BELANJA PEMERINTAH KINI BISA PAKAI KARTU KREDIT?

[Pekanbaru] Senin, 25 Februari 2019. Pada hari ini (25/02/19) Balai Diklat Keuangan Pekanbaru melaksanakan pembukaan dua pelatihan sekaligus yaitu Pelatihan Operator Console Pajak di Graha Badnur dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN Angkatan I di Hotel Royal Asnof Pekanbaru.

Plt. Kepala Seksi Penyelenggaraan BDK Pekanbaru, Bapak Saludin Saragih, secara langsung membuka pembukaan Pelatihan Operator Console Pajak yang diikuti oleh 27 peserta. Pelatihan tatap muka yang berlangsung pada tanggal 25 Februari s.d. 1 Maret 2019 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terkait operasional komputer dan teknis pemeliharaan penanganan komputer di Direktorat Jenderal Pajak.

Suasana Pelatihan Operator Console Pajak

Ditempat yang berbeda, Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Bapak Didi Prihadi Wibowo, didampingi oleh Kepala Seksi Evaluasi BDK Pekanbaru, membuka secara langsung kegiatan Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN Angkatan I yang dihadiri oleh 31 orang peserta. Menariknya, peserta pelatihan tidak hanya berasal dari Kementerian Keuangan. Namun, terdapat 2 peserta dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta 1 peserta Kementerian Kesehatan dan 2 peserta dari Pemerintah Provinsi Riau.

Diharapkan pelatihan ini dapat membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS yang akan menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, proses belajar mengajar dilaksanakan dalam bentuk studi mandiri pada 14 s.d. 22 Februari 2019 dan tatap muka mulai tanggal 25 Februari s.d. 1 Maret 2019.

Dalam ceramahnya, Bapak Didi Prihadi Wibowo menyampaikan beberapa current issue diantaranya terkait model baru praktek pengelolaan keuangan negara yaitu penggunaan kartu kredit pemerintah (corporate credit card) untuk belanja-belanja yang dibiayai dengan mekanisme uang persediaan seperti biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas. Tagihan atas kartu kredit pemerintah ini nantinya akan dibayar oleh bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan yang dikuasainya. “Selain meminimalisasi penggunaan uang tunai (cashless), dengan pemanfaatan kartu kredit diharapkan mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan uang persediaan yang selama ini diserahkan secara tunai”, ujar Pak Didi saat menjelaskan keuntungan penggunaan kartu kredit pemerintah.

Suasana Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN Angkatan I