home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Instagram
Facebook
Twitter
Youtube
Layanan Informasi Publik
Daftar Informasi Publik
Layanan Informasi dan Pengaduan di BDK Balikpapan
Balai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan sebagai Transit Office Kementerian Keuangan
Balai Diklat Keuangan Balikpapan
Rabu, 3 April 2024 08:50 WIB
Perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dilakukan, tak terkecuali untuk tahun 2024. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, hingga saat akhir Desember 2023 konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 62,65% dengan target selesai pembangunan tahap 1 di tahun 2024. Perkembangan pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 78,64 persen pada tahun 2024 ini, dan ditargetkan sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024. Sebagai acuan, dalam perencanaan pembangunan IKN, ada 5 (lima) tahapan yang akan dilaksanakan, yaitu :
Dalam kesempatan lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga tengah mempersiapkan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Nusantara. Pemindahan ASN tersebut mulai dari sisi kepegawaian hingga ke tata kelola pemerintahan, yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana dengan jumlah total kurang lebih sekitar 12.000 pegawai dari 38 kementerian/lembaga secara bertahap akan dipindahkan ke IKN. Termasuk pegawai Kementerian Keuangan masuk dalam prioritas awal yang pindah ke IKN Nusantara.
Untuk mempersiapkan apabila Kementerian Keuangan sudah harus menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2024 dengan keterbatasan fasilitas yang tersedia di IKN seperti gedung kantor dan hunian bagi pegawai, maka Kementerian Keuangan memutuskan untuk menjadikan BDK Balikpapan sebagai Transit Office dan Gedung Keuangan Negara (GKN) Balikpapan sebagai Transit Office Pendukung. BDK Balikpapan merupakan salah satu satuan kerja vertikal di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), sedangkan GKN Balikpapan merupakan aset yang saat ini dikelola oleh Kantor Pengelolaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) yang seluruhnya merupakan satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
Transit office adalah sebuah istilah yang dapat diartikan sebagai ruang/bangunan/kantor yang dipakai sementara untuk digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi unit/instansi yang bersangkutan, sebelum menempati kantor yang tetap. Pada sebuah transit office biasanya tersedia alat dasar untuk bekerja, seperti meja kursi, ruangan, koneksi internet, dan lain sebagainya untuk mendukung unit instansi dapat menjalankan operasionalnya tanpa gangguan yang berarti.
Gambar: BDK Balikpapan
Penetapan BDK dan GKN Balikpapan sebagai Transit Office ini merupakan hasil pertimbangan dari beberapa kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024, yaitu kondisi :
Pertama, Kementerian Keuangan harus sudah menjalankan tugasnya dengan kondisi kepindahan seluruh pegawai kementerian yang ditugaskan ke IKN sebagaimana yang ditentukan oleh Kementerian PANRB walaupun belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan operasionalnya di IKN.
Kedua, Kementerian Keuangan harus dapat mengantisipasi apabila sebagian pegawai sewaktu-waktu berkantor di Kawasan sekitar IKN (dengan Surat Tugas/Perjalanan Dinas) untuk jangka waktu tertentu yang tidak lama.
Dengan kondisi tersebut, diperlukan penyediaan kebutuhan operasional yang bersifat sementara, sampai dengan seluruh prasarana IKN selesai 100% dan dapat digunakan untuk bekerja. Sehingga kebutuhan fasilitas baik gedung, fasilitas bekerja dan hunian urgent untuk segera dipenuhi.
Pemenuhan kebutuhan fasilitas berupa kantor kerja serta hunian tersebut juga harus mempertimbangkan waktu pemenuhan yang terbatas, konstrain terkait dengan efisiensi biaya dalam penyediaannya, serta kebutuhan fasilitas hanya untuk sementara, maka optimalisasi penggunaan aset kementerian keuangan, dalam hal ini adalah BDK Balikpapan dan GKN Balikpapan merupakan pilihan yang paling logis. Pemilihan ini juga didukung dengan ketersediaan aset Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki oleh BDK Balikpapan berupa gedung kantor untuk ruang kerja, serta hunian rumah tapak dan asrama yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja dan hunian sementara. Di dalam pelaksanaan penyiapan Transit Office, perlu diantisipasi pula resiko-resiko yang dapat timbul, di antaranya adalah terganggunya kegiatan operasional dari BDK Balikpapan dan GKN Balikpapan; keterbatasan dana yang digunakan untuk renovasi persiapan transit office, penyelesaian renovasi untuk penyiapan Transit office dan hunian sesuai jadwal, serta resiko yang lain. Dengan pemetaan resiko yang dapat timbul tersebut, diharapkan pelaksanaan Transit Office di Balikpapan ini dapat di kelola dengan baik.
Penggunaan BMN di BDK Balikpapan sebagai Transit Office dalam konsep Pengelolaan BMN merupakan salah satu strategi optimalisasi penggunaan BMN. Di dalam Pengelolaan BMN, tujuan pengadaan BMN adalah untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau kantor yang dipimpinnya. Sehingga sudah seharusnya penggunaan BMN dapat dioptimalkan semaksimal mungkin.
Ditulis oleh Taufik Cahyo Sudrajad, Widyaiswara BDK Balikpapan
Referensi
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan PP nomor 27 Tahun 2014;
https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-targetkan-pembangunan-tahap-i-ikn-nusantara-rampung-di-2024
https://bisnis.tempo.co/read/1837906/ini-progres-pembangunan-ikn-awal-2024-ada-gedung-apa-saja
https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-apa-perannya-dalam-mendukung-pembangunan-ikn
https://ekonomi.republika.co.id/berita/salj0m490/otorita-pastikan-pembangunan-ikn-konsisten-sesuai-rencana
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-inilah-skema-pemindahan-asn-ke-ikn
https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-daftar-pejabat-yang-akan-pertama-pindah-ke-ikn-dimulai-september-2024
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik