home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Instagram
Facebook
Twitter
Youtube
Layanan Informasi Publik
Daftar Informasi Publik
Layanan Informasi dan Pengaduan di BDK Balikpapan
Pembukaan Pelatihan Penilaian Sumber Daya Alam
Balai Diklat Keuangan Balikpapan
Senin, 26 Agustus 2019 10:02 WIB
[Balikpapan] Senin, 26 Agustus 2019.
"Sebagaimana anamat dari Menteri Keuangan bahwa agar DJKN sebagai unit di Kementerian Keuangan yang mempunyai salah satu tugas menilai dan mengelola kekayaan negara harus mampu mendata dan menilai kekayaan negara SDA yang ada di Indonesia. Namun dengan cakupan dan banyaknya SDA yang akan dinilai, maka perlu dilakukan upaya penilaian secara berkelanjutan yang berujung pada tercapainya laporan potensi fiskal SDA," kata Mutasim Billah, Kepala Balai Diklat Keuangan Balikpapan, dalam sambutannya pada pembukaan Pelatihan Penilaian SDA Berupa Hutan Konservasi.
Hari ini, bertempat di aula BDK Balikpapan, Pelatihan Penilaian SDA Berupa Hutan Konservasi resmi dibuka. Peserta pelatihan terdiri dari 20 orang pegawai DJKN yang tersebar di berbagai unit dan daerah. Pelatihan yang diselenggarakan hingga tanggal 30 Agustus 2019 ini bertujuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam penilaian sumber daya alam berupa sumber daya hutan konservasi secara benar sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Untuk menunjang pembelajaran, peserta juga akan peserta akan mengikuti kegiatan observasi lapangan ke sebuah hutan konservasi yang ada di wilayah Balikpapan.
Mutasim Billah berharap penyelenggaraan pelatihan ini mampu memberikan wawasan baru mengenai ilmu penilaian khususnya berupa hutan, dan dapat menjadi bekal para peserta pelatihan untuk menjalankan tugas yang semakin dinamis di masa depan kelak. "Harapan saya, Saudara mampu menggali ilmu dan pengalaman dari para pengajar, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh atas tugas pokok dan fungsi teknis DJKN khususnya dibidang penilaian kekayaan negara," tutupnya.
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik