Artikel :: Mengenal Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

Mengenal Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

Balai Diklat Keuangan Pontianak

Kamis, 23 November 2023 15:37 WIB

Mukhtaromin - Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keuangan Pontianak

Latar Belakang RPATA

Prinsip pembayaran atas beban APBN mensyaratkan serah terima barang/jasa terlebih dahulu baru pembayaran boleh dilakukan. Pada akhir tahun anggaran, kadang serah terima pekerjaan baru dapat dilakukan pada akhir Desember, sementara batas waktu pengajuan SPM LS ke KPPN dibatasi hanya sampai pertengahan Desember. Selama ini pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai sampai batas waktu pengajuan SPM pada akhir tahun dilakukan dengan cara melampirkan surat jaminan/bank garansi pada SPM atas pekerjaan yang belum diserahterimakan.

Atas dasar SPM beserta jaminan bank garansi tersebut selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D yang dananya langsung ditranfer ke rekening Penyedia. Sedangkan bank garansinya disimpan oleh KPPN sebagai jaminan yang akan dikembalikan jika pekerjaan telah diserahterimakan atau dicairkan jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Praktik tersebut ternyata memberatkan pihak Penyedia karena harus menyediakan dana sebagai jaminan sebesar sisa pekerjaan. Di pihak lain penyimpanan dan pencairan bank garansi juga menambah beban KPPN yang mulai bergeser perannya menjadi chief treasury and financial advisor.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan baru sebagai pengganti praktik bank garansi, yaitu RPATA rekening penampungan akhir tahun anggaran. RPATA akan mulai diberlakukan pada akhir tahun anggaran 2023 ini. Latar belakang penggunaan RPATA adalah sebagai berikut:

<ul>
	<li style="text-align:justify">Menjaga prinsip pembayaran atas beban ABN dilaksanakan setelah barang/jasa diterima, sehingga dilakukan penyempurnaan tata cara pembayaran pada akhir TA yang tahun-tahun sebelumnya menggunakan bank garansi sebagai jaminan. </li>
	<li style="text-align:justify">Mekanisme Bank Garansi meskipun sudah dilaksanakan cukup lama dan telah dilakukan berbagai penyempurnaan namun demikian belum dapat menghilangkan risiko terlambat pencairan atau bahkan tidak dapat dicairkan bank garansi (hilang/berkurangnya uang negara). </li>
	<li style="text-align:justify">Eksistensi KPPN lebih mengedepankan analisis berbasis data dan mendukung Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE), sehingga tugas yang berisiko (terjadi hilang/berkurangnya uang negara) dan bukan merupakan tupoksi utama harus diganti dengan tugas yang lebih baik. </li>
	<li style="text-align:justify"><a name="_Hlk150331230">Mekanisme rekening penampungan lebih mencerminkan belanja negara yang efektif dan pengelolaan kas Negara yang efisien dan prudent, sesuai dengan best practices</a>. </li>
	<li style="text-align:justify">Dengan perkembangan aplikasi dan teknologi Informasi, dimungkinkan mekanisme rekening escrow yang saat ini sudah diterapkan pada TNI dan Kemhan dapat diperluas dengan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan.</li>
</ul>

Pengertian RPATA

Menurut PMK Nomor 109/PMK.05/2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pembukaan rekening penampungan diawali dengan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku koordinator KPPN menyampaikan permohonan pembukaan RPATA kepada Direktur PKN selaku Kuasa BUN Pusat dalam rangka pelaksanaan pembayaran pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Selanjutnya Direktur PKN menyampaikan surat permintaan pembukaan RPATA kepada kepala departemen pada Bank Indonesia yang menangani jasa perbankan dan/atau operasional tresuri khususnya untuk Pemerintah. RPATA dibuka dengan nama Rek Lain BI RPATA. RPATA merupakan 1 (satu) rekening yang digunakan untuk menampung dana atas transaksi dari seluruh Satker untuk membayar pekerjaan.

Manfaat RPATA

Sebagai rekening penampungan, RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan sebagaimana dimaksud merupakan pekerjaan yang:

<ul>
	<li style="text-align:justify">direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan </li>
	<li style="text-align:justify">penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran.</li>
</ul>

Mekanisme rekening penampungan dipandang lebih mencerminkan belanja negara yang efektif dan pengelolaan kas Negara yang efisien dan prudent, sesuai dengan best practices.  Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan adanya RPATA adalah:

<ul>
	<li style="text-align:justify">Menjaga prinsip periodisitas anggaran dari 1 Januari-31 Desember;</li>
	<li style="text-align:justify">Menjaga prinsip pengeluaran negara, pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima;</li>
	<li style="text-align:justify">Mengurangi resiko kerugian negara akibat bank garansi gagal dicairkan karena bank garansi palsu ataupun terlambat diklaim;</li>
	<li style="text-align:justify">Menghindari keterburu‐buruan dalam proses serah terima, sehingga SOP serah terima barang/jasa dapat dilakukan dengan baik;</li>
	<li style="text-align:justify">Penyedia barang/jasa terbebaskan dari beban pembuatan garansi bank berupa kewajiban pembayaran fee/penyediaan jaminan (collateral)/ pembayaran premi;</li>
	<li style="text-align:justify">Tidak membebani KPPN untuk menatausahakan dan mencairkan Bank Garansi;</li>
	<li style="text-align:justify">Terdapat potensi pendapatan negara atas pengelolaan saldo dana di Rekening RPL‐BUN BI (Rekening Escrow);</li>
	<li style="text-align:justify">Satker dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mengonfirmasi keaslian/keabsahan dan menatausahakan bank garansi.</li>
</ul>

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Melalui RPATA

Mekanisme RPATA digunakan untuk menampung pembayaran pekerjaan kontraktual (termasuk swakelola) dan non-kontraktual darurat bencana dengan BAST tanggal 21-31 Desember 2023 dan pekerjaan yang tidak selesai dan dilanjutkan di TA berikutnya. Mekanisme pelaksanaan anggaran melalui RPATA pada Satker terdiri dari pengajuan SPM Penampungan, pembayaran atas penyelesaian pekerjaan, dan pengajuan SPM Penihilan.

<ol>
	<li style="text-align:justify">Pengajuan SPM-Penampungan</li>
</ol>

Untuk melaksanakan pembayaran pekerjaan pada akhir tahun anggaran, PPK menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaiakan dan perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023. Berdasarkan perhitungan tersebut, PPK menyusun SPP-penampungan untuk keperluan pemindahbukuan dana dari RKUN ke RPATA. SPP-penampungan menggunakan akun belanja (5xxxxx) pada sisi pengeluaran dan dipotong secara penuh dengan akun penerimaan non-anggaran (8xxxxx) pada sisi penerimaan, sehingga SPP neto bernilai Nihil. PPK menyampaikan SPP-penampungan kepada PPSPM dengan dilampiri dokumen kontrak, kartu pengawasan pembayaran, BAPP dan SPTJM.

PPSPM melakukan pengujian atas SPP-penampungan dan menerbitkan SPM-penampungan jika memenuhi persyaratan. Pengajuan SPM-penampungan oleh Satker ke KPPN dilakukan antara tanggal 14-21 Desember 2023.

<ol start="2">
	<li style="text-align:justify">Pembayaran atas Penyelesaian Pekerjaan</li>
</ol>

Pembayaran kepada Penyedia atas penyelesaian pekerjaan hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%, masa kontrak berakhir, atau batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li style="text-align:justify">Pekerjaan selesai 100%</li>
</ol>

<ul>
	<li style="text-align:justify">PPK dan Penyedia membuat BAST untuk pekerjaan yang telah selesai 100% sampai 31 Desember.</li>
	<li style="text-align:justify">Berdasarkan BAST, PPK membuat SPP-Pembayaran kepada rekening Penyedia dengan akun pengeluaran non anggaran (82xxxx) pada sisi pengeluaran, dan dipotong dengan akun penerimaan pajak (41xxxx) serta kewajiban lainnya pada sisi penerimaan.</li>
	<li style="text-align:justify">Jika SPP yang memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan SPM sesuai tanggal aktual.</li>
	<li style="text-align:justify">PPSPM mengajukan SPM-pembayaran kepada KPPN paling cepat 1 hari kerja sejak tanggal SP2D-penampungan terbit dan paling lama 5 hari kerja setelah tanggal BAST.</li>
	<li style="text-align:justify">Terhadap SPM-pembayaran yang memenuhi persyaratan, KPPN menerbitkan SPPT </li>
	<li style="text-align:justify">Atas penerbitan SPPT, Direktorat PKN melakukan PPR sebagai dasar penerbitan SP2D-pembayaran.</li>
	<li style="text-align:justify">Atas penerbitan SP2D-pembayaran, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan dropping dari RKUN ke RPKBUNP dan Bank Operasional melakukan penyaluran dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia.</li>
	<li style="text-align:justify">Atas penyeluran dana ke rekening penyedia, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN paling lama 3 hari kerja.</li>
</ul>

<ol start="2" style="list-style-type:lower-alpha">
	<li style="text-align:justify">Pekerjaan Tidak Selesai Dan Diberikan Kesempatan Ke TA Berikutnya</li>
</ol>

Pekerjaan yang tidak selesai sampai akhir TA dapat diberikan kesempatan melanjutkan penyelesaian pekerjan ke TA berikutnya paling lama 90 hari kalender, sepanjang:

<ol>
	<li style="text-align:justify">berdasarkan penelitian PPK, Penyedia diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 hari kalender;</li>
	<li style="text-align:justify">Penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan di kertas bermaterai:</li>
</ol>

Kriteria dapat dilanjutkan sampai 90 hari ke TA berikutnya:

<ul>
	<li style="text-align:justify">Kontrak TTD paling lambat 30 Nov 2023 </li>
	<li style="text-align:justify">Khusus Konstruksi minimum prestasi 50% </li>
	<li style="text-align:justify">Kontrak Tahunan / Tahun Jamak pada tahun terakhir </li>
</ul>

<ol start="2">
	<li style="text-align:justify">Seluruh PSN</li>
	<li style="text-align:justify">Tidak termasuk : alutsista TNI / pinjaman / hibah / SBN</li>
</ol>

Dalam mengambil keputusan, KPA dapat melakukan konsultasi dengan APIP K/L. Pemberian kesempatan paling banyak 2 kali sepanjang akumulasi pemberian kesempatan tidak melebihi 90 hari kalender

PPK dan Penyedia melakukan perubahan Kontrak, dengan ketentuan:

<ol>
	<li style="text-align:justify">mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan; </li>
	<li style="text-align:justify">pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; </li>
	<li style="text-align:justify">tidak boleh mengubah volume dan nilai Kontrak; </li>
	<li style="text-align:justify">memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; </li>
	<li style="text-align:justify">tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan. </li>
	<li style="text-align:justify">Perubahan Kontrak dilakukan sebelum Kontrak berakhir. </li>
	<li style="text-align:justify">Satker menyampaikan perubahan Kontrak dengan melampirkan surat pernyataan Penyedia ke KPPN paling lama 5 hari kerja setelah batas akhir Kontrak.</li>
</ol>

Jika setelah paling lama 90 hari kalender pekerjaan terselesaikan 100% diproses SPP/SPM/SP2D-pembayaran,  sedangkan pekerjaan selesai sebagian/tidak selesai diajukan SPM-Penihilan.

<ol start="3" style="list-style-type:lower-alpha">
	<li style="text-align:justify">Pekerjaan Tidak Selesai dan Tidak Diberikan Kesempatan ke TA Berikutnya</li>
</ol>

<ul>
	<li style="text-align:justify">Dalam hal KPA memutuskan tidak memberikan kesempatan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya,  KPA/PPK melakukan penilaian atas kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.</li>
	<li style="text-align:justify">Dalam hal hasil penilaian terdapat kemajuan pekerjaan, dilakukan pembayaran kepada Penyedia sesuai dengan hak-haknya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa Kontrak.</li>
	<li style="text-align:justify">Pembayaran kepada Penyedia atas prestasi pekerjaan yang telah dilakukan dilakukan melalui pembuatan, pengujian, pengajuan, dan penerbitan SPP-pembayaran, SPM-pembayaran dan SP2D-pembayaran.</li>
	<li style="text-align:justify"><a name="_Hlk150505089">Dalam hal setelah dilakukan pembayaran masih terdapat saldo dalam RPATA atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan, PPK membuat SPP-penihilan</a>.</li>
</ul>

<ol start="3">
	<li style="text-align:justify">Pengajuan SPM Penihilan</li>
</ol>

<ul>
	<li style="text-align:justify">Dalam hal setelah dilakukan pembayaran masih terdapat saldo dalam RPATA atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan, PPK membuat SPP-penihilan sebesar selisih antara nilai SPM-penampungan dengan nilai SPM-pembayaran.</li>
	<li style="text-align:justify">SPP-penihilan dibuat dengan ketentuan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (82xxxx) pada sisi pengeluaran sebesar nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan, dan dipotong dengan akun pengembalian belanja (5xxxxx) dalam hal SPM/SP2D-penihilan akan diterbitkan pada tahun anggaran berjalan atau penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (4259xx), dalam hal SPM/SP2D-penihilan akan diterbitkan pada tahun anggaran berikutnya, pada sisi penerimaan, sehingga SPP neto bernilai nihil.</li>
	<li style="text-align:justify">Terhadap SPP-penihilan yang memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM-penihilan.</li>
	<li style="text-align:justify">PPSPM menyampaikan SPM-penihilan kepada KPPN paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa Kontrak yang paling sedikit dilampiri dengan surat pernyataan wanprestasi dan fotokopi BAPP.</li>
	<li style="text-align:justify">Terhadap SPM-penihilan yang memenuhi persyaratan, KPPN selaku Kuasa BUN Daerah menerbitkan SP2D-penihilan.</li>
	<li style="text-align:justify">Berdasarkan SP2D-penihilan, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN atau rekening lainnya milik BUN paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal SP2D-penihilan terbit.</li>
</ul>

Simulasi RPATA di Akhir Desember 2023

RPATA adalah rekening untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 10/PB/2023 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023, batas waktu pengajuan SPM-LS Kontaktual BAST/BAPP adalah tanggal 21 Desember 2023. Jadi RPATA digunakan untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan dengan BAST/BAPP antara tanggal 21-31 Desember 2023.

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No.10/PB/2023 pada tanggal 21 Desember 2023 terdapat 2 jenis SPM, yaitu SPM atas BAST 15-20 Desember 2023 dan BAST 21-31 Desember 2023. Jenis SPM yang pertama akan diterbitkan SP2D LS yang dananya langsung ditransfer ke Penyedia. Sedangkan jenis SPM yang kedua inilah yang akan diterbitkan SP2D-penampungan yang dananya akan ditransfer ke RPATA.

Atas pekerjaan yang sudah di BAST-kan tanggal 21-31 Desember tersebut, pembayaran kepada Penyedia atas penyelesaian pekerjaan terdiri dari 3 variasi yaitu pekerjaan selesai 100%, tidak selesai dan putus kontrak, serta tidak selesai dan dilanjutkan sebagaimana gambar berikut:

Penutup

Untuk menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima serta mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, mulai akhir tahun anggaran 2023 dibuka Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara tanggal 21 sampai 31 Desember 2023 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya.

Dana yang tersimpan di RPATA selanjutnya akan dibayarkan jika pekerjaan selesai 100%, masa kontrak berakhir; atau batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir. Dalam hal setelah dilakukan pembayaran masih terdapat saldo dalam RPATA atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan, dananya akan dipindahbukukan ke RKUN.

<ol>
	<li style="text-align:justify">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.</li>
	<li style="text-align:justify"><a name="_Hlk150506456">Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 10/PB/2023 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023</a>.</li>
	<li style="text-align:justify">Bahan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2023.</li>
</ol>

Layanan Informasi Unit

DOKUMEN PUBLIK