Berita :: Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan

Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan

Pusdiklat Keuangan Umum

Senin, 10 Februari 2020 12:55 WIB

"Tidak mudah membangun tata kelola dalam mendukung pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja di Kementerian lebih sulit dilaksanakan daripada di swasta dikarenakan swasta berbasis profit oriented. Namun, eksistensi atau posisi Kementerian Keuangan yang lebih settle itu membuat Kementerian Keuangan seringkali mengabaikan performance karena berhasil atau tidak berhasil, Kementerian Keuangan tetap ada. Beruntung, pada tahun 2007 Menteri Keuangan telah menetapkan penggunaan metode Balance Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah", kata Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko, Finaldo, dalam ceramah Pembukaan Pelatihan Pengelolaan Kinerja pada 10 Februari 2020 di Ruang Kelas 601 Pusdiklat Keuangan Umum. <img src=""> Selanjutnya dijelaskan alasan mengapa pegawai harus mengukur pengelolaan kinerja atau capaian kinerja. Selama tiga hari pelatihan ini, yaitu 10-12 Februari 2020 (dahulu selama lima hari pelatihan) diharapkan peserta sedikit memahami konteks mengapa harus mengukur perfomance dan apa kepentingannya bagi organisasi. Sebagai organisasi yang terus berkembang, berbicara tentang Kementerian Keuangan bukan lagi berbicara tentang konteks persaingan dengan Kementerian/Lembaga lain. Namun, pegawai sadar sepenuhnya beban kerja Kementerian Keuangan berdampak besar pada kompetitif di dunia internasional, terutama di Negara ASEAN. Capaian Kinerja Kementerian Keuangan penting untuk diukur untuk mengetahui seberapa kuatnya Kementerian Keuangan terkait kebutuhan Sumber Daya Manusia, fasilitas sarana dan prasarana, teknologi, dan Standard Operating Procedure (SOP). Kegiatan yang penting pada saat pengukuran capaian kinerja adalah evaluasi. Arahan Menteri Keuangan terkait Pengelolaan Keinerja di antaranya, pertama, IKU jangan membuat unit di bawah Kementerian Keuangan berpikir terkotak-kotak. Manajemen kinerja (IKU) sebagai alat agar antar eselon I memiliki connecting, support dan sinergy. Kedua, peta strategi dapat meng-capture isu strategis yang berdampak besar bagi perekonomian sesuai dengan visi dan misi Kementerian Keuangan, terutama pada Stakeholder dan Customer Perspective. Ketiga, pada Internal Process Perspective harus lebih persisi dalam menetapkan target, baik yang dapat dikontrol maupun yang di luar kendali karena berkaitan dengan proses bisnis Kementerian Keuangan.<h1> </h1>

Layanan Informasi Unit

Pelayanan Publik