Berita :: Pusdiklat KNPK Gelar Executive Interview dan Entry Meeting dengan DJPK

Pusdiklat KNPK Gelar Executive Interview dan Entry Meeting dengan DJPK

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Kamis, 21 Juli 2022 11:55 WIB

Jakarta 21/07/22 - Selasa (21/07), Pusdiklat KNPK melaksanakan Executive Interview dan Entry Meeting Analisis Kebutuhan Pembelajaran Strategis untuk Program Pembelajaran Tahun Anggaran 2023 untuk unit Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Pertemuan yang dilakukan secara daring ini dihadiri oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, para pejabat di lingkungan DJPK, serta para Kepala Pusdiklat dan para pejabat lainnya di lingkungan BPPK. Acara dibuka oleh sambutan dan arahan dari Andin Hadiyanto selaku Kepala BPPK. Andin menyatakan bahwa BPPK akan selalu siap mendukung peningkatan kompetensi bagi DJPK, dimana kegiatan pembelajaran yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), baik di internal DJPK, maupun di unit stakeholder DJPK di daerah. Selain itu, Andin juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antara DJPK, BPPK, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dan Unit Eselon I lainnya untuk menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan, antara lain mengenai Regional Chief Economist dan ALCO di daerah. <img src="https://lh3.googleusercontent.com/pEexJ_OJk71L8zHJUKDdHyywNlsyOO4W81c9oA8p4W0VeuMsmksXJcLr9kTFITZlVQUIjJrQTZu0-TWvCT8RsTjfoiEU3Jo3N49maTrkaEPimd9lPF0ckjBRKb5v5E2B3xjRx_JnMuHUZgcKaCwhUeo" height="427" width="602" style="display: block; margin: auto;"> Acara dilanjutkan dengan pemaparan terkait tujuan kegiatan oleh Kepala Pusdiklat KNPK, Heru Wibowo. Executive Interview dan Entry Meeting ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Keuangan dalam Learning Council Meeting (LCM) tanggal 13 April 2022 guna memperoleh arahan pimpinan unit Eselon I yaitu DJPK, mengenai berbagai isu strategis sebagai landasan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Tahun 2023, serta membangun kesepahaman atas isu strategis dan koordinasi pelaksanaan AKP. Adapun fokus pembelajaran untuk tahun 2023 adalah penguatan implementasi Pembelajaran Terintegrasi dan Knowledge Management System guna mewujudkan learning agility, serta pelaksanaan AKP Kewilayahan bagi unit vertikal Kemenkeu dan Sertifikasi untuk Jabatan Fungsional. Kemudian, pada kegiatan ini disampaikan pula isu-isu strategis dan arahan pimpinan Unit Eselon I oleh Astera Primanto Bhakti selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Astera menyebutkan antara lain urgensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), perlunya pengajar/narasumber dengan perspektif yang variatif dan joint program kegiatan pembelajaran, sertifikasi kompetensi jabatan fungsional dalam kaitannya dengan UU HKPD, fleksibilitas dan agilitas program pembelajaran sesuai dinamika kebutuhan DJPK, serta pelaksanaan forum antar unit Eselon I untuk membahas berbagai topik terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam semangat Kemenkeu Satu. Acara beranjak pada sesi konfirmasi dan diskusi atas arahan pimpinan. Pada sesi ini, terdapat beberapa isu strategis yang didiskusikan lebih lanjut oleh para pejabat Eselon II di DJPK dan Widyaiswara di Pusdiklat KNPK. Kemudian, Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran Pusdiklat Keuangan Umum yang mewakili Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, juga menanggapi dan menyanggupi arahan pimpinan terkait kebutuhan pembelajaran dari DJPK yang berkaitan dengan disiplin keilmuan masing-masing Pusdiklat. Di penghujung acara, Kepala BPPK menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan pembelajaran yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan DJPK maupun di unit stakeholder di daerah, seperti perlunya team teaching pada pembelajaran yang bersifat strategis dan terintegrasi yang disinergikan dengan penyelesaian tugas dan fungsi DJPK. Hal ini merupakan komitmen bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan AKP. (her/lar)

Layanan Informasi Unit

Hubungi Kami

Layanan Pengaduan