Artikel :: Serba-Serbi Peminjaman Barang Milik Negara

Serba-Serbi Peminjaman Barang Milik Negara

Balai Diklat Keuangan Balikpapan

Jumat, 27 Desember 2024 14:25 WIB

Pengertian dan Konsep Peminjaman BMN

Pinjam-Pakai BMN

Penggunaan Sementara BMN

Selain pinjam pakai, terdapat istilah “Penggunaan Sementara” yang secara maksud merupakan istilah lain dari peminjaman, hanya saja dalam peraturan Pengelolaan BMN, digunakan untuk mendeskripsikan bentuk optimalisasi BMN dari Pengguna Barang yang memiliki BMN tersebut (BMN yang sedang tidak digunakan) untuk digunakan oleh Pengguna Barang Lain yang memerlukan BMN tersebut guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam waktu tertentu. Penggunaan Sementara adalah bentuk optimalisasi BMN yang melibatkan dua instansi pemerintah pusat namun berbeda Kementerian/Lembaga, di mana BMN yang sedang tidak digunakan oleh satu instansi dipinjamkan kepada instansi lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Sebagai contoh Balai Diklat Keuangan Balikpapan meminjam Kendaraan Dinas Operasional yang dimiliki oleh Instansi Polda Kalimantan Timur selama 7 Bulan. Dua instansi tersebut masih merupakan instansi pemerintah pusat akan tetapi sudah berbeda Kementerian/Lembaga (berbeda Pengguna Barang). Dalam hal ini, tanggung jawab atas BMN yang dipinjamkan tetap berada pada instansi pemilik barang, sementara instansi peminjam bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembalian barang tersebut.

Utilisasi BMN

Selain istilah-istilah yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga pemakaian istilah “utilisasi” yang digunakan dengan maksud peminjaman akan tetapi melibatkan 2 (dua) subjek Unit Eselon I dalam Pengguna Barang yang sama (kementerian/Lembaga yang sama). Dalam mekanisme ini, BMN yang tidak sedang digunakan oleh satu unit eselon I dipinjamkan kepada unit eselon I lain yang memerlukan barang tersebut. Sebagai contoh Sekretariat Jenderal Kemenkeu meminjam (utilisasi) salah satu gedung kantor BDK Balikpapan dalam rangka Transit Office (TO) dalam jangka waktu tertentu. Sekretariat Jenderal maupun BDK Balikpapan merupakan instansi di bawah Kementerian yang sama, yaitu Kementerian Keuangan (Pengguna Barang yang sama). Prosedur lengkap dari utilisasi ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Perbedaan istilah dan implikasinya

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan istilah yang berbeda akan berdampak pada tanggung jawab, penatausahaan, dan prosedur peminjaman yang berbeda pula. Dalam konteks peminjaman BMN, penggunaan istilah yang lain juga akan berpengaruh terhadap tanggung jawab dan prosedur yang harus dilakukan. Misalnya, dalam mekanisme pinjam-pakai, prosedurnya melibatkan Pengelola Barang yang memberikan persetujuan untuk pinjam pakai yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau Desa. Di lain pihak, dalam prosedur utilisasi, sudah cukup dengan persetujuan dari Pengguna Barang dan tidak melibatkan Pengelola Barang.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, peminjaman Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu mekanisme penting dalam pengelolaan aset negara yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Beragam istilah seperti pinjam-pakai, penggunaan sementara, dan utilisasi mencerminkan berbagai bentuk peminjaman yang memiliki prosedur, tanggung jawab, dan pihak-pihak terlibat yang berbeda. Meskipun memiliki perbedaan, ketiga mekanisme ini sama-sama merupakan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran dan optimalisasi penggunaan BMN, baik antar-instansi pemerintah pusat, antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar-unit dalam satu kementerian atau lembaga. Dengan pemahaman yang baik mengenai istilah-istilah dan prosedur yang berlaku, peminjaman BMN dapat dijalankan dengan lebih efektif, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan menjaga akuntabilitas pengelolaan aset negara.

(Artikel Web oleh Taufik Cahyo Sudrajad Widyaiswara Madya BDK Balikpapan)

Referensi :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

PMK Nomor 334 /KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Galeri

Layanan Informasi Unit

Informasi Publik

Layanan Pengaduan