Berita :: Pembukaan PJJ Penguasaan Wilayah dengan Optimalisasi Media Internet dan PJJ Monitoring dan Evaluasi DAK dan Dana Desa untuk Pegawai KPPN

Pembukaan PJJ Penguasaan Wilayah dengan Optimalisasi Media Internet dan PJJ Monitoring dan Evaluasi DAK dan Dana Desa untuk Pegawai KPPN

Balai Diklat Keuangan Medan

Senin, 4 April 2022 15:20 WIB

<h1 class="ql-align-center"><img src="" width="463" style=""></h1>Kepala Balai Diklat Keuangan Medan memberikan sambutan pada pembukaan PJJ Penguasaan Wilayah dengan Optimalisasi Media Internet dan PJJ Monitoring dan Evaluasi DAK dan Dana Desa untuk Pegawai KPPN Senin (4/4), Kepala Balai Diklat Keuangan Medan, Frisda Agriani Ambarita, secara resmi membuka dua pelatihan, yaitu Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Penguasaan Wilayah dengan Optimalisasi Media Internet dan PJJ Monitoring dan Evaluasi DAK dan Dana Desa untuk Pegawai KPPN. Pada sambutannya, Kepala Balai Diklat Keuangan Medan menyampaikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menopang perekonomian akibat pandemi dengan berbagai kebijakan melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Upaya yang dilakukan pemerintah telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data BPS, pada tahun 2021 perekonomian nasional tumbuh sebesar 3,69% (lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,07%). Bangkitnya kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan barang/jasa menyebabkan peningkatan produksi sebagai respon dari dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi juga berdampak positif terhadap penerimaan perpajakan. Pada tahun 2021 merupakan tahun yang menggembirakan dari sisi kinerja perpajakan, dimana penerimaan pajak melewati 100% (atau 103,9% dari target pajak). Kebijakan umum perpajakan pada tahun 2021 juga difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pemberian insentif perpajakan kepada pelaku usaha dengan tetap mengutamakan optimalisasi penerimaan pajak. Di tengah perkembangan sosial ekonomi yang begitu pesat, tantangan ke depan dalam penerimaan pajak juga tidak ringan. Untuk itu Kemenkeu melalui DJP tetap berkomitmen untuk tetap merespon tantangan yang ada yakni dengan melakukan reformasi perpajakan.Pada tahun 2020, DJP telah melakukan reformasi tugas dan fungsi KPP Pratama dengan melakukan segmentasi terhadap wajib pajak (WP Strategis dan WP Berbasis Kewilayahan). Dengan melakukan segmentasi tersebut maka dapat dirumuskan metode pengawasan yang tepat dan efektif terhadap wajib pajak masing-masing segmen. Kepala Balai Diklat Keuangan Medan menambahkan bahwad engan adanya basis kewilayahan ini, harapannya basis pajak dapat bertambah luas sehingga penerimaan pajak dapat bertambah.  Penggalian pajak berbasis kewilayahan pun penuh dengan tantangan terutama dalam masa pandemi yang mengakibatkan terbatasnya kunjungan lapangan yang dilakukan oleh para pegawai DJP. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak yaitu melakukan pengawasan dengan mengoptimalkan penggunaan internet. Melalui pelatihan ini, Kepala Balai Diklat Keuangan Medan berharap peserta pelatihan dapat melakukan penggalian potensi wajib pajak, baik wajib pajak yang belum terdaftar maupun wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan juga peserta dapat mampu memperluas basis pajak dan mengeksplorasi profiling wilayah dan wajib pajak melalui media internet. Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Diklat Keuangan Medan menambahkan bahwa selain dari sektor perpajakan, pemerintah juga memberikan perhatian kepada pelaksanaan desentralisasi fiskal yang lebih optimal. Perhatian itu salah satunya terkait transfer dana ke daerah. Transfer dana ke daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu bentuk transfer dana ke daerah untuk mendukung daerah mencapai prioritas nasional sesuai target kinerja sekaligus juga menjaga pemerataan tingkat layan antar daerah.Dana desa juga merupakan instrumen lainnya daripada transfer dana ke daerah. Dana desa dipakai pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan sampai pelosok di seluruh Indonesia. Dana desa memiliki potensi yang luar biasa untuk mempercepat pertumbuhan desa. Diperlukan kompetensi yang memadai untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa sehingga hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan/strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana alokasi khusus dan dana desa. Melalui pelatihan ini, Kepala Balai Diklat Keuangan Medan berharap kedepannya peserta pelatihan dapat melaksanakan dan memanfaatkan monitoring dan evaluasi tersebut dengan secara optimal.

Layanan Informasi Unit

Informasi Publik

Layanan Pengaduan