Artikel :: Studi Kasus Pemungut Pajak Belanja Instansi Pemerintah

Studi Kasus Pemungut Pajak Belanja Instansi Pemerintah

Balai Diklat Keuangan Pontianak

Senin, 27 Mei 2024 10:18 WIB

Oleh:

Mukhtaromin

Widyaiswara Ahli Madya

Balai Diklat Keuangan Pontianak

Pengantar

Selama puluhan tahun, pemungutan pajak terkait belanja negara menganut witholding system. Pihak ketiga selaku pemungut pajak atas belanja negara selama ini adalah Bendahara Pengeluaran untuk belanja  melalui mekanisme UP, serta PPSPM dan KPPN untuk belanja secara LS. Sampai akhirnya terbit Peraturan Menteri Keuangan No.231 Tahun 2019, di mana diatur bahwa atas belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), ditetapkan Pihak Penyedia sebagai pemungut PPN dan PPh Pasal 22-nya. Ketentuan ini diperluas dengan PMK No.58 Tahun 2022, atas belanja menggunakan UP kepada penyedia yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), seperti toko daring LKPP, maka pemungut pajaknya adalah Penyedia/marketplace yang dalam PMK tersebut dinamakan Pihak Lain.

Balai Diklat Keuangan melakukan pengadaan ATK untuk keperluan pelatihan klasikal melalui marketplace X yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah sebesar Rp.22.200.000,00 (harga termasuk PPN) pada tanggal 10 Juli 2023.

Berapa pajak yang terutang dan bagaimana pemungutan pajaknya atas pembayaran belanja yang dilakukan oleh Balai Diklat Keuangan tersebut jika kondisinya sebagai berikut:

<ol>
	<li style="text-align: justify;">Pembayaran menggunakan UP tunai</li>
	<li style="text-align: justify;">Pembayaran menggunakan UP KKP</li>
	<li style="text-align: justify;">Pembayaran menggunakan mekanisme LS.</li>
	<li style="text-align: justify;">Pembayaran dilakukan terhadap rekanan pemerintah yang masuk dalam kategori WP </li>
</ol>

<ol style="list-style-type:upper-alpha">
	<li style="text-align:justify">Perhitungan Pajak Terutang</li>
</ol>

Atas pembayaran pengadaan barang kepada penyedia pada marketplace X, secara umum dikenakan PPh pasal 22 karena terkait pengadaan. Berbeda dengan tarif PPh pasal 22 pada umumnya yang sebesar 1,5%, pada pengadaan barang melalui SIPP tarif PPh-nya sebesar 0,5%. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan pasal 6, yaitu (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Selain itu juga dikenakan PPN karena barang yang dibeli termasuk kategori barang kena pajak. Tarif PPN sama dengan tarif PPN pada umumnya yaitu sebesar 11%. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 100/111 x Rp22.200.000,-

= Rp20.000.000,-

= Rp20.000.000,- x 11%

= Rp2.200.000,-

= Rp20.000.000,- x 0,5%

= Rp100.000,-

Jadi atas pembayaran tersebut pajak terutangnya adalah PPN sebesar Rp2.200.000,- dan PPh pasal 22 sebesar Rp100.000,-.

<ol start="2" style="list-style-type:upper-alpha">
	<li style="text-align:justify">Pemungutan Pajak Terutang</li>
</ol>

(1) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.. (5) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pihak Lain.

<ol start="2">
	<li style="text-align:justify">Pembayaran menggunakan UP KKP</li>
</ol>

Pada pembayaran menggunakan UP KKP, berlaku ketentuan yang sama dengan pembayaran menggunakan UP tunai. Dalam PMK 58/PMK.03/2022 Pasal 5 ayat (3), Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut atas pembayaran kepada Rekanan baik menggunakan kartu kredit pemerintah maupun cara lainnya dalam mekanisme Uang Persediaan.

<ol start="3">
	<li style="text-align:justify">Pembayaran menggunakan mekanisme LS</li>
</ol>

Jika pembayarannya menggunakan LS, maka pemungut pajaknya adalah KPPN. Pemotongannya pada saat penerbitan SP2D, atas SPM LS yang diajukan oleh PPSPM. Hal ini diatur dalam PMK 58/PMK.03/2022 pasal 5 dan pasal 7. Dalam  pasal 5 ayat (5), Pihak Lain tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas: b. pembayaran sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa, dan/ atau persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan oleh Rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.

<ol start="4">
	<li style="text-align:justify">Pembayaran dilakukan terhadap rekanan pemerintah yang masuk dalam kategori WP tertentu.</li>
</ol>

Penutup

Daftar Pustaka

<ol>
	<li style="text-align:justify">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.</li>
	<li style="text-align:justify">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan. </li>
	<li style="text-align:justify">Bahan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022.</li>
</ol>

Layanan Informasi Unit

DOKUMEN PUBLIK