Artikel :: Belanja Bantuan Sosial Dalam Perspektif Keuangan Negara

Belanja Bantuan Sosial Dalam Perspektif Keuangan Negara

Balai Diklat Keuangan Pontianak

Rabu, 7 Februari 2024 11:36 WIB

Oleh: Mukhtaromin

Balai Diklat Keuangan Pontianak

Menjelang berlangsungnya Pemilu 14 Februari 2024 pemberitaan tentang bansos (bantuan sosial) semakin kencang. Dugaan terjadinya politisasi bansos dikarenakan pembagian bansos yang dilakukan mendekati hari pencoblosan ramai diperbicangkan baik di media massa maupun di medsos. Tulisan ini tidak akan membahas hal tersebut, namun membahas bansos dari aspek keuangan negaranya, sebagai bagian kontribusi untuk memberikan edukasi soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini sekaligus mengamplifikasi pesan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa masyarakat harus tahu bahwa bantuan sosial berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. "Masyarakat juga akan ikut tentu mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tegasnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis lalu, (2/2/2024). Dengan rasa memiliki dan mengetahui, maka akan tercipta iklim akuntabilitas, serta rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia.

Menurut beberapa literatur, tidak ada definisi yang jelas mengenai belanja bantuan sosial. Bantuan sosial sering disamakan dengan social assisstence atau social aid yang diartikan manfaat (benefit) diperoleh dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh negara atau lembaga sosial lain kepada pihak yang memiliki kerentanan (vulvenerable) sosial. Masyarakat rentan sosial adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemungkinan besar tertimpa suatu risiko sosial. Namun pengertian social assisstence bermakna luas karena termasuk pemberian langsung kepada masyarakat dan subsidi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial menurut PMK Nomor 254 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 228 Tahun 2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li style="text-align:justify; margin-left:8px">Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah.</li>
	<li style="text-align:justify; margin-left:8px">Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.</li>
	<li style="text-align:justify; margin-left:8px">Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. </li>
	<li style="text-align:justify; margin-left:8px">Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka  mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial</li>
	<li style="text-align:justify; margin-left:8px">Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.</li>
</ol>

Jika dibandingkan secara keseluruhan pengertian antara dua peraturan di atas, secara substansi tidak ada perbedaan. Meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada definisi di PMK menjadi ketentuan belanja bantuan sosial dalam Buletin Teknis.

(1) melanjutkan penyaluran bantuan sosial antara lain PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, rehabilitasi sosial untuk anak, lansia dan penyandang disabilitas, serta mendorong bantuan sosial yang adaptif dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

(2) meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial, dengan memanfaatkan hasil pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan; dan

(3) meningkatkan kualitas implementasi program termasuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat sinergi antar stakeholder

<ol>
	<li style="text-align: justify; margin-left: 8px;">Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat;</li>
	<li style="text-align: justify; margin-left: 8px;">Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut;</li>
	<li style="text-align: justify; margin-left: 8px;">Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang;</li>
	<li style="text-align: justify; margin-left: 8px;">Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-Anak dan Keluarga;</li>
	<li style="text-align: justify; margin-left: 8px;">Pemberdayaan Perempuan;</li>
	<li style="text-align: justify; margin-left: 8px;">Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;</li>
	<li style="text-align: justify; margin-left: 8px;">Bantuan Perumahan;</li>
	<li style="text-align: justify; margin-left: 8px;">Bantuan dan Jaminan Sosial; dan</li>
	<li style="text-align: justify; margin-left: 8px;">Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial.</li>
</ol>

Program perlindungan sosial dalam APBN diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Jenis bantuan sosial dalam APBN diantaranya meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)/KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, Pemerintah memberikan tambahan dan perluasan program Perlinsos pada saat terjadi pandemi, antara lain tambahan nilai manfaat Program Sembako, Bantuan Beras Bulog, dan diskon listrik yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin dan rentan.

<ol>
	<li style="text-align:justify; margin-left:8px">Perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui pemanfaatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);</li>
	<li style="text-align:justify; margin-left:8px">Mendorong komplementaritas antarprogram dengan memastikan keluarga miskin dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos;</li>
	<li style="text-align:justify; margin-left:8px">Penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan;</li>
	<li style="text-align:justify; margin-left:8px">Penguatan perlinsos sepanjang hayat melalui penguatan program bagi lansia dan disabilitas serta perlinsos yang adaptif; dan</li>
	<li style="text-align:justify; margin-left:8px">Memperbaiki desain dan kualitas implementasi perlinsos antara lain melalui reviu secara berkala besaran manfaat program perlinsos.</li>
</ol>

Grafik 1. Perkembangan Anggaran Belanja Perlinsos

Sumber: Informasi APBN Tahun 2024

<ol>
	<li style="text-align:justify">Kementerian Sosial antara lain untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM, bansos pangan sembako bagi 18,8 juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak sebanyak 38,4 ribu orang, ATENSI lansia sebanyak 32,6 ribu orang, ATENSI penyandang disabilitas sebanyak 53,8 ribu orang, dan ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebanyak 14,7 ribu orang;</li>
	<li style="text-align:justify">Kementerian Kesehatan untuk penyaluran bantuan iuran program JKN bagi 96,8 juta peserta PBI dan 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III; </li>
	<li style="text-align:justify">Kemendikbudristek dan Kemenag untuk pelaksanaan PIP bagi 20,8 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa; serta </li>
	<li style="text-align:justify">BNPB untuk penyediaan Dana Siap Pakai Bencana. </li>
</ol>

<ol>
	<li style="text-align: justify;">Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10,0 juta KPM;</li>
	<li style="text-align: justify;">Program Bansos Sembako untuk 18,8 juta KPM;</li>
	<li style="text-align: justify;">Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi 38,0 ribu anak, 32,6 ribu Lansia, serta 58,3 ribu penyandang disabilitas;</li>
	<li style="text-align: justify;">Penyaluran bantuan iuran PBI JKN untuk 96,8 juta peserta;</li>
	<li style="text-align: justify;">Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,8 juta siswa dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa;</li>
	<li style="text-align: justify;">Penyaluran Subsidi BBM sebanyak 19,58 juta kilo liter;</li>
	<li style="text-align: justify;">Penyaluran Subsidi Bunga KUR untuk 6,09 juta debitur;</li>
	<li style="text-align: justify;">Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 2,96 juta KPM.</li>
</ol>

Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial (perlinsos) mampu mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi selama masa pandemi Covid-19 serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Di tengah berbagai tantangan yang akan dihadapi di tahun 2024, Pemerintah akan terus berupaya mengoptimalkan program perlinsos untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun SDM dalam jangka panjang.

<ol>
	<li style="text-align:justify">UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024.</li>
	<li style="text-align:justify">Buku Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024.</li>
	<li style="text-align:justify">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran.</li>
	<li style="text-align:justify">PMK Nomor 254 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 228 Tahun 2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.</li>
	<li style="text-align:justify">Buletin Teknis Nomor 19 Komite Standar Akuntansi Pemerintah tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial Berbasis Akrual.</li>
	<li style="text-align:justify">Informasi APBN Tahun Anggaran 2024.</li>
	<li style="text-align:justify">https://www.cnbcindonesia.com/news/20240202145842-4-511199/sri-mulyani-tegaskan-rakyat-perlu-tahu-asal-sumber-uang-bansos</li>
</ol>

Layanan Informasi Unit

DOKUMEN PUBLIK