiliki rencana LO-KM yang terstruktur. Dengan terpenuhinya empat prinsip ini maka akan dicapai manajemen pengetahuan yang sempurna. 

Selanjutnya beliau menekankan bahwa manajemen pengetahuan yang berhasil tidak hanya bergantung pada technology, tetapi terutama pada people dan process. Sekitar 70% keberhasilan manajemen pengetahuan ditentukan oleh keterlibatan aktif sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya sadar manajemen pengetahuan, salah satunya dengan mengidentifikasi pengetahuan yang benar-benar dibutuhkan organisasi (critical knowledge) dan memberikan insentif bagi pegawai yang telah aktif memproduksi dan membagikan pengetahuan. 

Potensi teknologi, khususnya artificial intelligence (AI) juga menjadi sorotan. AI dinilai dapat memperkuat proses capturing, mengidentifikasi critical knowledge, bahkan memberikan rekomendasi ahli yang relevan. Repository pengetahuan ke depan diharapkan dapat “diajak ngobrol” untuk membantu pengguna menemukan jawaban yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat. 

Usai pemaparan dan tanya jawab antara narasumber dengan peserta forum, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait konsep standar pelayanan di bidang manajemen pengetahuan antara unit kerja BPPK selaku penyedia layanan dengan unit kerja mitra BPPK selaku pengguna layanan. Sesi ini menjadi agenda terakhir sekaligus penutup acara FKP. Adapun unit kerja BPPK dan unit kerja mitra BPPK yang hadir dalam sesi diskusi sebagai berikut.