Lewati ke konten
BPPK Kementerian Keuangan
Artikel

ANALISA IMPLEMENTASI STRATEGI PENGUATAN LOCAL TAXING POWER

Balai Diklat Keuangan Pontianak

Oleh: Arfin (Widyaiswara Ahli madya BDK Pontianak)

 

Local Taxing Power

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan (Kaho, 2010). Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut. Data realisasi PAD seluruh provinsi tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Seluruh Provinsi Indonesia

Jenis Penerimaan

2021

2022

2023

Pendapatan Asli Daerah

166.453.448.026.430,00

191.136.247.640.000,00

201.702.080.367.000,00

  1. Pajak Daerah

138.852.980.890.050,00

164.364.211.198.000,00

167.287.947.552.000,00

  1. Retribusi Daerah

1.359.717.102.771,00

1.343.105.966.000,00

2.008.202.191.000,00

  1. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.897.015.323.840,00

4.949.276.427.000,00

6.784.558.003.000,00

  1. Lain-lain PAD yang Sah

22.343.734.709.775,00

20.479.654.049.000,00

25.621.372.621.000,00

Sumber:
BPS (2023)

Pada tahun 2023 target PAD Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3.258.973.924.524,00 (setelah perubahan) dan realisasi yang dicapai sebesar 3.222.528.989.836,40 atau 98,88%  (Bapenda Kalbar, 2024), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat termasuk kategori Menuju Kemandirian, sedangkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat termasuk dalam kategori Belum Mandiri (DJPB Kalbar, 2023).  Rasio Derajat Ketergantungan Kalimantan Barat termasuk ke dalam kategori Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah yang “sangat tinggi” dengan nilai ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat sebesar 74,58% (DJPB Kalbar, 2023).

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah sebagai sumber PAD itu belum mampu untuk pendanaan infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya.

Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap PDRB (local tax ratio) secara nasional tahun 2017-2019 berada pada angka 1,42%. Pada masa pandemi yakni tahun 2020, local tax ratio (LTR) turun menjadi 1,2% (DJPK, 2022). Local tax ratio kabupaten/kota secara nasional hanya mencapai angka 1,3% tahun 2022 Setidaknya daerah perlu mencapai LTR sebesar 3% untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja didaerahnya tanpa perlu menggantungkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Bali dan Nusa Tenggara memiliki nilai LTR sebesar 3,23% pada tahun 2023 (Elena, 2023), sedangkan LTR Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat paling tinggi hanya sebesar 1,22% (DJPB Kalbar, 2023).

 

Grafik 1

Perkembangan Local Taxing Ratio Pemerintah Provinsi & Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Kalbar

Sumber:DJPB Kalbar (2023)

Pada kasus Kalimantan Barat, salah satu penyebab rendahnya pungutan Pajak Daerah disebabkan karena basis penerimaan pajak yang sedikit, hanya sekitar 40% dari basis penerimaan yang tersedia, bahkan pada beberapa kabupaten/kota, salah satu penyumbang terbesar dari PAD didominasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPADyS), sebagai contoh Kabupaten Mempawah, Landak, Sambas, Bengkayang, dimana LLPADyS yang ada hampir mendekati 63%. Penyebab lain dari rendahnya penerimaan dari PDRD di daerah adalah tren penurunan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kalbar akibat masih banyaknya objek yang berada di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sebesar Rp10 juta sehingga tidak bisa dikenakan pajak (DJPB Kalbar, 2023).

Rendahnya LTR di Indonesia menjadi salah satu latar belakang disusunnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) (JDIH BPK, 2023). Undang-Undang HKPD ini disusun dengan tujuan untuk memberikan regulasi yang cukup baik untuk pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas (Darmawan, 2023).

UU HKPD membawa 4 (empat) pilar utama penurunan ketimpangan vertikal maupun horizontal. Salah satu pilar dalam penyusunan UU HKPD yaitu penguatan local taxing power. Pilar ini memberikan pijakan bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (Widjaya, 2024).

Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan bersama-sama saling membantu bagaimana daerah dapat meningkatkan local taxing power, sebagaimana diketahui masih banyak daerah yang mempunyai potensi besar, namun masih rendahnya local taxing power di sebagian besar daerah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan pajak; rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak; serta kurangnya efektivitas pengawasan dan pengendalian pajak (DJPK, 2022).

Guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan pajak dan retribusi yang telah diatur dalam UU HKPD, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD).

Strategi peningkatan PAD menjadi fokus utama dalam PP KUPDRD. PP KUPDRD mengatur aspek pengelolaan pajak dan retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan seperti pendataan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran pelaporan, serta pengaturan lainnya. Selain itu, juga diatur mengenai pelaksanaan bagi hasil pajak dan penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya.

PP KUPDRD menghadirkan sejumlah perubahan dan penyesuaian dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.    

PP KUPDRD menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah, contohnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembagian Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

 

Strategi Peningkatan PAD

Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendorong modernisasi administrasi perpajakan di lingkup Pemerintahan Daerah (Antara Kalbar, 2023), sebagai berikut:

  1. Optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah dengan memanfaatkan data bersama antara pusat dan daerah dalam meningkatkan local taxing power.
  2. Meningkatkan bimbingan dan supervisi terhadap modernisasi administrasi perpajakan daerah.
  3. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan teknis dari sumber daya manusia (SDM) perpajakan daerah.
  4. Kolaborasi memanfaatkan data informasi dan sistem digital. Kementerian Keuangan menyempurnakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system guna menciptakan infrastruktur perpajakan pusat dan daerah yang lebih efektif. Manfaat dari core tax system yaitu untuk mengoptimalkan layanan dan pengawasan terhadap para wajib pajak. Melalui core tax system tercipta sebuah sistem yang terintegrasi sehingga mengurangi beban pekerjaan manual, mendorong lebih produktif, serta adanya peningkatan kapabilitas pegawai.

Said memberikan panduan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan strategi peningkatan PAD yang tepat (Government Learning Centre, 2023), sebagai berikut:

  1. Syarat:
  1. Kepemilikan data wajib pajak dan item yang valid.
  2. Data baru kuantitatif dan keterjangkauan dinas penghasil.
  3. Selalu mencari inovasi baru, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur; Peraturan Walikota, Peraturan Bupati yang usang harus dievaluasi.
  4. Mau belajar, mencontoh yang sudah ada; dan mau ambil risiko.
  5. Kerja sama produktif stake holders utama.
  1. Standar Operasional:
  1. Bekerja dengan tolok ukur keberhasilan yang jelas.
  2. Coba rewards and punishment terbuka.
  3. Beri evaluasi dan shock therapy, inspeksi mendadak optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan personel teknis dan sewa pasukan muda kalau perlu. 
  4. Pemanfaatan information technology.
  5. Memberantas penyimpangan walaupun kecil.

Said juga menjelaskan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pajak daerah (Government Learning Centre, 2023), sebagai berikut:

  1. Perbaiki data wajib pajak.
  2. Sesuaikan besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), dan menghitung ulang potensi.
  3. Tambah personel, juru tagih, juru taksir, dan satuan polisi pamong praja.
  4. Perbaiki peralatan yang kurang mutakhir, telusuri apa yang kurang.
  5. Lakukan sistem denda.
  6. Kejar wajib pajak dengan cara lain.
  7. Perbaiki regulasi usang dan lemah.
  8. Mengkaji peraturan baru, belajar, dan training.

Said menguraikan langkah terobosan dalam meningkatkan pendapatan kabupaten/kota (Government Learning Centre, 2023) sebagai berikut:

  1. Pembuatan tim dan penerapan segi kewilayahan dan cluster. Tim dipimpin oleh seorang pengawas, 2 (dua) orang koordinator dan 10 (sepuluh) orang relawan.
  1. Data eksisting perusahaan dan perseorangan yang memiliki usaha hotel, restoran, dan cafe.
  2. Data eksisting pendapatan dan potensi baru yang belum terkumpul.
  3. Data eksisting retribusi dan pendapatan potensi atau penelitian ulang.
  4. Terjunkan tim regulasi.
  5. Terjunkan penghitungan minimal dan maksimal.
  6. Terjunkan tim auditing tentang potential lost.
  7. Tawarkan sistem pembayaran bulanan konvensional.
  8. Tawarkan information technology dan self-assessment dengan personel gabungan.
  9. Buat regulasi baru Badan Pendapatan Daerah atau Peraturan Walikota.
  1. Reformulasi dan integrasi pajak daerah.
  1. Berbasis sinkronisasi data.
  2. Pembentukan tim dan bekerjanya tim secara terpadu.
  3. Kerja sama dengan kepolisian, otoritas pajak, asosiasi notaris, asosiasi hotel dan restoran.
  4. Super team lead by walikota, super team di UPT, dan tim teknis di lapangan.
  5. Pembuatan tim untuk pengembangan program dan capaian.
  1. Pelajari kota-kota yang pertumbuhannya PAD nya signifikan.
  1. Telaah dan evaluasi peraturan yang telah ada.
  2. Upgrade target dan inovasi pajak daerah.
  3. Meningkatkan SDM outsourcing, SDM IT, SDM Dinas, dan SDM UPT.
  1. Untuk mengejar target terbaik:
  1. Pelajari focal point dan problemnya.
  2. Keberanian mengajukan lompatan.
  3. Pendataan yang cepat dan berkualitas.
  4. Mencoba cara terbaru yang bisa melompati capaian.
  5. Bukan hanya pekerjaan rutin biasa, sisir setiap daerah dan objek.
  6. Evaluasi pricing.

Agar lebih mudah dipahami bagaimana strategi meningkatkan pajak daerah, maka disajikan secara visual pada gambar di bawah ini.

 

Gambar 1

Memecahkan Masalah Pajak Daerah

Sumber: Government Learning Centre (2023)

 

Strategi peningkatan PAD berupa inkronisasi dan penyelarasan data wajib pajak dan objek pajak; penghitungan potensi; penyesuaian data baru; perbaikan regulasi, telah berhasil diterapkan di Kabupaten Kediri, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Malang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

 

Tabel 2

Realisasi APBD Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Tahun

APBD

Kabupaten Kediri

 

 

 

2013

180 miliar

2014

295 miliar

2015

314 miliar

2016

339 miliar

2017

534 miliar

2018

453 miliar

Kabupaten Tuban

2017-2018

- 220 miliar

2019

90 miliar

Kabupaten Bojonegoro

2018-2020

APBD Terbesar Kedua di Jatim

Kota Malang

2013

180 miliar

2014

190 miliar

2015

220 miliar

2016

334 miliar

2017

450 miliar

2018

470 miliar

Sumber: Government Learning Centre (2023)

 

Progress kesiapan daerah dalam penguatan local taxing power pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

 

Tabel 3

Reviu Kesiapan Daerah dalam Penguatan Local Taxing Power

pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

 

No.

Komponen Checklist

Tantangan

Strategi Implementasi

1.

Raperda PDRD sesuai dengan UU HKPD

  1. Peraturan Pemerintah (RPP) belum tersedia, apabila Raperda yang telah disahkan menjadi Perda bisa saja tidak sesuai dengan PP/RPP.
  2. Peraturan harus dalam satu peraturan (untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah), namun dengan belum ditetapkannya PP menyebabkan Pemda masih ragu untuk menetapkan Perdanya.
  1. Penyusunan Raperda lebih awal.
  2. Pembahasan Raperda telah dilaksanakan sejak tahun 2022.
  3. Perlunya ruang kompromi antara Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah.

2.

Skenario Opsen Pajak Daerah dan Dampaknya Terhadap PAD APBD Provisi dan Kabupaten/ Kota

  1. Dilema dalam penentuan tarif pajak oleh pemerintah provinsi agar tidak menambah beban wajib pajak dan juga tidak menurunkan pendapatan daerah.
  2. Penurunan penyediaan infrastruktur pemerintah daerah karena terjadi penurunan pendapatan daerah.
  3. Kemungkinan terjadi keberatan dari wajib pajak terhadap pokok pajak karena terjadi kenaikan pokok pajak.
  4. Masih perlunya penyesuaian dalam kesiapan terhadap sistem/infrastruktur mekanisme opsen pajak.
  1. Sudah dilaksanakan pertemuan awal, namun teknis opsen pajak kepada pemerintah kab/kota belum dibahas secara lebih lanjut.
  2. Penerimaan opsen pajak (bagi hasil pajak kepada kab/kota) setiap wajib pajak akan langsung disetorkan kepada pemerintah kab/kota melalui sistem.
  3. Sudah dilakukan skenario opsen pajak telah ditetapkan 66% (sesuai dengan peraturan pemerintah pusat). Mekanisme tersebut menyebabkan penyesuaian dalam pengenaan pajak kepada wajib pajak agar pendapatan pemerintah daerah tidak mengalami penurunan.
  4. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota mengenai opsen pajak mengenai pembagian hasil pajak daerah perlu dilakukan sehingga masing-masing pemda secara aktif dapat mengembangkan pendapatannya (adanya mekanisme reward and punishment).

3.

Skenario Perluasan

Basis Pajak Daerah

  1. Perluasan basis pajak daerah (jenis pajak) dibatasi oleh UU yang mengatur.
  2. Database objek yang dapat dikenakan pajak yang ada di seluruh Kalbar kurang update.
  3. Penguatan peran petugas pajak daerah (kapasitas dan kompetensi) masih perlu ditingkatkan.
  1. Perlunya koordinasi dengan dinas terkait untuk perbaikan database dan pengecekan lapangan perlu dilakukan untuk pendataan ulang asset yang dikenakan pajak seperti alat berat.
  2. Perlunya peningkatan kapabilitas (kapasitas dan kompetensi) pemungut pajak daerah (kerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan).

4.

Skenario

Penyederhanaan

Retribusi Daerah

  1. Hilangnya jenis Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair karena tidak lagi tercantum dalam UU HKPD terbaru.
  2. Berdasarkan UU HKPD, objek pajak juga turut dibatasi, sehingga tidak fleksibel dalam penerapannya.

Penyesuaian dengan

UU baru yang berlaku.

5.

Isu Strategis Lainnya

Terkait Penguatan Local

Taxing Power

Kompetensi petugas pajak daerah pemerintah daerah

baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota belum cukup sehingga masih

mengalami kesulitan dalam

melakukan pemungutan pajak daerah.

  1. Perlu adanya penambahan opsen pajak untuk kabupaten/kota maupun pemprov.
  2. Daerah diberikan ruang untuk mengusulkan pengembangan jenis retribusi daerah khususnya terkait dengan ciri khas lokal daerah. Contoh: Arwana Merah di Kapuas Hulu. Apakah karena sudah diambil pajaknya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, retribusi tidak dapat ditarik oleh pemda, sementara yang diperjual-belikan di pasar merupakan Arwana Merah hasil budidaya dari daerah itu sendiri.
  3. Kolaborasi untuk meningkatkan pajak daerah melalui fasilitasi sharing data maupun sharing knowledge antara petugas pajak pemerintah pusat dan juga pemda, sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak.

Sumber: DJPB Kalbar (2023)

 

Pajak Rokok

Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pajak Alat Berat (PAB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan (PAP); Pajak Rokok; dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB). Salah satu sumber Pendapatan Daerah Asli (PAD) Pemerintah Daerah yang potensial adalah pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok, meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok. Yang dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Saat terutang pajak rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak rokok dengan tarif pajak rokok.

Hasil penerimaan pajak rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota. Pajak rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Hasil penerimaan atas jenis pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya. Hasil penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

Provinsi Kalimantan Barat hanya mempunyai 1 (satu) pabrik rokok hasil tembakau yang terletak di Kabupaten Bengkayang yakni PT Borneo Twindo Group. Industri rokok di Kalimantan Barat, menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya peredaran rokok ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Rokok ilegal beredar luas di Kalimantan Barat dengan berbagai macam merek, bahkan dijual bebas di warung kaki lima pinggir jalan, kecuali ketika mendengar informasi razia rokok, maka pada saat itu rokok tersebut disembunyikan (Aqsori, 2024).

Beberapa gudang milik HNK dan AUI diduga berisi rokok tanpa pita cukai dari berbagai merek seperti Janda, Kalbaco, Brand, Red, Toracino, dan LA Bold, yang siap diedarkan di masyarakat. Kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kalimantan Barat semakin memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum dan Bea Cukai seolah-olah tak berdaya (Butol Post, 2024).

Dalam rangka memberantas peredaran rokok ilegal, maka perlu dilakukan kegiatan penegakan hukum, minimal berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok illegal dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

 

Daftar Pustaka

Buku

Kaho. (2010). Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

 

Laporan

Bapenda Kalbar. (2024). Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2023. Kalimantan Barat: Bapenda Kalbar.

DJPB Kalbar. (2023). Kajian Fiskal Regional Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2023. Kalimantan Barat: DJPB Prov. Kalbar.

DJPK. (2022). Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah: Peningkatan Lokal Taxing Power. Jakarta: DJPK.

 

Artikel Internet

Antara Kalbar. (2023, Oktober 03). Diperlukan Modernisasi Guna Tingkatkan Penerimaan Pajak Daerah. Retrieved from https://kalbar.antaranews.com/ berita/550830/diperlukan-modernisasi-guna-tingkatkan-penerimaan-pajak-daerah

Aqsori. (2024, Maret 22). Rokok Ilegal Tanpa Cukai Marak Beredar di Pontianak. Retrieved from https://www.rri.co.id/daerah/602827/rokok-ilegal-tanpa-cukai -marak-beredar-di-pontianak

BPS. (2023, Desember 22). Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan [Rincian 2022] (Rupiah), 2021-2023. Retrieved from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE4MCMy/ realisasi-penerimaan-pemerintah-provinsi-seluruh-indonesia-menurut-jenis-penerimaan--rincian-2022---rupiah-.html

Butol Post. (2024, September 15). Miris! Mafia Rokok Ilegal di Kalimantan Barat Tak Tersentuh Hukum. Retrieved from https://buol.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-3458565699/miris-mafia-rokok-ilegal-di-kalimantan-barat-tak-tersentuh-hukum

Darmawan. (2023, Juli 18). Kebijakan Undang-Undang HKPD (Part 2) Mendorong Local Taxing Power . Retrieved from https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/ knowledge/kebijakan-undang-undang-hkpd-part-2-mendorong-local-taxing-power-f1f7828b/detail/

Elena. (2023, Oktober 16). Kemenkeu Soroti Rasio Pajak Daerah Rendah, Hanya 2 Daerah yang Tembus 3%. Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/ read/20231016/259/1704794/kemenkeu-soroti-rasio-pajak-daerah-rendah-hanya-2-daerah-yang-tembus-3

Government Learning Centre. (2023, Juli 01). Ulasan Prof Masud Said mengenai PP No 35 Tahun 2023. Retrieved from https://www.governmentlearning centre.id/2023/07/ulasan-prof-masud-said-mengenai-pp-no-35-tahun-2023. html

JDIH BPK. (2023, Februari). UU HKPD Sebagai Mesin Bagi Pemerintah Daerah untuk Berakselerasi. Retrieved from https://jdih.bpk.go.id/Dokumen/Artikel/ D035B178-72D4-4B84-9D6C-671B5BD854B1

Widjaya. (2024, Mei 31). Penguatan Local Taxing Power melalui Intensifikasi Pengelolaan BPHTB atas Transaksi Lelang. Retrieved from https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/17048/Penguatan-Local-Taxing-Power-melalui-Intensifikasi-Pengelolaan-BPHTB-atas-Transaksi-Lelang.html