home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
BPPK Terima Kunjungan Benchmark dari Pusdiklat Setjen DPR
Sekretariat Badan
Rabu, 22 Juni 2022 15:55 WIB
[Jakarta] Rabu, 22 Juni 2022. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menerima kunjungan benchmark dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal (Pusdiklat Setjen) DPR secara daring melalui aplikasi Zoom. Menurut Kepala Pusdiklat Setjen DPR, Dewi Berliana, benchmark ini bertujuan untuk membahas rencana pengembangan transformasi instansi mereka menjadi sebuah badan.
Mewakili BPPK, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat BPPK, Ganti Lis Ariyadi memaparkan tentang gambaran umum struktur organisasi BPPK secara keseluruhan. Dalam kesempatan tersebut, Ganti membandingkan struktur BPPK sebelum dan setelah dilakukannya penataan organisasi melalui strategi Kemenkeu Corporate University (Kemenkeu Corpu).
"Setelah penataan organisasi, muncul beberapa proses bisnis baru maupun proses bisnis existing yang diperkuat untuk mendukung kebutuhan BPPK dalam menjalankan tusinya," jelas Ganti.
Selanjutnya, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Wisnu Wardana Hariadi menjelaskan tentang kebijakan Kemenkeu Corpu sebagai strategi pengembangan SDM di BPPK.
"Arah kebijakan strategi Kemenkeu Corpu ini pada intinya adalah iuntuk mewujudkan pembelajaran yang dilakukan oleh BPPK dalam mendukung berbagai program strategis Kemenkeu secara kolaboratif," ujar Wisnu.
Pemaparan materi terakhir ditutup oleh Kepala Subbagian Tata Laksana Sekretariat BPPK, Abdul Wahid Fajar Amin, yang menyampaikan materi tentang penjaminan mutu pembelajaran di BPPK. Menurut Amin, penjaminan mutu merupakan proses yang memakan waktu dan sumber daya yang besar, sehingga sebaiknya difokuskan kepada kegiatan/layanan utama/inti organisasi.
"Penjaminan mutu ini dilakukan secara bertahap, didokumentasikan, dan disempurnakan secara berkesinambungan untuk memastikan tools/standar mutu tetap relevan dan reliable," pungkasnya.
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik