Pusdiklat AP Selenggarakan Lokakarya Penganggaran dan Perbendaharaan

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Minggu, 15 Desember 2019 13:51 WIB

<p class="ql-align-justify"><img src=""></p><p class="ql-align-justify"><strong>[Pangandaran, 14 Desember 2019]</strong>. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan dengan tema "Peran APBN Dalam Mendukung Potensi Ekonomi Bidang Maritim dan Kelautan" yang diselenggarakan di Kabupaten Pangandaran, 12 - 14 Desember 2019 dan diikuti oleh peserta dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memperkuat sinergi antarinstansi. Tema lokakarya tersebut dipilih dengan tujuan untuk menggali informasi terkait potensi pariwisata di bidang maritim dan kelautan di Kabupaten Pangandaran, serta mengetahui peran APBN dalam mendukung potensi ekonomi tersebut. Rangkaian kegiatan diisi dengan team building, mengunjungi pusat-pusat ekonomi kerakyatan, dan malam puncak yaitu sharing session dengan narasumber Ibu Lilis Kusumawati, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Beliau menyampaikan poin-poin penting yang dapat menjadi inspirasi, diantaranya bagaimana Pangandaran bangkit setelah tsunami tahun 2006 dan menjadi salah satu kabupaten tujuan wisata berkelas dunia, serta menjadi Daerah Otonomi Baru terbaik se-Indonesia dari 18 DOB selama 5 tahun berturut-turut. Pangandaran juga merupakan pilot project dari program dunia UN WTO (United Nations World Tourism Organization).</p><p class="ql-align-justify">Wakil dari DJA, Bapak Arya Brata menyampaikan apresiasi terhadap capaian yang telah diraih Kabupaten Pangandaran dan diharapkan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur pariwisata dan meningkatkan kualitas SDM untuk mencapai visi Pangandaran sebagai daerah wisata berkelas dunia di tahun 2021. Sedangkan wakil dari DJPb, Bapak Imam Saroni menyampaikan 9 strategi kebijakan prioritas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan sektor pariwisata dan sektor pendukungnya. Peran DJPb dalam kebijakan tersebut yaitu terkait penyaluran Dana Desa, Dana Ultra Mikro (UMi), serta Dana Alokasi Khusus Fisik.</p><p class="ql-align-justify">Ibu Lilis juga menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan ini. Diharapkan kegiatan semacam ini diadakan secara periodik untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan perekonomian di daerah. [LN]</p><p class="ql-align-justify"><img src=""></p>