Berita :: Menguatkan Akuntabilitas, Mengawal Program Prioritas Peran Strategis Lokakarya dalam Pengelolaan Keuangan SPPG

Menguatkan Akuntabilitas, Mengawal Program Prioritas Peran Strategis Lokakarya dalam Pengelolaan Keuangan SPPG

Balai Diklat Keuangan Balikpapan

Senin, 4 Mei 2026 14:02 WIB

~ Pelaksanaan Lokakarya Penyusunan Laporan Keuangan SPPG di Balikpapan ~

~ Pelaksanaan Lokakarya Penyusunan Laporan Keuangan SPPG di Samarinda ~

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Di balik pelaksanaan program yang menyentuh langsung masyarakat, terdapat proses administrasi dan pertanggungjawaban yang harus dijalankan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Hal tersebut menjadi fokus dalam Lokakarya Penyusunan Laporan Keuangan SPPG yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan pada 27 dan 29 April 2026 di Balikpapan dan Samarinda. Diikuti oleh 93 peserta yang terdiri atas pengawas keuangan dan akuntan SPPG dari wilayah Kalimantan Timur, serta menghadirkan Dr. Lili Khamiliyah, Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Gizi Nasional, sebagai salah satu narasumber.

Peran Lokakarya dalam Penguatan Kapasitas

Latar belakang pengelola SPPG yang beragam menjadi salah satu tantangan dalam implementasi pengelolaan keuangan di lapangan. Perbedaan tingkat pemahaman dan pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan mendorong perlunya peningkatan kapasitas secara sistematis.

Dalam konteks tersebut, lokakarya yang diselenggarakan oleh BDK Balikpapan tidak hanya berperan sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai wujud peran Kementerian Keuangan dalam memperkuat tata kelola keuangan khususnya terkait program pemerintah melalui pembelajaran yang terstruktur dan aplikatif.  Lokakarya ini juga merupakan bagian dari sinergi Kemenkeu Satu, melalui kolaborasi antara BDK Balikpapan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung penguatan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan di lapangan.

Lokakarya ini menghadirkan narasumber yang kompeten, antara lain Dr. Lili Khamiliyah selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Gizi Nasional; Windra Sulung Mahardika selaku Widyaiswara BDK Balikpapan; serta Jimmy Ariyanto selaku Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran para narasumber tersebut memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait kebijakan, konsep, dan praktik pengelolaan keuangan.

Pendekatan pembelajaran dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif peserta. Diskusi dan komunikasi dua arah menjadi metode utama dalam menggali permasalahan yang dihadapi di lapangan, sekaligus merumuskan solusi yang aplikatif. Sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mendapatkan arahan praktis terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun demikian, implementasi pengelolaan keuangan di tingkat SPPG masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman terkait proses pertanggungjawaban keuangan yang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Selain itu, peran pengawasan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan. Pengawas keuangan yang ditempatkan di lapangan berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memitigasi potensi risiko.

Dari Pembelajaran ke Implementasi

Keberhasilan lokakarya tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari tindak lanjut yang dilakukan oleh peserta di lapangan. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diimplementasikan secara langsung dalam proses pengelolaan keuangan.

“Lokakarya ini harus ditindaklanjuti dengan implementasi di lapangan,” tegas Dr. Lili Khamiliyah dalam kesempatan tersebut.

Mendorong Tata Kelola yang Lebih Baik

Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dikembangkan dan diperluas ke berbagai wilayah. Penguatan kapasitas pengelola keuangan SPPG menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program prioritas pemerintah dapat berjalan secara optimal.

Layanan Informasi Unit

Informasi Publik

Layanan Pengaduan