home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Sub Menu 1
Sub Menu 2
Sub Menu 3
Sub Menu 4
Sub Menu 5
Pelatihan Treasury Management Representative Untuk Memenuhi Tuntutan Pelayanan Kepada Satker
Balai Diklat Keuangan Yogyakarta
Selasa, 10 September 2019 07:05 WIB
[Yogyakarta] 10September 2019.Dalam meningkatkan pelayanan secara profesional dan lebih baik kepada para satuan kerja, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengirim para pegawainya untuk mengikuti Pelatihan Treasury Management Representative agar mampu dan memiliki pengetahuan yang memadahi dalam hal pengelolaan keuangan negara, pengelolaan keuangan BLU, dan pertanggungjawaban APBN.
Selain itu juga agar para pegawainya dapat memahami aplikasi-aplikasi dibidang perbendaharaaan negara. Oleh karena itu pelatihan ini terselenggara didasarkan pada analisis kebutuhan pembelajaran dari DJPb, berdasarkan analisis tersebut dibutuhkan para pegawai yang memiliki kompetensi untuk memberikan penjelasan terkait dengan treasury atau melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis atas pelayanan perbendaharaan kepada satuan kerja dari unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan, Bekti Utami berkesempatan untuk membuka secara resmi pelatihan ini didampingi oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta, Casuri.
Sebelum dibuka secara resmi oleh Bekti Utami, Casuri menyampaikan laporan penyelenggaraan terkait dengan pelaksanaan pelatihan ini yang mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk melaksanakan tugas terkait pemenuhan tuntutan pelayanan kepada satuan kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara. Dengan mengikuti pelatihan ini, maka setelah kembali ke kantor peserta diharapkan mampu mendiskusikan dan mengimplementasi paket peraturan perundang-undangan keuangan negara dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan BLU, paket peraturan peraturan perundang-undangan bidang pertanggungjawaban APBN, mensimulasikan aplikasi dibidang perbendaharaan negara, pengembangan profesi, serta para peserta dapat menerapkan dasar-dasar penelitian dan analitcal thinking.
Pelatihan ini diikuti oleh 37 (tiga puluh tujuh) peserta yang berasal dari para pegawai dilingkungan DJPb. Sebagian peserta berasal dari luar pulau jawa, sehingga peserta diharapkan selain mendapatkan ilmu tentang treasury juga dapat belajar tentang sosio kultural.
“Mumpung di Jogja, Bapak/ibu bisa mendalami budaya dan keistimewaan Jogja. Sehingga di samping kompetensi terkait treasury-nya bertambah, kompetensi sosio kultural sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara (ASN) juga bertambah”, ucap Casuri
Setelah selesai membacakan laporan penyelenggaraan, dilanjutkan sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan, Bekti Utami.
Dalam sambutannya Bekti (sebutan akrab Bekti Utami) menyampaikan bahwa dengan adanya pelatihan Treasury Management Rrepresentative ini, kedepan perubahan organisasi akan lebih banyak memberikan penyuluhan.
“Sesuai dengan UU ASN tahun 2014, organisasi kita menuntut bagi seluruh ASN bisa lebih berkembang, mengembangkan diri secara profesional melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada ASN. Ke depan, nanti sistem yang ada tidak lagi struktural yang besar tetapi minim struktural kaya fungsi. Dengan adanya pelatihan Treasury Management Rrepresentative ini, ke depan perubahan organisasi akan lebih banyak memberikan penyuluhan. Dan fungsi-fungsi treasury itulah yang akan menjadi tugas bapak/ibu untuk memberikan pembelajaran kepada stakeholder-stakeholder kita sehingga dalam pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik”, ucap Bekti.
Pelatihan ini akan diselenggarakan selama 4 (empat) hari mulai hari ini tanggal 10 sampai dengan 13 September 2019 dan bertempat di Aula BDK Yogyakarta.
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik