home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Bersamaan Momen Rakor Gabungan Dukungan Manajemen, BPPK Kembali Selenggarakan Learning Council Meeting (LCM) 2024
Sekretariat Badan
Jumat, 8 Maret 2024 18:00 WIB
Bertempat di Aula Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berkolaborasi dengan Sekretariat Jenderal dan Central Transformation Office (CTO) Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gabungan Dukungan Manajemen (Rakorgab Dukman) pada 8 Maret 2024. Dengan tema “Optimalisasi Peran Dukungan untuk Kemenkeu Melayani Lebih Baik”, Rakorgab Dukman tahun ini mengangkat isu terkait Program Ekosistem Human Capital Development dan Program Ekosistem Kerja, Layanan, dan Kolaborasi.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan juga Learning Council Meeting (LCM) Tahun 2024 yang merupakan forum tertinggi yang menentukan arah dan kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kemenkeu. Kegiatan LCM tersebut diintegrasikan ke dalam salah satu poin pembahasan pada Program Ekosistem Human Capital Development. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, para Pimpinan Unit Eselon I/LNSW yang didampingi oleh para Sekretaris UE I, Chief CTO, dan para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal serta para Kepala Pusdiklat di lingkungan BPPK.
Kegiatan Rakorgab Dukman dan LCM dibuka oleh Menteri Keuangan dan dilanjutkan paparan oleh Sekretaris Jenderal, Heru Pambudi. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan tantangan, peran, dan progress transformasi dukungan manajemen dalam pengembangan SDM Kemenkeu. Selanjutnya, paparan diteruskan oleh Chief CTO, M. Agus Rofiuddin yang menyampaikan secara rinci mengenai strategi yang akan dijalankan dalam Program Ekosistem Human Capital Development yang meliputi Penguatan Karakter, Mental, Leadership, dan Budaya, Perencanaan Kebutuhan SDM, Mutasi/Promosi Antar Eselon I, Manajemen Talenta, Fungsionalisasi, dam Kesiapan Perpindahan ke IKN.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPPK, Andin Hadiyanto menyampaikan Strategi Pengembangan Kompetensi SDM sekaligus Tindak Lanjut LCM 2023. Terdapat dua tantangan utama yang dihadapi Kemenkeu, pertama, adalah tantangan terkait dengan perekonomian nasional ke depan, baik itu terkait dengan pengendalian inflasi, penguatan sektor keuangan, peningkatan hilirisasi, peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan stunting dan perubahan dinamika global geopolitik serta climate change. Kedua, tantangan terkait adanya cross function mutasi antar UE I, upskilling dan reskilling pegawai, data analytics, IT dan manajemen risiko keuangan negara, persiapan fungsionalisasi, penguatan kompetensi leadership, networking, dan pemenuhan keahlian lainnya di masa yang akan datang.
Strategi pembelajaran yang telah disusun diselaraskan dengan arah transformasi menuju Core Fiscal System Kemenkeu. Strategi tersebut terdiri 5 pilar utama sebagai solusi dalam menghadapi dua tantangan utama di atas. Pilar pertama adalah penyiapan fungsionalisasi JFKN sekaligus mendukung transformasi di Kemenkeu. Kedua adalah pembelajaran tematik dan cross function. Ketiga adalah penguatan karakter, mental, budaya dan leadership. Keempat adalah perluasan edukasi keuangan negara (inklusivitas pembelajaran). Kelima adalah penguatan pendidikan di PKN STAN.
Pada sesi akhir, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan dan para pimpinan Unit Eselon I/LNSW kemudian menyampaikan dukungan serta masukan atas kebijakan pengelolaan SDM dan strategi pembelajaran yang telah disusun. Salah satu arahan utama yang disampaikan oleh Menteri Keuangan adalah agar Transformasi Dukman dapat mewujudkan dukungan yang semakin efektif, efisien, dan reliable bagi organisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut berbagai aspek terkait dukungan manajemen baik dari sisi SDM, proses bisnis, karakter, value, kompetensi, dan skill supaya didesain agar selalu mampu merespons dinamika kebijakan dan politik yang terjadi, termasuk mempersiapkan mitigasi atas berbagai skenario perubahan yang mungkin terjadi.
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik