UU APBN TA 2023 Ditengah Ketidakpastian Dunia

Balai Diklat Keuangan Balikpapan

Senin, 3 Oktober 2022 14:04 WIB

<p>Risiko global kini telah bergeser dari pandemi kepada tekanan ekonomi global. Tren pemulihan ekonomi masih berlanjut, namun mulai melambat di beberapa negara dan prospek ekonomi global diperkirakan semakin melemah. APBN 2023 disusun dalam kondisi ketidakpastian yang cukup tinggi akibat gejolak ekonomi global, krisis geopolitik yaitu perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan terganggunya rantai pasok dan dalam kondisi dunia yang dibayangi oleh krisis ekonomi akibat tingginya inflasi yang dipicu oleh harga komoditas utama yang tinggi. </p> <p>Arsitektur APBN tahun 2023 dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian agar mampu bertahan menghadapi gejolak perekonomian. APBN 2023 didesain tetap optimis namun dengan kewaspadaan yang tinggi untuk mengantisipasi ketidakpastian dengan kebijakan fiskal yang diarahkan pada “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi pendapatan negara untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan kesinambungan fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha tetap kondusif.</p> <p>Pemerintah akan melihat secara hati-hati komponen-komponen yang menyumbangkan Penerimaan Negara, baik perpajakan, beacukai, maupun PNBP untuk mengidentifikasi kemungkinan dinamika global yang akan mempengaruhi target penerimaan negara tahun 2023, serta akan memperkuat langkah-langkah pengamanan penerimaan. Kebijakan belanja berfokus untuk meningkatkan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau, serta tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat dari risiko ketidakpastian;</p> <p>Kebijakan subsidi pada APBN 2023 terus didorong agar lebih sasaran dan berkeadilan, namun tetap diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat serta dlakukan pada waktu yang tepat. Kebijakan subsidi terus didukung dengan akselerasi reformasi menuju sistem perlinsos sepanjang hayat dan adaptif untuk mempercepat penuruan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang. Kebijakan transfer ke daerah semakin diperkuat dengan UU HKPD dan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan serta mampu mendorong pemulihan ekonomi di daerah.</p> <p>Demi menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan jangka panjang, APBN 2023 disusun ekspansif, terarah, dan terukur dengan mengembalikan defisit di bawah 3% PDB. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pengelolaan utang yang aman dan kredibel, serta mendorong pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan proyek strategis pusat dan daerah.</p> <p>Sumber: AGENDA SETTING (3 s.d. 9 Oktober 2022) Nomor: AS-36/KLI/2022</p>