Pembukaan Pelatihan 12 April 2021

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Senin, 12 April 2021 11:19 WIB

<p><strong style="color: rgb(54, 54, 54);">[Bogor, 12 April 2021]</strong> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP) menyelenggarakan pembukaan seacara daring pelatihan untuk Pelatihan Analisis Dasar Penganggaran Angkatan I yang diselenggarakan selama 5 hari kerja, mulai tanggal 12 s.d. 16 April 2021 pada Senin (12/4) secara daring. Pelatihan tersebut akan diikuti oleh 29 pegawai dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan dan akan diampu oleh Widyaiswara dan pengajar dari DJA.</p><p><br></p><p><img src="" width="360" style=""></p><p><br></p><p>Pelatihan dibuka secara daring oleh Kepala Pusdiklat AP, Bapak Bambang Juli Istanto. Pada ceramahnya, Bapak Bambang Juli Istanto menyampaikan bahwa defisit yang terjadi pada masa pandemi adalah hal yang extraordinary. Oleh karena itu tugas Kementerian Keuangan terutama di DJA adalah untuk memastikan agar belanja-belanja yang dilakukan pengguna anggaran sesuai dan berkualitas dengan strategi dan arah kebijakan pemerintah. Belanja-belanja yang dilakukan pengguna anggaran harus dipastikan bahwa hal tersebut adalah <em>need</em>, bukan hanya penyerapan anggaran saja. Sehingga diharapkan belanja-belanja tadi dapat memberikan <em>multiplier effect</em> yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, penambahan kesempatan kerja, dan penurunan kemiskinan.</p><p><br></p><p>Hal lain yang harus diperhatikan adalah kapasitas fiskal pemerintah terbatas, sementeara kebutuhan belanja terus meningkat. Yang harus dipastikan adalah alokasi-alokasi yang masuk ke DIPA selaras dengan tujuan bernegara, sehingga bisa dipastikan alokasi-alokasi yang masuk sesuai kebutuhan, efisien, efektif, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.</p><p><br></p><p>Pengukuran atas hal-hal tersebut menjadi tugas peserta yang ditugaskan menjadi Analis. Oleh karenanya perlu pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pengukuran diharapkan dapat menyentuh pada substansi tidak hanya pada aspek formal saja. Sehingga hasil pengukuran dapat menjadi masukan bagi pimpinan terhadap belanja pada kerangka pelaksanaan APBN.</p><p><br></p><p><img src="" width="360" style=""></p>