home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Kajian Akademis 2022
PIPK 2023
Bendahara 2023
PPK dan PPSPM 2023
Microlearning PPL 2023
Open Class Dengan Tema "Pencatatan dan Pertanggungjawaban Transaksi Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah"
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
Rabu, 25 September 2019 03:38 WIB
[Jakarta] 25 September 2019. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang semakin luas memberikan banyak manfaat diantaranya meminimalkan idle cash di bendahara pengeluaran dan menghemat biaya bunga. Dalam pelaksanaannya, memang masih banyak kendala yang dialami oleh satker.
Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah waktu tunggu penerbitan KKP dari bank tertentu cukup lama bahkan bisa lebih dari sebulan. Hal ini tentunya menghambat kinerja satker dalam pengelolaan UP. Permasalahan tersebut merupakan hal yang berada diluar kendali satker. Selain itu, waktu tunggu pnerbitan billing (tagihan) di beberapa bank yang dialami satker juga cukup lama, ada yang sampai sebulan. Hal tersebut tentu menghambat bendahara satker dalam melakukan pertanggungjawaban. Permasalahan lain yang terjadi di lapangan yaitu sebagian besar satker belum memanfaatkan KKP untuk operasional, hanya sebatas untuk pembelian tiket dan akomodasi perjalanan dinas saja. Hal ini disebabkan belum jelasnya mekanisme pemungutan pajak kepada tenant/vendor. Selanjutnya, terdapat keluhan juga dari satker bahwa meskipun mekanisme pembayaran menggunakan KKP lebih efisien, namum mekanisme pertanggungjawabannya belum sepenuhnya efisien karena kelengkapan dokumen cetak yang diperlukan untuk setiap transaksi lebih banyak daripada sebelum menggunakan KKP. Terakhir dan tak kalah penting masih terdapat kendala perekaman transaksi GUP KKP bagi satker yang menggunakan Aplikasi SAS-SILABI dan SAKTI. Beberapa permasalahan tersebut diungkap opleh para peserta open class yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada hari Rabu, 25 September 2019 di Sekretariat BPPK, Jakarta. Tema open class kali ini adalah Pencatatan dan Pertanggungjawaban Transaksi Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Open class ini merupakan lanjutan dari open class sebelumnya yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2019. Dengan mengundang narasumber Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran I-D pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPb, yaitu Ibu Febe Debora Sinlaeloe, dan moderator oleh Bapak Sutiono, Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Sebanyak 37 peserta yang telah terdaftar dari berbagai K/L dan berbagai daerah, menunjukkan antusiasme satker masih tinggi terhadap materi terkait KKP yang terbilang masih baru. Selanjutnya, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan merencanakan beberapa frekuensi open class kembali yang mengambil tema terkait KKP, diantaranya masalah perpajakan, serta teknis penggunaan aplikasi bail SILABI maupun SAKTI. [LN]
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik