home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Instagram
Youtube
Facebook
Daftar Aset Intelektual
Daftar Open Access BPPK
LIKEPKU
Kalender Pelatihan
LAKIP 2023
Laporan Keuangan 2023
Monika
Monika 2024
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau Melaksanakan Press Release Semester I 2020
Balai Diklat Keuangan Pekanbaru
Selasa, 21 Juli 2020 09:51 WIB
BertempatdiAula Kanwil DJPB Provinsi Riau, Kamis,16 Juli 2020 perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau melaksanakan kegiatan press release evaluasi kinerja pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2020. Acara ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap triwulan dan semester untuk memberikan gambaran utuh kepada media massa yang ada di Provinsi Riau mengenai kinerja dari setiap instansi Kementerian Keuangan. Ini merupakan komitmen dari pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan untuk memberikan layanan infomasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang pengelolaan keuangan negara.
Acara ini dipimpin oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Riau yang juga bertindak sebagai kepala perwakilan, Bapak Bahtaruddin. Acara ini berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan peserta yang boleh masuk ke dalam ruangan dibatasi. Adapun instansi yang ikut serta dalam acara ini antara lain: Kanwil DJPB Provinsi Riau, Kanwil DJP Riau dan Sumbar, Kanwil DJBC Riau, Kanwil DJKNRiau, Sumbar dan Kepulauan Riau serta Balai Diklat Keuangan Pekanbaru. Peserta pressrelease ini berasal dari berbagai media. Media cetak, media online, televisi dan stasiun radio.
Kanwil DJPB Provinsi Riau memberikan pemaparan tentang permasalahan yang menjadi isu nasional dalam pengganggaran yaitu refocusing angggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dasar hukum adalah surat edaran dari Menteri Keuangan nomor SE-6/MK/02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/ lembaga dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019.
Kanwil DJPRiaudan Sumbar memberi pemaparan tentang realisasi penerimaan dari sektor perpajakan. Dalam pemaparan tersebut terungkap bahwa penerimaan negara secara nasional mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data tahun yang lalu. Namun secara khusus untuk Provinsi Riaudan Sumbar penerimaan mendapat prestasi yang baik dengan masuk sebagai peringkat 6 secara nasional. Ini membuktikan walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19, wajib pajak tetap menjalankan kewajibannya dengan baik.
Kanwil DJKN Riau, Kepulauan Riau dan Sumbar memaparkan tentang usaha untuk mengamankan kekayaan negara yang berbentuk tanah dan bangunan.Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Negara(BPN) dalam program percepatan sertifikasi aset negara berupa tanah dan bangunan yang telah dimulai sejak tahun 2013. Harapannya pada tahun 2022 semua aset negara sudah tersertifikasi dan mempunyai status hukum yang kuat.
Kanwil DJBCRiau dalam salah satu tugasnya sebagai communityprotector kembali menegaskan bahwa akan selalu melakukan tindakan terbaiknya untuk mengatasi peredaran rokok ilegal. Rokok tanpa pita cukai ini akan membawa dampak negatif bagi industri dalam negeri dan pendapatan negara.
Balai Diklat Keuangan Pekanbaru sebagai institusi pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan di daerah juga memberikan pemaparan terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, maka sejak bulan Maret 2020, BDK Pekanbaru sudah menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan peserta pelatihan. Sebagai gantinya, maka dengan arahan dari pusat, maka untuk kegiatan pembelajaran pegawai dilakukan dengan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang bisa dilakukan dengan media online.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan media massa.Setelah sesi tanya jawab selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan ramah tamah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Riau
s
Foto bersama dengan media massa
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik