Berita :: Kemenkeu Dorong Analisis Gender Masuk ke Keputusan Anggaran, BPPK Luncurkan Tujuh Microlearning PPRG

Kemenkeu Dorong Analisis Gender Masuk ke Keputusan Anggaran, BPPK Luncurkan Tujuh Microlearning PPRG

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Kamis, 27 Agustus 2026 11:50 WIB

~ No caption available ~

Press Release

Kemenkeu Dorong Analisis Gender Masuk ke Keputusan Anggaran, BPPK Luncurkan Tujuh Microlearning PPRG

Jakarta, bppk.kemenkeu.go.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun meminta pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menguji setiap kebijakan, program, layanan, dan usulan anggaran yang sampai di meja mereka dengan lima pertanyaan: siapa yang menghadapi kesenjangan atau hambatan? apa buktinya? apa penyebab yang berada dalam kendali unit? bagaimana intervensi dalam penganggaran menjawab penyebab tersebut? dan perubahan apa yang akan diukur serta dipertanggungjawabkan?

Permintaan itu disampaikan dalam keynote speech pada Executive Dialogue "Pengarusutamaan Gender dalam Penganggaran sebagai Agenda Strategis Kementerian Keuangan untuk Pembangunan Inklusif dan Belanja Publik Berkualitas" di Ruang Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Kamis (27/8). Acara diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dan The World Bank, secara luring dan daring.

"Tugas Bapak dan Ibu bukan mengisi seluruh instrumen teknis terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). Tugas Bapak dan Ibu adalah menjaga agar analisis gender yang benar memengaruhi keputusan yang akan diambil." Kata Robert di hadapan peserta.

Robert membuka paparannya dengan angka. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Ketimpangan Gender Indonesia membaik dari 0,421 pada 2024 menjadi 0,402 pada 2025, dengan perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Namun pada Februari 2026 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan masih 56,41 persen, sementara laki-laki 84,57 persen. Jaraknya hampir 28 poin persentase. Keterwakilan perempuan di legislatif pada 2025 berada di angka 22,28 persen.

Ia kemudian meluruskan empat hal yang kerap disalahpahami. Gender bukan sinonim dari perempuan. Kebijakan yang berlaku sama bagi semua orang belum tentu berdampak sama, karena persyaratan, lokasi, jam layanan, kanal digital, dan biaya akses bisa menciptakan hambatan yang berbeda. PPRG juga tidak berarti anggaran khusus perempuan atau pembagian alokasi 50 banding 50. Penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) belum membuktikan bahwa sebuah anggaran sudah responsif gender.

"Netral dalam rumusan belum tentu adil dalam dampak," ujarnya. "Tagging ARG bukanlah  tujuan akhirnya, melainkan hanya pintu masuk menuju akuntabilitas."

Menurut Robert, Kementerian Keuangan memiliki dua wajah dalam agenda ini. Pertama, sebagai arsitek dan penjaga mutu kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan dapat melakukan perbaikan pada satu aturan, satu mekanisme penelaahan, satu standar data, atau satu bentuk pelaporan yang akan berpengaruh ke seluruh kementerian dan lembaga. Sebagai kementerian yang juga menyediakan layanan publik, Kementerian Keuangan perlu membuktikan kualitas PUG pada kebijakan, anggaran, proses digital, pengelolaan sumber daya manusia, dan lingkungan kerjanya sendiri.

Tujuh Microlearning Open Access

Pada forum yang sama, Plt. Kepala BPPK Dwi Teguh Wibowo meluncurkan tujuh program microlearning PPRG. Ketujuh modul itu mencakup implementasi PUG dalam perencanaan dan penganggaran, revitalisasi PUG, empat langkah Gender Analysis Pathway, rincian output dan Gender Action Budget, RAB dan penandaan ARG, penelitian TOR/KAK responsif gender, serta reviu TOR/KAK responsif gender. Seluruh modul disusun mengikuti Pedoman PUG KemenPPPA dan dapat diakses mandiri oleh siapa saja melalui Kemenkeu Learning Center.

Empat Perspektif dalam Satu Forum

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, memaparkan arah kebijakan nasional dan posisi Kementerian Keuangan di dalamnya. Ia menunjukkan data penandaan ARG di kementerian dan lembaga sepanjang 2018 sampai 2026: jumlah rincian output yang ditandai naik dari 115 menjadi 845, tetapi proporsi ARG terhadap belanja K/L bergerak turun dari 7 persen pada 2023 ke 2,7 persen pada 2025, lalu naik lagi ke 5,9 persen pada 2026. Dalam draf Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan PUG, Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai salah satu kementerian penggerak, dengan mandat pada pedoman sinergi BAS tematik kesetaraan gender, integrasi PUG dalam penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja dan alokasi ARG.

Hannelore Maria L. Niesten, konsultan di tim Women, Business and the Law pada The World Bank, membawa temuan riset di 50 negara. Sebanyak 42 negara sudah memiliki alokasi gender yang eksplisit dalam anggarannya, tetapi hanya 13 yang menjalankan gender impact assessment dan 9 yang menerbitkan data penerima manfaat setelah anggaran dibelanjakan. Ia juga menyoroti sisi penerimaan: dari 81 negara yang dipetakan, tidak satu pun memasukkan informasi seputar gender pada laporan belanjanya.

Jennifer Rooney dari Public Health Agency of Canada menjelaskan penerapan Sex and Gender-Based Analysis Plus yang berpijak pada Canadian Gender Budgeting Act 2018. Lembaganya memiliki centre of expertise yang mereviu dan berwenang menantang seluruh usulan anggaran serta dokumen kabinet sebelum diajukan. Analisis itu ditopang Health Inequalities Data Tool yang memuat lebih dari 170 indikator kesehatan dan sosial. Ia mencontohkan layanan 9-8-8 Suicide Crisis Helpline yang diluncurkan pada 2023 dan dijalankan bersama 37 mitra layanan krisis di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Anna Brown dari The Australian Department of the Treasury dan Clancie Hall dari Australia's Office for Women memaparkan praktik gender budgeting yang diterapkan kembali sejak 2022. Seluruh usulan anggaran di Australia wajib disertai analisis gender. Usulan yang memenuhi salah satu dari empat kriteria harus melengkapi Gender Impact Assessment, dan salah satu kriterianya adalah nilai usulan sebesar 250 juta dolar Australia atau lebih. Hasil analisis itu masuk ke dalam Women's Budget Statement yang disampaikan kepada Parlemen bersama dokumen anggaran. Dokumen tersebut pertama kali terbit pada 1984 dan diterbitkan setiap tahun sejak 2021.

Setelah pemaparan materi oleh para narasumber, dialog berlangsung sekitar satu jam dan dipandu oleh Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Noor Cholis Madjid.

Catatan penutup

Menutup acara, Dwi Teguh Wibowo menarik satu benang merah dari empat paparan tersebut. "Menandai anggaran sebagai responsif gender sudah bisa dilakukan oleh sebagian besar negara. Namun untuk memastikan siapa yang benar-benar menerima manfaatnya tentu perlu usaha yang lebih lagi" katanya. Pekerjaan rumah bersama, menurut dia, adalah memindahkan fokus dari jumlah penandaan ke kualitas analisis dan bukti penerima manfaat.

Ia juga mengharapkan koordinasi KemenPPPA tidak berhenti pada Kementerian Dalam Negeri, tetapi menjangkau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang menangani transfer ke daerah.

"Satu harapan saya setelah acara ini, pelajarilah program microlearning-nya, lalu sampaikan feedback-nya kepada kami" ujarnya.

(Penulis: Yohanes Pangaribuan)

Layanan Informasi Unit

Kajian Akademis

SWIPe-AP