Tata Kelola TIK di Kementerian Keuangan

Pusdiklat Keuangan Umum

Selasa, 19 Maret 2019 09:43 WIB

<p style="text-align: justify;">Pada acara Pembukaan Pelatihan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Angkatan I, yang diselenggarakan pada Senin, 18 Maret 2019, Kepala Bidang Manajemen Layanan TIK, Pusintek, Rachmad Solik, menyampaikan Ceramah bertema “Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan”. Pelatihan tersebut diikuti oleh 22 peserta yang berasal dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.</p> <p style="text-align: justify;"><img style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left;" alt="TIK I" src="https://klcstatic.kemenkeu.go.id/portal-bppk-uploads/old/images/file/pusku/2019/TIK_I.jpg" height="512" width="750" /></p> <p style="text-align: justify;">Rachmad Solik, mewakili Kepala Pusintek, menyampaikan, kalau melihat kondisi Indeks e-Governance Indonesia di mata internasional, ternyata kondisi Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan masih sangat jauh dari harapan. Walaupun demikian kita berbangga diri, karena di level nasional, Kementerian Keuangan dari sisi Tata Kelola TIK adalah yang terbaik. Ukurannya karena peningkatan e-Governance sejak tahun 2012, Kementerian Keuangan selalu berada di peringkat ke-1, dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain. Bahkan Kementerian Keuangan menjadi salah satu kementerian yang selalu dikunjungi oleh kementerian/lembaga lain dalam rangka Studi Banding. Tetapi kalau dibandingkan di tingkat internasional, Kementarian Keuangan harus banyak mengejar kekurangan atau ketertinggalan, karena peringkat e-Governance di tingkat internasional baru berada di peringkat ke-107 dan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Kementerian Keuangan juga masih jauh tertinggal dari sisi tata kelola, yaitu berada di peringkat ke-8, bahkan masih di bawah rata-rata, dengan indeks 0,52.</p> <p style="text-align: justify;">Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi Kementerian Keuangan yang tidak mudah dilalui, dan kalau kita mau melakukan introspeksi diri, maka kita akan melihat beberapa kondisi infrastruktur Information Technology (IT) Kementerian Keuangan di tingkat nasional. Pertama, broadband Kementerian Keuangan belum menjangkau seluruh Indonesia. Kedua, dari sisi pengembangan aplikasi, yaitu masih banyak aplikasi yang masih duplikasi. Aplikasi yang sifatnya common application seharusnya dibuat oleh satu kementerian/lembaga untuk di-share ke kementerian/lembaga lain, sampai hari ini masih banyak dibuat oleh tiap-tiap kementerian/lembaga, bahkan dibuat oleh masing-masing Eselon II atau Eselon I, contoh sistem kepegawaian Kementerian Keuangan. Ketiga, penyediaan infrastruktur jaringan. Kementerian Keuangan yang baru mulai melakukan konsolidasi infrastruktur jaringan yang dilakukan oleh unit data pusat, dalam hal ini Pusintek, kecuali Direktorat Jenderal Pajak.</p> <p style="text-align: justify;">Kondisi di atas menunjukkan bahwa masih banyak hal yang inefisiensi dalam pengelolaan dan pengembangan IT Kementerian Keuangan. Walaupun dalam beberapa hal Kementerian Keuangan menjadi acuan negara-negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand yang telah beberapa kali melakukan Studi Banding ke Kementerian Keuangan dalam rangka pengelolaan sistem keuangan negara. Rachmad berharap Pelatihan Tata Kelola TIK ini dapat menjembatani implementasi pengembangan dan pengelolaan IT di Kementerian Keuangan yang tentunya nanti akan diimplementasikan oleh unit-unit Eselon I supaya ke depan menjadi jauh lebih baik.</p>